Jakarta (Antara News) - Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sistem Menajemen Nasional Lembaga Ketahanan Nasional RI Laksda TNI Untung Suropati menilai konsep poros maritim harus menguatkan semua aspek.
"Bicara poros maritim itu luas dan harus disikapi secara multiaspek seperti politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan," kata Untung saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Dia mengapresiasi langkah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menenggelamkan kapal pencuri ikan dan membangun tol laut. Namun, menurut dia, hal itu merupakan bagian dari konsep poros maritim yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut.
"Tol laut dan penenggelaman kapal merupakan bagian kecil dari konsep poros maritim yang akan dikembangkan," ujarnya.
Untung mengatakan, apabila pemerintah membangun tol laut lalu mengabaikan sisi pertahanan negara, maka hal itu tidak akan bisa mewujudkan konsep poros maritim.
Menurut dia, tol laut akan terus berjalan dengan aman apabila pertahanan negara diperkuat, sehingga proses yang menggunakan infrastruktur tersebut bisa berjalan dengan baik.
"Pondasi awal poros maritim itu harus paralel, bidang politik mendukung, hukum sebagai penopang, ekonomi kuat, kemudian pertahanan negara Indonesia bisa canggih," katanya.
Untung mengingatkan bahwa Indonesia memiliki empat dari sembilan "choke point" di dunia yang sangat strategis bagi posisi Indonesia di kawasan global seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok.
Namun, menurut dia, potensi hebat itu belum bisa dimaksimalkan pemerintah untuk keuntungan politik dan ekonomi Indonesia.
"Empat titik itu sangat penting, bayangkan kalau semuanya kita tutup maka perekonomian dunia bisa 'goyang'," ujarnya.
Dia menilai arah kebijakan maritim pemerintahan Jokowi-JK sudah benar, sehingga bisa diberdayakan lebih besar bagi kepentingan dalam negeri Indonesia.
Namun, Untung menyarankan agar koordinasi antarkementerian dan lembaga diperkuat untuk mewujudkan cita-cita pemerintah tersebut.
"Karena itu merupakan titik lemah yang masih terjadi," katanya.
"Bicara poros maritim itu luas dan harus disikapi secara multiaspek seperti politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan," kata Untung saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Dia mengapresiasi langkah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menenggelamkan kapal pencuri ikan dan membangun tol laut. Namun, menurut dia, hal itu merupakan bagian dari konsep poros maritim yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut.
"Tol laut dan penenggelaman kapal merupakan bagian kecil dari konsep poros maritim yang akan dikembangkan," ujarnya.
Untung mengatakan, apabila pemerintah membangun tol laut lalu mengabaikan sisi pertahanan negara, maka hal itu tidak akan bisa mewujudkan konsep poros maritim.
Menurut dia, tol laut akan terus berjalan dengan aman apabila pertahanan negara diperkuat, sehingga proses yang menggunakan infrastruktur tersebut bisa berjalan dengan baik.
"Pondasi awal poros maritim itu harus paralel, bidang politik mendukung, hukum sebagai penopang, ekonomi kuat, kemudian pertahanan negara Indonesia bisa canggih," katanya.
Untung mengingatkan bahwa Indonesia memiliki empat dari sembilan "choke point" di dunia yang sangat strategis bagi posisi Indonesia di kawasan global seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok.
Namun, menurut dia, potensi hebat itu belum bisa dimaksimalkan pemerintah untuk keuntungan politik dan ekonomi Indonesia.
"Empat titik itu sangat penting, bayangkan kalau semuanya kita tutup maka perekonomian dunia bisa 'goyang'," ujarnya.
Dia menilai arah kebijakan maritim pemerintahan Jokowi-JK sudah benar, sehingga bisa diberdayakan lebih besar bagi kepentingan dalam negeri Indonesia.
Namun, Untung menyarankan agar koordinasi antarkementerian dan lembaga diperkuat untuk mewujudkan cita-cita pemerintah tersebut.
"Karena itu merupakan titik lemah yang masih terjadi," katanya.