Jayapura (Antara News) - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembise meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura lebih serius menangani masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di daerah itu.
Menteri Yohana Yembise mengemukakan hal itu saat berbincang - bincang dengan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano dan wakilnya Nuralam di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin.
"Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga khusus di Papua kita harus berpikir bagaimana caranya kita mencari solusi dan tangani masalah tersebut secara bersama," kata Yohana.
Menteri Yohana yang masih mengabdi sebagai Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura itu mengatakan, harus ada upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mengatasi persoalah tesebut dan perlu membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
"Kita tidak boleh main - main dengan KDRT dan kekerasan seksual kepada anak, termasuk pernikahan secara dini," tegas Yohana.
Menurut Yohana, untuk menangani permasalahan tesebut, pemerintah kota perlu melibatkan semua elemen baik para tokoh agama dan lebaga-lembaga lainnya yang peduli terhadap masalah KDRT.
Ia menuturkan persoalan penanganan KDRT sudah disampaikan ke beberapa Gereja dan Mesjid yang dikunjungi bersama rombongan setelah dilantik menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
"Saya ke gereja juga biasa saya sampaikan masalah ini bahkan Mesjid di Maluku juga saya sampaikan hal yang sama," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur TOmmy Mano mengatakan ia bersama wakilnya, Nuralam merasa terhormat atas kunjungan ibu menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama rombongan.
"Apa yang disampaikan ibu Menteri akan menjadi perhatian saya, kita sudah punya lembaga yang menangani masalah tersebut yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan," ujar Wali Kota Benhur menjawab permintaan menteri Yohana.
Menteri Yohana Yembise mengemukakan hal itu saat berbincang - bincang dengan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano dan wakilnya Nuralam di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin.
"Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga khusus di Papua kita harus berpikir bagaimana caranya kita mencari solusi dan tangani masalah tersebut secara bersama," kata Yohana.
Menteri Yohana yang masih mengabdi sebagai Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura itu mengatakan, harus ada upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mengatasi persoalah tesebut dan perlu membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
"Kita tidak boleh main - main dengan KDRT dan kekerasan seksual kepada anak, termasuk pernikahan secara dini," tegas Yohana.
Menurut Yohana, untuk menangani permasalahan tesebut, pemerintah kota perlu melibatkan semua elemen baik para tokoh agama dan lebaga-lembaga lainnya yang peduli terhadap masalah KDRT.
Ia menuturkan persoalan penanganan KDRT sudah disampaikan ke beberapa Gereja dan Mesjid yang dikunjungi bersama rombongan setelah dilantik menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
"Saya ke gereja juga biasa saya sampaikan masalah ini bahkan Mesjid di Maluku juga saya sampaikan hal yang sama," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur TOmmy Mano mengatakan ia bersama wakilnya, Nuralam merasa terhormat atas kunjungan ibu menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama rombongan.
"Apa yang disampaikan ibu Menteri akan menjadi perhatian saya, kita sudah punya lembaga yang menangani masalah tersebut yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan," ujar Wali Kota Benhur menjawab permintaan menteri Yohana.