Makassar (Antara News) - Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang telah merancang program "Smart Card" hingga akhirnya diadopsi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Alhamdulillah, program Smart Card yang kita rancang sejak awal ini sudah mendapat perhatian oleh banyak pihak dan saat berbincang dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman memberikan apresiasinya," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang dihubungi di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan, program smart card yang rencananya akan dimiliki oleh semua penduduk Makassar ini bisa menjadi alat untuk pencatatan sipil dan kependudukan sehingga tidak ada lagi data simpang siur di masa mendatang.
"Kami memang sengaja menemui pak Dirjen untuk konsultasi langsung mengenai mekanisme pendataan kependudukan. Apalagi selama ini kan ada dua lembaga yang membidani masalah ini, yakni Dukcapil dan BPS," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Danny sapaan akrab wali kota mengkonfirmasi adanya perbedaan data kependudukan kota Makassar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Ini kan ada perbedaan angka, Dukcapil menyebut jumlah penduduk kita saat ini berjumlah 1.700.571 jiwa sedangkan data BPS menyebut jumlahnya 1.408.000. Makanya ini yang ingin kita clearkan, apalagi saat ini kita punya Smart Card yang terintegrasi dengan data kependudukan yang dikeluarkan dukcapil," sebutnya.
Dalam konsultasi tersebut, Dirjen Kependudukan, Kemendagri Irman menegaskan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil merupakan patokan pemerintah yang menjadi acuan, termasuk sebagai dasar pembuatan Dana Alokasi Umum (DAU).
"Artinya DAU kita otomatis akan bertambah. Ditambah lagi memang selama ini memang data kependudukan yang kita input di Makassar Smart Card berdasarkan data dari dukcapil," lanjut Danny.
Sebelumnya, Wali Kota yang mengikuti Orientasi Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKKPD) yang digelar Badan Diklat Kemendagri di Kalibata, Jakarta itu berlangsung selama tiga pekan.
Kegiatan itu dibuka langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan dihadiri sejumlah kepala daerah se-Indonesia dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi.
"Alhamdulillah, program Smart Card yang kita rancang sejak awal ini sudah mendapat perhatian oleh banyak pihak dan saat berbincang dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman memberikan apresiasinya," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang dihubungi di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan, program smart card yang rencananya akan dimiliki oleh semua penduduk Makassar ini bisa menjadi alat untuk pencatatan sipil dan kependudukan sehingga tidak ada lagi data simpang siur di masa mendatang.
"Kami memang sengaja menemui pak Dirjen untuk konsultasi langsung mengenai mekanisme pendataan kependudukan. Apalagi selama ini kan ada dua lembaga yang membidani masalah ini, yakni Dukcapil dan BPS," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Danny sapaan akrab wali kota mengkonfirmasi adanya perbedaan data kependudukan kota Makassar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Ini kan ada perbedaan angka, Dukcapil menyebut jumlah penduduk kita saat ini berjumlah 1.700.571 jiwa sedangkan data BPS menyebut jumlahnya 1.408.000. Makanya ini yang ingin kita clearkan, apalagi saat ini kita punya Smart Card yang terintegrasi dengan data kependudukan yang dikeluarkan dukcapil," sebutnya.
Dalam konsultasi tersebut, Dirjen Kependudukan, Kemendagri Irman menegaskan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil merupakan patokan pemerintah yang menjadi acuan, termasuk sebagai dasar pembuatan Dana Alokasi Umum (DAU).
"Artinya DAU kita otomatis akan bertambah. Ditambah lagi memang selama ini memang data kependudukan yang kita input di Makassar Smart Card berdasarkan data dari dukcapil," lanjut Danny.
Sebelumnya, Wali Kota yang mengikuti Orientasi Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKKPD) yang digelar Badan Diklat Kemendagri di Kalibata, Jakarta itu berlangsung selama tiga pekan.
Kegiatan itu dibuka langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan dihadiri sejumlah kepala daerah se-Indonesia dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi.