Kendari (Antara News) - Ribuan orang bidan yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT) yang mengemban tugas pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan di desa-desa terpencil Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak dirumahkan.
"Kami terus berjuang untuk memenuhi harapan diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kami menolak Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2013 yang akan merumahkan bidan PTT," kata Ketua Forum Bidan PTT Sultra Helvira Saranani di Kendari, Jumat.
Perwakilan 1.300 bidan desa yang menjalankan tugas kemanusian di wilayah terpencil Sultra mengadukan nasib mereka melalui anggota DPR RI Amirul Tamim di sela-sela kunjungan kerja di Sultra.
Helvira yang didampingi ketua Forum Bidan kabupaten/kota se-Sultra mengklaim bahwa bidan desa yang diantaranya sudah mengabdikan diri sejak sembilan tahun lalu memiliki andil dalam merawat dan menyelamatkan persalinan seorang ibu hamil dan merawat anak-anak mereka.
"Diakui atau tidak tetapi bidan PTT yang memperoleh honor sekitar Rp3.950.000 per bulan dengan tingkat kesulitan wilayah pelayanan yang cukup berat telah banyak menyelamatkan ibu hamil dan proses persalinan bayi," ujar Helvira.
Oleh karena itu, kata dia, bukan sesuatu yang berlebihan jika bidan desa terpencil menuntut pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai jaminan kehidupan masa depan.
Perjuangan bidan kontrak mewujudkan nasib untuk diangkat sebagai PNS sudah sampai di meja Komisi IX DPR RI, Kementrian Kesehatan, Kementrian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Kami juga sudah adukan nasib bidan kontrak kepada Gubernur Sultra. Pak Gubernur bersedia memberikan rekomendasi dan mengimbau bupati/walikota tempat para bidan mengabdi untuk menerbitkan rekomendasi pengangkatan sebagai PNS," kata Ketua Forum Bidan PTT Kolaka Timur Luh Sudarsih.
Anggota Komisi II DPR RI H.Amirul Tamim yang menerima aspirasi perwakilan ribuan bidan desa mengatakan pemerintah harus peka dengan nasib bidan desa yang telah banyak memerankan tugas-tugas kemanusiaan di wilayah terpencil.
"Mari kita renungkan keberadaan seorang bidan desa terpencil yang telah berperan sejak janin dalam kandungan, seorang ibu melewati masa-masa kehamilan hingga bersalin. Bidan-bidan inilah yang mewujudkan harapan," kata Amirul, politisi PPP asal Sultra.
Oleh karena itu, kata dia, sesuai kapasitas yang dimiliki sebagai anggota Komisi II yang bermitra dengan Kementrian PAN-RB akan mencoba memperjuangkan nasib bidan desa Sultra.
"Kami terus berjuang untuk memenuhi harapan diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kami menolak Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2013 yang akan merumahkan bidan PTT," kata Ketua Forum Bidan PTT Sultra Helvira Saranani di Kendari, Jumat.
Perwakilan 1.300 bidan desa yang menjalankan tugas kemanusian di wilayah terpencil Sultra mengadukan nasib mereka melalui anggota DPR RI Amirul Tamim di sela-sela kunjungan kerja di Sultra.
Helvira yang didampingi ketua Forum Bidan kabupaten/kota se-Sultra mengklaim bahwa bidan desa yang diantaranya sudah mengabdikan diri sejak sembilan tahun lalu memiliki andil dalam merawat dan menyelamatkan persalinan seorang ibu hamil dan merawat anak-anak mereka.
"Diakui atau tidak tetapi bidan PTT yang memperoleh honor sekitar Rp3.950.000 per bulan dengan tingkat kesulitan wilayah pelayanan yang cukup berat telah banyak menyelamatkan ibu hamil dan proses persalinan bayi," ujar Helvira.
Oleh karena itu, kata dia, bukan sesuatu yang berlebihan jika bidan desa terpencil menuntut pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai jaminan kehidupan masa depan.
Perjuangan bidan kontrak mewujudkan nasib untuk diangkat sebagai PNS sudah sampai di meja Komisi IX DPR RI, Kementrian Kesehatan, Kementrian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Kami juga sudah adukan nasib bidan kontrak kepada Gubernur Sultra. Pak Gubernur bersedia memberikan rekomendasi dan mengimbau bupati/walikota tempat para bidan mengabdi untuk menerbitkan rekomendasi pengangkatan sebagai PNS," kata Ketua Forum Bidan PTT Kolaka Timur Luh Sudarsih.
Anggota Komisi II DPR RI H.Amirul Tamim yang menerima aspirasi perwakilan ribuan bidan desa mengatakan pemerintah harus peka dengan nasib bidan desa yang telah banyak memerankan tugas-tugas kemanusiaan di wilayah terpencil.
"Mari kita renungkan keberadaan seorang bidan desa terpencil yang telah berperan sejak janin dalam kandungan, seorang ibu melewati masa-masa kehamilan hingga bersalin. Bidan-bidan inilah yang mewujudkan harapan," kata Amirul, politisi PPP asal Sultra.
Oleh karena itu, kata dia, sesuai kapasitas yang dimiliki sebagai anggota Komisi II yang bermitra dengan Kementrian PAN-RB akan mencoba memperjuangkan nasib bidan desa Sultra.