Kendari (Antara News) - Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu, mengatakan lembaga kehumasan pemerintahan baik yang berada ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, TNI/Polri, BUMN dan BUMD dituntut harus menguasai teknologi informasi.
"Humas harus mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, agar dapat menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan,"ujarnya saat menjadi narasumber pada acara rapkor pembinaan dan pembentukan Bakohumas daerah Sultra, Kendari, Selasa.
Ia menambahkan, Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dimaksudkan agar Humas mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah terhadap permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, serta memudahkan dalam menyusun strategi pembangunan daerah.
Menurutnya, lembaga kehumasan memegang tanggungjawab dalam membentuk opini publik, sehingga sangat diperlukan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat.
"Dengan menguasai teknologi, lembaga kehumasan mampu mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada program pemerintah, sebab dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,"ujarnya.
Dimana, humas harus mampu menciptakan suatu kondisi informasi yang kondusif, sehingga masyarakat merasa terlibat dalam setiap program pemerintah.
Humas juga hendaknya dapat membangun komunikasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, humas juga diharapkan menjadi corong informasi publik yang baik.
Selain itu, lanjut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo tersebut, menambahkan agar humas mampu memanfaatkan media sosial yang ada untuk bagaimana mempublikasikan program pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui dan mendukung program tersebut.
"Kita tidak bisa memungkiri saat ini, humas dituntut harus dapat menguasai informasi untuk menyesuaikan dengan konteks komunikasi yang dipengaruhi perkembangan teknologi, sehingga tercipta kemudahan akses informasi publik untuk membentuk humas pemerintah yang ideal,"ujarnya.
Tambahnya, pemanfaatan teknologi itu, masyarakat dapat tercerahkan oleh informasi program pemerintah dan memahami alasan pengambilan kebijakan yang dijalankan pemerintah serta mendukung program pemerintah agar dapat terwujud.
"Humas harus mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, agar dapat menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan,"ujarnya saat menjadi narasumber pada acara rapkor pembinaan dan pembentukan Bakohumas daerah Sultra, Kendari, Selasa.
Ia menambahkan, Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dimaksudkan agar Humas mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah terhadap permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat, serta memudahkan dalam menyusun strategi pembangunan daerah.
Menurutnya, lembaga kehumasan memegang tanggungjawab dalam membentuk opini publik, sehingga sangat diperlukan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat.
"Dengan menguasai teknologi, lembaga kehumasan mampu mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada program pemerintah, sebab dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,"ujarnya.
Dimana, humas harus mampu menciptakan suatu kondisi informasi yang kondusif, sehingga masyarakat merasa terlibat dalam setiap program pemerintah.
Humas juga hendaknya dapat membangun komunikasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, humas juga diharapkan menjadi corong informasi publik yang baik.
Selain itu, lanjut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo tersebut, menambahkan agar humas mampu memanfaatkan media sosial yang ada untuk bagaimana mempublikasikan program pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui dan mendukung program tersebut.
"Kita tidak bisa memungkiri saat ini, humas dituntut harus dapat menguasai informasi untuk menyesuaikan dengan konteks komunikasi yang dipengaruhi perkembangan teknologi, sehingga tercipta kemudahan akses informasi publik untuk membentuk humas pemerintah yang ideal,"ujarnya.
Tambahnya, pemanfaatan teknologi itu, masyarakat dapat tercerahkan oleh informasi program pemerintah dan memahami alasan pengambilan kebijakan yang dijalankan pemerintah serta mendukung program pemerintah agar dapat terwujud.