Manado (Antara News) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI berkunjung di Kota Manado, Sulawesi Utara untuk menelusuri status aset pemerintah yang bersumber dari APBN.
"Manado dikunjungi oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PU dan minta agar pemerintah Manado menyertakan surat pernyataan kesediaan penyerahan aset,"kata Wakil Wali Kota Manado, Harley Mangindaan, di Manado, Rabu.
Harley mengatakan, secara umum pertemuan Itjen Kementerian PU diwakili Slamet Haryono menyatakan, bahwa keberadaan aset-aset yang bersumber dari APBN bisa terhenti jika tak ditunjang dengan anggaran dari APBD.
Ia mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian PU, proyek yang bersumber dari APBN di Manado adalah pembangunan sistem drainase primer melalui satuan kerja pengembangan penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan jaringan perpipaan kawasan boulevard periode 1994-2013.
"Tidak hanya soal itu saja, dan jaringan perpipaan, di Boulevard Manado, tetapi juga drainase, IPAL sambungan rumah, penataan trotoar pusat kota, tempat pembuangan akhir Sumompo, yang belum diserahkan," katanya.
Menurut Harley, Haryono mengatakan dalam kegiatan sistem drainase primer Kota Manado pada periode 2011-2014 anggarannya sebesar Rp15,4 miliar, sementara pembangunan IPAL dan jaringan perpipaan kawasan boulevard periode 1994-2013 anggarannya sekitar Rp60 miliar.
Ia mengatakan, pemerintah Manado berupaya surat pernyataan aset bisa diserahkan dalam waktu dekat, sehingga bisa membantu Kota Manado juga.
Harley mengatakan, akan berkoordinasi dengan semua instansi terkait sehingga bisa menyerahkan semua yang dibutuhkan oleh kementerian PU, secepatnya.
Apalagi menurut Harley, bukan hanya Manado saja yang didatangi oleh tim dari Kementerian PU, tetapi hampir semua kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara, bersama tim pengawasan Kementerian.
"Selain itu Kementerian PU juga mau mengetahui dan melihat aset yang menjadi temuan BPK sejak 2014 kebawah, bagaimana kondisi aset tersebut," katanya.
"Manado dikunjungi oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PU dan minta agar pemerintah Manado menyertakan surat pernyataan kesediaan penyerahan aset,"kata Wakil Wali Kota Manado, Harley Mangindaan, di Manado, Rabu.
Harley mengatakan, secara umum pertemuan Itjen Kementerian PU diwakili Slamet Haryono menyatakan, bahwa keberadaan aset-aset yang bersumber dari APBN bisa terhenti jika tak ditunjang dengan anggaran dari APBD.
Ia mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian PU, proyek yang bersumber dari APBN di Manado adalah pembangunan sistem drainase primer melalui satuan kerja pengembangan penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan jaringan perpipaan kawasan boulevard periode 1994-2013.
"Tidak hanya soal itu saja, dan jaringan perpipaan, di Boulevard Manado, tetapi juga drainase, IPAL sambungan rumah, penataan trotoar pusat kota, tempat pembuangan akhir Sumompo, yang belum diserahkan," katanya.
Menurut Harley, Haryono mengatakan dalam kegiatan sistem drainase primer Kota Manado pada periode 2011-2014 anggarannya sebesar Rp15,4 miliar, sementara pembangunan IPAL dan jaringan perpipaan kawasan boulevard periode 1994-2013 anggarannya sekitar Rp60 miliar.
Ia mengatakan, pemerintah Manado berupaya surat pernyataan aset bisa diserahkan dalam waktu dekat, sehingga bisa membantu Kota Manado juga.
Harley mengatakan, akan berkoordinasi dengan semua instansi terkait sehingga bisa menyerahkan semua yang dibutuhkan oleh kementerian PU, secepatnya.
Apalagi menurut Harley, bukan hanya Manado saja yang didatangi oleh tim dari Kementerian PU, tetapi hampir semua kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara, bersama tim pengawasan Kementerian.
"Selain itu Kementerian PU juga mau mengetahui dan melihat aset yang menjadi temuan BPK sejak 2014 kebawah, bagaimana kondisi aset tersebut," katanya.