Kendari (Antara News) - Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam mengatakan, daerah yang dipimpin selama tujuh tahun terakhir ini telah berhasil menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini.
"Perkembangan ekonomi daerah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, salah satu indikator ditandai dengan meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun selama tujuh tahun terakhir ini," ujarnya di Kendari, Rabu.
Pada acara ekspose tujuh tahun program pembangunan Sultra, Gubernur Sultra Nur Alam memaparkan posisi APBD tahun 2007 atau sebelum di awal tahun kepemimpinan pasangan gubernur Nur Alam dengan wakil gubernur Saleh Lasata hanya sebesar RP759,061 miliar.
Tetapi, kata gubernur Sultra dua periode, sejak menahkodai Sultra tepatnya 18 Februari 2008, posisi APBD Sultra hingga tahun tahun 2014 meningkat secara signifikan menjadi Rp2,451 triliun.
Untuk itu, kata mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, pihaknya terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing melalui pengembangan kebijakan padat karya, padat modal dan padat teknologi dalam mengembangkan perekonomian daerah itu.
"Hal ini dapat terwujud melalui gerakan transformasi ekonomi sektor primer kesektor sekunder dan tersier melalui industrialisasi," ujarnya pada acara ekspose yang dihadiri anggota Komisi II DPR RI, pejabat Kemendagri, dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah, pejabat instansi vertikal dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-Sultra, serta tokoh masyarakat, agama dan pemuda.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sultra merilis data capaian pembangunan ekonomi Sultra mulai tahun 2007 belanja daerah sebesar Rp759 miliar lebih dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,48 persen, penduduk miskin 21,33 persen dan tingkat pengangguran 6,40 persen.
Di tahun 2008, belanja daerah Rp1,077 triliun lebih dengan pertumbuhan ekonomi 7,27 persen, penduduk miskin 19,53 persen, tingkat pengangguran 5,38 persen, serta rasio investasi produk domestik regional bruto (PDRB) 24,15 persen.
Kemudian meningkat di tahun 2009 belanja daerah Rp1,36 triliun lebih, pertumbuhan ekonomi 7,57 persen, penduduk miskin 18,93 persen, pengangguran 5,38 persen, dan rasio investasi PDRB 30,54 persen.
Meskipun di tahun 2010 belanja daerah masih sekitar Rp1,32 triliun, namun pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 8,19 persen, penduduk miskin 17,05 persen, tingkat pengangguran 4,77 persen dan rasio investasi PDRB 29,54 persen.
Sementara di tahun 2011 belanja daerah terus meningkat sekitar Rp1,57 triliun, pertumbuhan ekonomi 8,45 persen, penduduk miskin 14,56 persen, tingkat pengangguran 3,06 persen, dan rasio investasi PDRB 31,60 persen.
Selanjutnya tahun 2012 belanja daerah meningkat tajam menjadi Rp2,02 triliun lebih dengan pertumbuhan ekonomi 11,21 persen dan rasio investasi PDRB 31,44 persen.
Begitu juga tahun 2013 belanja daerah Rp2,18 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 7,28 persen dan rasio investasi PDRB 34,18 persen. Kemudian tahun 2014 belanja daerah terus meningkat Rp2,45 triliun, pertumbuhan ekonomi 7,69 persen, penduduk miskin 14,05 persen dan tingkat pengangguran 4,43 persen.
"Dengan data yang selalu mengalami peningkatan ini menandakan keberhasilan kita dalam menetapkan kebijakan dan program di bidang ekonomi," ujarnya.
"Perkembangan ekonomi daerah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, salah satu indikator ditandai dengan meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun selama tujuh tahun terakhir ini," ujarnya di Kendari, Rabu.
Pada acara ekspose tujuh tahun program pembangunan Sultra, Gubernur Sultra Nur Alam memaparkan posisi APBD tahun 2007 atau sebelum di awal tahun kepemimpinan pasangan gubernur Nur Alam dengan wakil gubernur Saleh Lasata hanya sebesar RP759,061 miliar.
Tetapi, kata gubernur Sultra dua periode, sejak menahkodai Sultra tepatnya 18 Februari 2008, posisi APBD Sultra hingga tahun tahun 2014 meningkat secara signifikan menjadi Rp2,451 triliun.
Untuk itu, kata mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, pihaknya terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing melalui pengembangan kebijakan padat karya, padat modal dan padat teknologi dalam mengembangkan perekonomian daerah itu.
"Hal ini dapat terwujud melalui gerakan transformasi ekonomi sektor primer kesektor sekunder dan tersier melalui industrialisasi," ujarnya pada acara ekspose yang dihadiri anggota Komisi II DPR RI, pejabat Kemendagri, dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah, pejabat instansi vertikal dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-Sultra, serta tokoh masyarakat, agama dan pemuda.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sultra merilis data capaian pembangunan ekonomi Sultra mulai tahun 2007 belanja daerah sebesar Rp759 miliar lebih dengan kisaran pertumbuhan ekonomi 7,48 persen, penduduk miskin 21,33 persen dan tingkat pengangguran 6,40 persen.
Di tahun 2008, belanja daerah Rp1,077 triliun lebih dengan pertumbuhan ekonomi 7,27 persen, penduduk miskin 19,53 persen, tingkat pengangguran 5,38 persen, serta rasio investasi produk domestik regional bruto (PDRB) 24,15 persen.
Kemudian meningkat di tahun 2009 belanja daerah Rp1,36 triliun lebih, pertumbuhan ekonomi 7,57 persen, penduduk miskin 18,93 persen, pengangguran 5,38 persen, dan rasio investasi PDRB 30,54 persen.
Meskipun di tahun 2010 belanja daerah masih sekitar Rp1,32 triliun, namun pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 8,19 persen, penduduk miskin 17,05 persen, tingkat pengangguran 4,77 persen dan rasio investasi PDRB 29,54 persen.
Sementara di tahun 2011 belanja daerah terus meningkat sekitar Rp1,57 triliun, pertumbuhan ekonomi 8,45 persen, penduduk miskin 14,56 persen, tingkat pengangguran 3,06 persen, dan rasio investasi PDRB 31,60 persen.
Selanjutnya tahun 2012 belanja daerah meningkat tajam menjadi Rp2,02 triliun lebih dengan pertumbuhan ekonomi 11,21 persen dan rasio investasi PDRB 31,44 persen.
Begitu juga tahun 2013 belanja daerah Rp2,18 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 7,28 persen dan rasio investasi PDRB 34,18 persen. Kemudian tahun 2014 belanja daerah terus meningkat Rp2,45 triliun, pertumbuhan ekonomi 7,69 persen, penduduk miskin 14,05 persen dan tingkat pengangguran 4,43 persen.
"Dengan data yang selalu mengalami peningkatan ini menandakan keberhasilan kita dalam menetapkan kebijakan dan program di bidang ekonomi," ujarnya.