Jakarta (Antara News) - Bersatunya empat partai dengan konstituen penduduk Palestina berkewarganegaraan Israel menjelang pemilihan umum sempat membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu panik.
Di tengah-tengah prosesi pemungutan suara, Netanyahu menyatakan hal bernada rasis bahwa pemerintah garis kanan tengah berada di ujung tanduk karena pemilih Arab berbondong-bondong mendatangi bilik suara dengan menggunakan bus milik kelompok kiri.
Pernyataan itu kemudian langsung menuai kritik dari lawan politk dan media. Harian tertua Israel, Haaretz, menyebut kata-kata Netanyahu sebagai cara rasis mendulang suara, sementara politikus Shelly Yacimovich menulis di laman Facebook resminya bahwa tidak ada pemimpin negara Barat yang akan berani menyatakan hal rasis seperti itu dari mulutnya.
Kekuatan baru yang membuat panik Netanyahu adalah partai bernama Hadash (The Joint List) yang terbentuk dari empat partai kecil. Mereka memutus bersatu setelah palemen Knesset mengesahkan legislasi baru yang mengharuskan sebuah partai mendapatkan suara minimal 3,25 persen untuk mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat.
Menanggapi pernyataan Netanyahu, pemimpin Hadash, Aymen Odeh, mengatakan bahwa sang perdana menteri tengah ketakutan.
"Biasanya perdana menteri di negara-negara lain akan mendorong warga untuk menggunakan hak pilih. Lalu, kenapa Benjamin Netanyahu ketakutan saat penduduknya melakukan hal itu? Menurut saya, dia memang pantas untuk takut karena kedudukannya sebagai perdana menteri hanya tersisa beberapa jam saja," kata Odeh kepada Associated Press.
Dengan menyatukan diri dalam satu partai, Hadash berharap dapat menjaring suara dari masyarakat Palestina berkewarganegaraan Israel yang saat ini berjumlah 20 persen dari keseluruhan populasi di negara Yahudi.
Tidak seperti saudaranya di Gaza dan Tepi Barat, warga Palestina-Israel mempunyai hak penuh di hadapan hukum dan politik meski berada di negara Yahudi. Meski demikian, mereka pada umumnya masih tertinggal dalam hal pendidikan dan mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi.
Warga Palestina-Israel juga punya kecenderungan apatis terhadap politik yang dapat ditunjukkan dari rendahnya angka keterlibatan Pemilu 2013 yang hanya mencapai 54 persen, kalah jauh dibanding 68 persen warga Yahudi yang pada waktu sama datang ke bilik suara.
Namun, kehadiran Hadash menyuntikkan semangat baru bagi mereka untuk aktif terlibat dalam politik. Survei "exit polls" dari sejumlah stasiun televisi lokal menunjukkan bahwa jumlah warga Palestina-Israel yang menggunakan hak suara naik 13 persen menjadi 67 pada pemilu, Selasa ini.
Antusiasme baru itu kemudian memberi keuntungan besar bagi Hadash. Partai baru itu kini menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Israel dengan memenangi 13 dari 120 kursi Knesset. Kini, apa yang ditakutkan oleh Netanyahu mulai menjadi kenyataan.
Dengan menguasai 10 persen kursi Knesset, Hadash berpotensi menjadi penentu siapa yang akan duduk menjadi perdana menteri selanjutnya karena tidak ada peserta pemilu yang memenangi jumlah kursi minimal (61) untuk membentuk pemerintahan. Hasil sementara menunjukkan bahwa partai Netanyahu (Likud) hanya mendapatkan 30 kursi, sementara Zionist Union memperoleh 24.
Dengan hasil tersebut, bisa dipastikan siapa pun yang hendak menguasai kursi pemerintahan harus membentuk koalisi dengan sejumlah partai lain. Bagi Netanyahu, pilihannya akan sulit karena terlanjut mengeluarkan pernyataan rasis dan berjanji tidak berkoalisi dengan partai kiri yang menempati urutan dua, Zionist Union.
Dia diperkirakan akan membentuk persekongkolan dengan sesama partai ultranasionalis perperti Habayit Hayehudi yang mendapatkan delapan kursi. Menurut analisis dari kantor berita Associated Press, pemerintahan yang akan dibentuk Netanyahu berpotensi makin mengalienasi Israel dari masyarakat internasional karena perampasan tanah ilegal milik warga Tepi Barat akan makin meluas.
Meski demikian, skenario yang sepenuhnya berbeda akan terjadi jika Zionis Union dan Hadash berhasil mengalahkan Netanyahu dalam pembentukan koalisi yang biasanya berlangsung selama beberapa pekan. Hadash berpotensi menjadi kekuatan besar yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah sekaligus menghambat terjadinya perampasan tanah dan agresi militer.
Saat berpidato pada masa kampanye, Odeh mengatakan bahwa partainya siap bekerja sama dengan masyarakat Yahudi demi mencapai kesetaraan dalam hal ekonomi dan pendidikan. Dia membandingkan kondisi warga Palestina-Israel saat ini dengan nasib warga kulit hitam di Amerika Serikat pada masa perjuangan Martin Luther King.
"Kami harus memperlebar jembatan kerja sama dengan masyarakat Yahudi sebagaimana Martin Luther King yang berjuang untuk warga kulit hitam dan mendapat dukungan dari warga kulit putih yang berpikiran terbuka," kata dia sebagaimana dikutip dari The New York Times.
Sebagaimana dicatat oleh The New York Times, masyarakat Palestina-Israel adalah kelompok paling tertinggal akibat sulitnya akses untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, sulitnya akses transportasi, dan kurangnya alokasi tanah.
Jika Hadash dapat mencapai misinya dalam hal kesetaraan dengan bekerja sama dengan warga Yahudi, hal tersebut dapat menjadi contoh yang baik mengenai bagaimana dua ras yang sering berperang satu sama lain dapat hidup bersama dalam satu negara yang demokratis.
Contoh tersebut juga diharapkan dapat membuka mata dunia bahwa "solusi satu negara" adalah hal yang mungkin bagi penyelesaian konflik abadi Israel-Palestina.
Kini, warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat sudah sepantasnya mengikuti contoh saudaranya di dalam Israel dengan berhenti bertengkar satu sama lain. Kelompok Hamas, Fatah, dan faksi-faksi lain harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka dapat bersatu dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan.
Sudah saatnya pula warga di Gaza dan Tepi Barat sadar bahwa kemerdekaan tidak hanya bisa diraih dengan mendirikan negara baru bernama Palestina. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hadash, kemerdekaan bisa diraih dengan berdiri setara bersama warga Yahudi dengan damai tanpa perang dalam satu negara demokratis.
Karena kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kesetaraan di hadapan hukum, juga dalam hal ekonomi dan politik.
Perjuangan menuju kesetaraan itu kini sudah berkaki dua. Salah satunya sudah hampir diselesaikan oleh Hadash di dalam Israel dan kini tugas kaki berikutnya berada di Gaza dan Palestina. Rekonsiliasi Fatah dan Hamas mungkin dapat menjadi langkah pertama.
Di tengah-tengah prosesi pemungutan suara, Netanyahu menyatakan hal bernada rasis bahwa pemerintah garis kanan tengah berada di ujung tanduk karena pemilih Arab berbondong-bondong mendatangi bilik suara dengan menggunakan bus milik kelompok kiri.
Pernyataan itu kemudian langsung menuai kritik dari lawan politk dan media. Harian tertua Israel, Haaretz, menyebut kata-kata Netanyahu sebagai cara rasis mendulang suara, sementara politikus Shelly Yacimovich menulis di laman Facebook resminya bahwa tidak ada pemimpin negara Barat yang akan berani menyatakan hal rasis seperti itu dari mulutnya.
Kekuatan baru yang membuat panik Netanyahu adalah partai bernama Hadash (The Joint List) yang terbentuk dari empat partai kecil. Mereka memutus bersatu setelah palemen Knesset mengesahkan legislasi baru yang mengharuskan sebuah partai mendapatkan suara minimal 3,25 persen untuk mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat.
Menanggapi pernyataan Netanyahu, pemimpin Hadash, Aymen Odeh, mengatakan bahwa sang perdana menteri tengah ketakutan.
"Biasanya perdana menteri di negara-negara lain akan mendorong warga untuk menggunakan hak pilih. Lalu, kenapa Benjamin Netanyahu ketakutan saat penduduknya melakukan hal itu? Menurut saya, dia memang pantas untuk takut karena kedudukannya sebagai perdana menteri hanya tersisa beberapa jam saja," kata Odeh kepada Associated Press.
Dengan menyatukan diri dalam satu partai, Hadash berharap dapat menjaring suara dari masyarakat Palestina berkewarganegaraan Israel yang saat ini berjumlah 20 persen dari keseluruhan populasi di negara Yahudi.
Tidak seperti saudaranya di Gaza dan Tepi Barat, warga Palestina-Israel mempunyai hak penuh di hadapan hukum dan politik meski berada di negara Yahudi. Meski demikian, mereka pada umumnya masih tertinggal dalam hal pendidikan dan mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi.
Warga Palestina-Israel juga punya kecenderungan apatis terhadap politik yang dapat ditunjukkan dari rendahnya angka keterlibatan Pemilu 2013 yang hanya mencapai 54 persen, kalah jauh dibanding 68 persen warga Yahudi yang pada waktu sama datang ke bilik suara.
Namun, kehadiran Hadash menyuntikkan semangat baru bagi mereka untuk aktif terlibat dalam politik. Survei "exit polls" dari sejumlah stasiun televisi lokal menunjukkan bahwa jumlah warga Palestina-Israel yang menggunakan hak suara naik 13 persen menjadi 67 pada pemilu, Selasa ini.
Antusiasme baru itu kemudian memberi keuntungan besar bagi Hadash. Partai baru itu kini menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Israel dengan memenangi 13 dari 120 kursi Knesset. Kini, apa yang ditakutkan oleh Netanyahu mulai menjadi kenyataan.
Dengan menguasai 10 persen kursi Knesset, Hadash berpotensi menjadi penentu siapa yang akan duduk menjadi perdana menteri selanjutnya karena tidak ada peserta pemilu yang memenangi jumlah kursi minimal (61) untuk membentuk pemerintahan. Hasil sementara menunjukkan bahwa partai Netanyahu (Likud) hanya mendapatkan 30 kursi, sementara Zionist Union memperoleh 24.
Dengan hasil tersebut, bisa dipastikan siapa pun yang hendak menguasai kursi pemerintahan harus membentuk koalisi dengan sejumlah partai lain. Bagi Netanyahu, pilihannya akan sulit karena terlanjut mengeluarkan pernyataan rasis dan berjanji tidak berkoalisi dengan partai kiri yang menempati urutan dua, Zionist Union.
Dia diperkirakan akan membentuk persekongkolan dengan sesama partai ultranasionalis perperti Habayit Hayehudi yang mendapatkan delapan kursi. Menurut analisis dari kantor berita Associated Press, pemerintahan yang akan dibentuk Netanyahu berpotensi makin mengalienasi Israel dari masyarakat internasional karena perampasan tanah ilegal milik warga Tepi Barat akan makin meluas.
Meski demikian, skenario yang sepenuhnya berbeda akan terjadi jika Zionis Union dan Hadash berhasil mengalahkan Netanyahu dalam pembentukan koalisi yang biasanya berlangsung selama beberapa pekan. Hadash berpotensi menjadi kekuatan besar yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah sekaligus menghambat terjadinya perampasan tanah dan agresi militer.
Saat berpidato pada masa kampanye, Odeh mengatakan bahwa partainya siap bekerja sama dengan masyarakat Yahudi demi mencapai kesetaraan dalam hal ekonomi dan pendidikan. Dia membandingkan kondisi warga Palestina-Israel saat ini dengan nasib warga kulit hitam di Amerika Serikat pada masa perjuangan Martin Luther King.
"Kami harus memperlebar jembatan kerja sama dengan masyarakat Yahudi sebagaimana Martin Luther King yang berjuang untuk warga kulit hitam dan mendapat dukungan dari warga kulit putih yang berpikiran terbuka," kata dia sebagaimana dikutip dari The New York Times.
Sebagaimana dicatat oleh The New York Times, masyarakat Palestina-Israel adalah kelompok paling tertinggal akibat sulitnya akses untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, sulitnya akses transportasi, dan kurangnya alokasi tanah.
Jika Hadash dapat mencapai misinya dalam hal kesetaraan dengan bekerja sama dengan warga Yahudi, hal tersebut dapat menjadi contoh yang baik mengenai bagaimana dua ras yang sering berperang satu sama lain dapat hidup bersama dalam satu negara yang demokratis.
Contoh tersebut juga diharapkan dapat membuka mata dunia bahwa "solusi satu negara" adalah hal yang mungkin bagi penyelesaian konflik abadi Israel-Palestina.
Kini, warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat sudah sepantasnya mengikuti contoh saudaranya di dalam Israel dengan berhenti bertengkar satu sama lain. Kelompok Hamas, Fatah, dan faksi-faksi lain harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka dapat bersatu dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan.
Sudah saatnya pula warga di Gaza dan Tepi Barat sadar bahwa kemerdekaan tidak hanya bisa diraih dengan mendirikan negara baru bernama Palestina. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hadash, kemerdekaan bisa diraih dengan berdiri setara bersama warga Yahudi dengan damai tanpa perang dalam satu negara demokratis.
Karena kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kesetaraan di hadapan hukum, juga dalam hal ekonomi dan politik.
Perjuangan menuju kesetaraan itu kini sudah berkaki dua. Salah satunya sudah hampir diselesaikan oleh Hadash di dalam Israel dan kini tugas kaki berikutnya berada di Gaza dan Palestina. Rekonsiliasi Fatah dan Hamas mungkin dapat menjadi langkah pertama.