Nelayan, salah satu komunitas penduduk di wilayah pesisir, yang kesehariannnya berkutat melaut menangkap ikan atau mencari biota laut lainnya yang menjadi sumber protein bagi umat manusia.
Peran nelayan dalam memenuhi ketersediaan protein bagi jutaan penduduk di berbagai pelosok di negeri ini cukup besar, namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah dibandingkan dengan para petani yang setiap tahun memperoleh subsidi pupuk maupun bantuan benih tanaman.
Sampai sejauh ini di beberapa wilayah pesisir kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pemerintah belum menyediakan fasilitas berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus untuk nelayan.
Untuk mendapatkan BBM bersubsudi, para nelayan harus datang antri di SPBU dengan membawa jerigen.
Konsekuensinya, tidak jarang nelayan harus berurusan dengan aparat petugas karena dituding menimbun BBM, sebab mengisi BBM di SPBU menggunakan jerigen tidak dibolehkan.
"Selama ini, kami para nelayan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Untuk kebutuhan BBM saja, tidak pernah disediakan oleh pemerintah secara memadai," kata Bazirun (47) salah seorang nelayan Kendari di Kendari, Kamis.
Kurangnya perhatian dari pemerintah tersebut lanjutnya, membuat para nelayan masih tetap hidup miskin.
Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang kata dia, rumah para nelayan di wilayah pesisir Sultra, masih didominasi tiang seribu, dinding papan dan atap daun nipa.
"Kalau pemerintah bisa menyediakan fasilitas bagi nelayan, terutama kebutuhan BBM untuk melaut, maka tingkat kesejahteraan kami para nelayan bisa membaik, sebab potensi perikanan di wilayah perairan laut Sultra cukup melimpah ruah," katanya.
Keterangan serupa juga disampaikan Daeng Hasan, nelayan Kendari yang tinggal di Kelurahan Lapulu, Kota Kendari.
Menurut dia, tidak terpenuhinya kebutuhan BBM jenis solar para nelayan untuk melaut, penyebabkan pendapatan para nelayan sangat minim karena dalam melaut tidak optimal.
"Kalau kebutuhan BBM jenis solar kami para nelayan terpenuhi secara memadai, maka pendapatan kami para nelayan bisa meningkat dan pada gilirannya kesejahteraan keluarga kami bisa membaik," kata Hasan.
Berharap Ada Kebijakan
Baik Daeng Hasan Bazirun berharap ada kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo - Mohammad Jusuf Kalla, menambah kuota BBM jenis solar bagi kapal-kapal nelayan, terutama nelayan di Pelabuhan Samudera (PPS) Kendari.
Sebab setelah pemerintah menaikan harga BBM subsidi dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter, kesulitan nelayan memperoleh BBM subsidi akan semakin parah, karena kuota BBM yang disediakan bagi nelayan sangat terbatas.
Menurut Hasan, kuota BBM jenis solar yang dialokasikan untuk nelayan di Kendari sangat sedikit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan nelayan secara optimal.
"Jumlah kapal nelayan yang beroperasi di pelabuhan Samudra Kendari sebanyak 560 unit dengan alokasi BBM dari pihak Pertamina sebanyak 400 kilo liter per bulan," katanya.
Padahal jelas dia, kebutuhan BBM solar untuk 560 unit kapal nelayan di Kendari tersebut idealnya sebanyak 1.400 kilo liter per bulan.
Kondisi tersebut, membuat para nelayan tidak maksimal melaut menangkap ikan.
"Waktu melaut yang seharusnya butuh seminggu, terpaksa hanya melaut tiga sampai empat hari karena stok BBM yang dibawa para nelayan, sangat terbatas, jauh dari kebutuhan ideal," katanya.
Bahkan ujarnya, kerap kali sebagian nelayan terpaksa tidak melaut karena tidak kebagian BBM saat mengantri di SPBU untuk nelayan yang menyebab nelayan tidak bisa melaut untuk beberapa hari.
"Bagaimana kesejahteraan kita para nelayan bisa meningkat kalau kebutuhan BBM untuk melaut sangat jauh dari memadai," katanya.
Oleh karena itu, para nelayan berharap pemerintahan Jokowi - JK bisa menambah kuota BBM nelayan, sehingga para nelayan bisa maksimal melaut menangkap ikan.
Keterangan serupa juga disampaikan Syarif (51), salah seorang pengelola kapal penangkap ikan di PPS Kendari.
Menurut dia, keterbatasan kapal nelayan penangkap ikan memperoleh BBM jenis solar di Kendari, menyebabkan hasil tangkapan ikan para nelayan jauh dari maksimal.
"Tidak maksimalnya hasil tangkapan ikan itu, membuat kesejahteraan keluarga para nelayan dari tahun ke tahun tidak banyak berubah. Keluarga para nelayan masih tetap hidup di bawah garis kemiskinan," katanya.
Oleh karena itu lanjutnya, jika pemerintahan Jokowi-JK ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga para nelayan, maka tidak ada cara lain kecuali harus menambah kuota BBM nelayan sesuai kebutuhan, sebanyak 1.400 kilo liter per bulan.
Dengan begitu, para nelyan di berbagai daerah di Sultra, bisa maksimal melaut menangkap ikan.
Jika para nelayan di daerah ini maksimal melaut, maka mereka bisa memperoleh pendapatan yang luar biasa karena potensi perikanan di perairan laut Sultra cukup besar, di atas 1,5 juta ton per tahun," katanya.
Saat ini, potensi tersebut baru diamanfaatkan kurang lebih sebanyak 234.000 ton per tahun.
Kedaulatan pangan
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada menilai jika potensi sumber daya kelautan Sultra yang melimpah itu dimanfaatkan secara optimal, maka bisa mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Sebab potensi sumber daya kelautan, bukan hanya menghasilkan protein, tetapi juga bisa menjadi sumber pangan dan obat-obatan yang menjadi sumber kehidupan jutaan penduduk dunia.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sultra seyogyanya terus menjaga kelestarian ekosistem perairan laut, sehingga ketersediaan bahan baku untuk berbagai industri pangan dan obat-obatan dari bahan perikanan dan biota laut dapat terus berkelanjutan.
"Untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan berbasis ekonomi kelautan, diperlukan pengembangan kawasan perikanan, minimal dalam satu wilayah kabupaten atau kota, dibangun satu kawasan pengembangan," kata Nursalam.
Dengan begitu ujarnya, pembangunan bidang kelautan dan perikanan bisa berjalan secara konsisten, sistematik, dan berkesinambungan.
Presiden Joko Widodo sendiri kata dia, sudah menjanjikan akan memberi perhatian kepada para nelayan dan petani termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang bakso dan lain-lain.
Jika janji presiden itu bisa diwujudkan, maka kehidupan seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi sejahtera.
Kini seluruh rakyat Indonesia, termasuk para nelayan di berbagai daerah di Indonesia, tengah menunggu kiprah dari pemerintahan Jokowi - JK.
Bisakah pemerintahan Jokowi - JK memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia, hidup sejahtera dan mandiri, waktulah yang akan menjawabnya kelak.
Peran nelayan dalam memenuhi ketersediaan protein bagi jutaan penduduk di berbagai pelosok di negeri ini cukup besar, namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah dibandingkan dengan para petani yang setiap tahun memperoleh subsidi pupuk maupun bantuan benih tanaman.
Sampai sejauh ini di beberapa wilayah pesisir kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pemerintah belum menyediakan fasilitas berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus untuk nelayan.
Untuk mendapatkan BBM bersubsudi, para nelayan harus datang antri di SPBU dengan membawa jerigen.
Konsekuensinya, tidak jarang nelayan harus berurusan dengan aparat petugas karena dituding menimbun BBM, sebab mengisi BBM di SPBU menggunakan jerigen tidak dibolehkan.
"Selama ini, kami para nelayan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Untuk kebutuhan BBM saja, tidak pernah disediakan oleh pemerintah secara memadai," kata Bazirun (47) salah seorang nelayan Kendari di Kendari, Kamis.
Kurangnya perhatian dari pemerintah tersebut lanjutnya, membuat para nelayan masih tetap hidup miskin.
Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang kata dia, rumah para nelayan di wilayah pesisir Sultra, masih didominasi tiang seribu, dinding papan dan atap daun nipa.
"Kalau pemerintah bisa menyediakan fasilitas bagi nelayan, terutama kebutuhan BBM untuk melaut, maka tingkat kesejahteraan kami para nelayan bisa membaik, sebab potensi perikanan di wilayah perairan laut Sultra cukup melimpah ruah," katanya.
Keterangan serupa juga disampaikan Daeng Hasan, nelayan Kendari yang tinggal di Kelurahan Lapulu, Kota Kendari.
Menurut dia, tidak terpenuhinya kebutuhan BBM jenis solar para nelayan untuk melaut, penyebabkan pendapatan para nelayan sangat minim karena dalam melaut tidak optimal.
"Kalau kebutuhan BBM jenis solar kami para nelayan terpenuhi secara memadai, maka pendapatan kami para nelayan bisa meningkat dan pada gilirannya kesejahteraan keluarga kami bisa membaik," kata Hasan.
Berharap Ada Kebijakan
Baik Daeng Hasan Bazirun berharap ada kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo - Mohammad Jusuf Kalla, menambah kuota BBM jenis solar bagi kapal-kapal nelayan, terutama nelayan di Pelabuhan Samudera (PPS) Kendari.
Sebab setelah pemerintah menaikan harga BBM subsidi dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter, kesulitan nelayan memperoleh BBM subsidi akan semakin parah, karena kuota BBM yang disediakan bagi nelayan sangat terbatas.
Menurut Hasan, kuota BBM jenis solar yang dialokasikan untuk nelayan di Kendari sangat sedikit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan nelayan secara optimal.
"Jumlah kapal nelayan yang beroperasi di pelabuhan Samudra Kendari sebanyak 560 unit dengan alokasi BBM dari pihak Pertamina sebanyak 400 kilo liter per bulan," katanya.
Padahal jelas dia, kebutuhan BBM solar untuk 560 unit kapal nelayan di Kendari tersebut idealnya sebanyak 1.400 kilo liter per bulan.
Kondisi tersebut, membuat para nelayan tidak maksimal melaut menangkap ikan.
"Waktu melaut yang seharusnya butuh seminggu, terpaksa hanya melaut tiga sampai empat hari karena stok BBM yang dibawa para nelayan, sangat terbatas, jauh dari kebutuhan ideal," katanya.
Bahkan ujarnya, kerap kali sebagian nelayan terpaksa tidak melaut karena tidak kebagian BBM saat mengantri di SPBU untuk nelayan yang menyebab nelayan tidak bisa melaut untuk beberapa hari.
"Bagaimana kesejahteraan kita para nelayan bisa meningkat kalau kebutuhan BBM untuk melaut sangat jauh dari memadai," katanya.
Oleh karena itu, para nelayan berharap pemerintahan Jokowi - JK bisa menambah kuota BBM nelayan, sehingga para nelayan bisa maksimal melaut menangkap ikan.
Keterangan serupa juga disampaikan Syarif (51), salah seorang pengelola kapal penangkap ikan di PPS Kendari.
Menurut dia, keterbatasan kapal nelayan penangkap ikan memperoleh BBM jenis solar di Kendari, menyebabkan hasil tangkapan ikan para nelayan jauh dari maksimal.
"Tidak maksimalnya hasil tangkapan ikan itu, membuat kesejahteraan keluarga para nelayan dari tahun ke tahun tidak banyak berubah. Keluarga para nelayan masih tetap hidup di bawah garis kemiskinan," katanya.
Oleh karena itu lanjutnya, jika pemerintahan Jokowi-JK ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga para nelayan, maka tidak ada cara lain kecuali harus menambah kuota BBM nelayan sesuai kebutuhan, sebanyak 1.400 kilo liter per bulan.
Dengan begitu, para nelyan di berbagai daerah di Sultra, bisa maksimal melaut menangkap ikan.
Jika para nelayan di daerah ini maksimal melaut, maka mereka bisa memperoleh pendapatan yang luar biasa karena potensi perikanan di perairan laut Sultra cukup besar, di atas 1,5 juta ton per tahun," katanya.
Saat ini, potensi tersebut baru diamanfaatkan kurang lebih sebanyak 234.000 ton per tahun.
Kedaulatan pangan
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada menilai jika potensi sumber daya kelautan Sultra yang melimpah itu dimanfaatkan secara optimal, maka bisa mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Sebab potensi sumber daya kelautan, bukan hanya menghasilkan protein, tetapi juga bisa menjadi sumber pangan dan obat-obatan yang menjadi sumber kehidupan jutaan penduduk dunia.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sultra seyogyanya terus menjaga kelestarian ekosistem perairan laut, sehingga ketersediaan bahan baku untuk berbagai industri pangan dan obat-obatan dari bahan perikanan dan biota laut dapat terus berkelanjutan.
"Untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan berbasis ekonomi kelautan, diperlukan pengembangan kawasan perikanan, minimal dalam satu wilayah kabupaten atau kota, dibangun satu kawasan pengembangan," kata Nursalam.
Dengan begitu ujarnya, pembangunan bidang kelautan dan perikanan bisa berjalan secara konsisten, sistematik, dan berkesinambungan.
Presiden Joko Widodo sendiri kata dia, sudah menjanjikan akan memberi perhatian kepada para nelayan dan petani termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang bakso dan lain-lain.
Jika janji presiden itu bisa diwujudkan, maka kehidupan seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi sejahtera.
Kini seluruh rakyat Indonesia, termasuk para nelayan di berbagai daerah di Indonesia, tengah menunggu kiprah dari pemerintahan Jokowi - JK.
Bisakah pemerintahan Jokowi - JK memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia, hidup sejahtera dan mandiri, waktulah yang akan menjawabnya kelak.