Kendari (Antara News) - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara meminta pemerintah daerah untuk mendahulukan pengerukan sedimentasi Teluk Kendari daripada menambah anggaran pembangunan Masjid di atas teluk dan membangun Tambat Labuh Kapal Nelayan.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sultra, Kisran Makati, di Kendari, Minggu, mengatakan reklamasi dan revitalisasi Teluk Kendari yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Pemkot Kendari, bukan sebuah solusi menyelamatkan Teluk.
"Pembangunan Masjid Al-Alam oleh Pemerintah Provinsi Sultra dan tambat labuh kapal nelayan di atas Teluk Kendari hanya terkesan mengejar pencitraan daripada menyelamatkan Teluk dari ancaman pendangkalan," tutur Kisran Makati.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melanjutkan pembangunan Masjid Al-Alam di atas Teluk Kendari, meski terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Sedangkan Pemerintah Kota Kendari mulai membangun Tambat Labuh Kapal Nelayan dengan memanfaatkan lumpur Teluk yang dikeruk menggunakan ekskavator amphibi.
Sejak awal 2010 lalu, sejumlah tiang pancang pembangunan masjid Al-Alam di atas Teluk Kendari telah terpasang, dengan menelan anggaran sekitar Rp36 miliar.
Mega Proyek yang ditaksir dapat menghabiskan dana sebesar ratusan miliar itu, kembali diusulkan penambahan dalam RAPBD Sultra 2015 senilai Rp10 miliar, sehingga jika disetujui total anggaran yang telah dihabiskan sebesar Rp46 miliar.
Bahkan penolakan penambahan anggaran Masjid Al-Alam itu juga datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari dengan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Sekretariat DPRD Sultra (21/11) lalu.
Para pengunjuk rasa itu diterima wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada bersama sejumlah anggota DPRD dari Komisi III dan IV, agar rencana penambahan anggaran Rp10 miliar untuk pembangunan Masjid di kawasan Teluk Kendari itu dipertimbangkan kembali.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sultra, Kisran Makati, di Kendari, Minggu, mengatakan reklamasi dan revitalisasi Teluk Kendari yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Pemkot Kendari, bukan sebuah solusi menyelamatkan Teluk.
"Pembangunan Masjid Al-Alam oleh Pemerintah Provinsi Sultra dan tambat labuh kapal nelayan di atas Teluk Kendari hanya terkesan mengejar pencitraan daripada menyelamatkan Teluk dari ancaman pendangkalan," tutur Kisran Makati.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melanjutkan pembangunan Masjid Al-Alam di atas Teluk Kendari, meski terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Sedangkan Pemerintah Kota Kendari mulai membangun Tambat Labuh Kapal Nelayan dengan memanfaatkan lumpur Teluk yang dikeruk menggunakan ekskavator amphibi.
Sejak awal 2010 lalu, sejumlah tiang pancang pembangunan masjid Al-Alam di atas Teluk Kendari telah terpasang, dengan menelan anggaran sekitar Rp36 miliar.
Mega Proyek yang ditaksir dapat menghabiskan dana sebesar ratusan miliar itu, kembali diusulkan penambahan dalam RAPBD Sultra 2015 senilai Rp10 miliar, sehingga jika disetujui total anggaran yang telah dihabiskan sebesar Rp46 miliar.
Bahkan penolakan penambahan anggaran Masjid Al-Alam itu juga datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari dengan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Sekretariat DPRD Sultra (21/11) lalu.
Para pengunjuk rasa itu diterima wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada bersama sejumlah anggota DPRD dari Komisi III dan IV, agar rencana penambahan anggaran Rp10 miliar untuk pembangunan Masjid di kawasan Teluk Kendari itu dipertimbangkan kembali.