Kolaka (Antara News) - Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kolaka menggugat PKPU nomor 33 tahun 2014 mengenai penetapan hasil penataan dan pengisian anggota DPRD Kolaka Induk dan Pemekaran Kolaka Timur yang dikeluarkan oleh KPU pusat.
Ketua DPC PKS Kolaka, Rusman di Kolaka, Senin mengatakan ada ketidakadilan dalam penetapan alokasi kursi hasil penataan dan pengisian tersebut terutama untuk Dapil yang ada di daerah itu.
"Yang kita protes itu di daerah pemilihan satu, mengapa alokasi kursi tambahannya hanya dua, sementara di dapil lima ada tiga tambahan," katanya dengan nada heran.
Karena itu, kata ketua sementara DPRD Kolaka itu, berdasarkan asusmsi selisih jumlah penduduk antara dapil satu dan lima itu ada sekitar lima ribuan, dan lebih jumlah penduduk dalam dapil satu lebih besar.
Rusman juga menjelaskan jumlah penduduk di Dapil Satu yang meliputi Kecamatan Wolo, Latambaga, dan Samaturu saat pemilu lalu sebesar 80.338, sementara jumlah penduduk di Dapil Lima yang meliputi kecamatan Pomalaa, Watubangga, Tanggetada, Toari dan Polinggona hanya sebesar 79.264.
"Berarti ada selisih sekitar 5.000 jumlah penduduk antara dapil satu dan dapil lima, namun yang mengherankan dapil yang jumlah penduduknya besar perolehan kursinya sama dengan dapil yang jumlah penduduknya sedikit," ujarnya.
Mengenai materi PKPU nomor 33 tahun 2014 kata dia,PKS tidak mempermasalahkan, hanya saja alokasi kursi berdasarkan hasil PKPU tersebut merugikan masyarakat dapil satu dan PKS.
Keberatan dan protes dari PKS, ksts Rusman, sudah disampaikan partainya secara resmi ke Bawaslu dan KPU Pusat, namun hingga kini belum ada jawaban dari pelaksana pemilu itu.
"Secara resmi surat keberatan kita sudah disampaikan ke Bawaslu Pusat dan KPU Pusat, hanya saja hingga kini belum ada jawaban," kata Rusman
Dengan jumlah alokasi 10 kursi di dapil itu sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU tersebut, salah satu caleg PKS Hj. Nursiah, tidak mendapatkan kursi untuk duduk di DPRD Kolaka karena berada di urutan ke 11 perolehan suara.
"Inikan merugikan, dan tentunya juga merugikan PKS karena ada caleg kita yang semestinya duduk," ujar Rusman.
Ketua DPC PKS Kolaka, Rusman di Kolaka, Senin mengatakan ada ketidakadilan dalam penetapan alokasi kursi hasil penataan dan pengisian tersebut terutama untuk Dapil yang ada di daerah itu.
"Yang kita protes itu di daerah pemilihan satu, mengapa alokasi kursi tambahannya hanya dua, sementara di dapil lima ada tiga tambahan," katanya dengan nada heran.
Karena itu, kata ketua sementara DPRD Kolaka itu, berdasarkan asusmsi selisih jumlah penduduk antara dapil satu dan lima itu ada sekitar lima ribuan, dan lebih jumlah penduduk dalam dapil satu lebih besar.
Rusman juga menjelaskan jumlah penduduk di Dapil Satu yang meliputi Kecamatan Wolo, Latambaga, dan Samaturu saat pemilu lalu sebesar 80.338, sementara jumlah penduduk di Dapil Lima yang meliputi kecamatan Pomalaa, Watubangga, Tanggetada, Toari dan Polinggona hanya sebesar 79.264.
"Berarti ada selisih sekitar 5.000 jumlah penduduk antara dapil satu dan dapil lima, namun yang mengherankan dapil yang jumlah penduduknya besar perolehan kursinya sama dengan dapil yang jumlah penduduknya sedikit," ujarnya.
Mengenai materi PKPU nomor 33 tahun 2014 kata dia,PKS tidak mempermasalahkan, hanya saja alokasi kursi berdasarkan hasil PKPU tersebut merugikan masyarakat dapil satu dan PKS.
Keberatan dan protes dari PKS, ksts Rusman, sudah disampaikan partainya secara resmi ke Bawaslu dan KPU Pusat, namun hingga kini belum ada jawaban dari pelaksana pemilu itu.
"Secara resmi surat keberatan kita sudah disampaikan ke Bawaslu Pusat dan KPU Pusat, hanya saja hingga kini belum ada jawaban," kata Rusman
Dengan jumlah alokasi 10 kursi di dapil itu sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU tersebut, salah satu caleg PKS Hj. Nursiah, tidak mendapatkan kursi untuk duduk di DPRD Kolaka karena berada di urutan ke 11 perolehan suara.
"Inikan merugikan, dan tentunya juga merugikan PKS karena ada caleg kita yang semestinya duduk," ujar Rusman.