Kendari (Antara News) - Aksi damai puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan unjukrasa di gedung sekertariat DPRD Sultra terkait penolakan usulan penambahan anggaran pembangunan Mesjid Al-Alam di Teluk Kendari.
Aksi para mahasiswa HMI itu diterima wakil ketua DPRD Sultra, Nusalam Lada bersama anggota komisi terkait pembangunan mesjid di ruang sekertariat DPRD Sultra, Selasa.
Koordinator aksi, Hidayat dalam orasinya mengatakan, alasan penolakan anggaran pembaangunan mesjid Al-Alam oleh HMI itu karena dianggap bukan menjadi skala prioritas dalam pengalokasian anggaran APBD di tahun 2015.
Ia mengatakan, sejak awal pemanacangan pembangunan mesjid Al-Alam di Teluk Kendari 2010, dengan anggaran yang ditaksir sekitar Rp250 miliar hingga kini telah menghabiskan dana sekitar Rp36 miliar.
"Lebih tragis lagi dalam RAPBD 2015 ini, pemerintah provinsi Sultra kembali mengusulkan anggaran pembangunan mesjid Al-Alam sebesar Rp10 miliar. Kalau ini disetujui oleh DPRD Sultra, maka total anggaran yang disedot sebesar Rp46 miliar," ujaranya.
Jumlah ini kata mahasiswa, sangat fantastis dan bentuk pemborosan untuk sebuah rencana pembangunan yang tidak begitu mendesak bagi kebutuhan masyarakat. Atas dasar tersebut HMI Kendari mendesak DPRD Sultra menolak usulan alokasi anggaran.
Disamping itu, DPRD Sultra diminta agar pihak eksekutif mempertanggungjawabkan secara transparan pungutan terhadap pegawai negeri sipil untuk menyumbangkan gajinya guna pembangunan mesjid Al-Alam.
Ia juga mengharapkan BPK-RI Perwakilan Sultra untuk melakukan audit investigasi terhadap proses pembangunan mesjid Al-Alam yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp36 miliar yang diduga sudah menyalahi prosedur.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada bersama anggota DPRD Sultra mengatakan, masukan yang diberikan dari adik-adik mahasiswa terkait pembangunan mesjid Al-Alam akan menjadi bahan kajian sekaligus pertimbanagan dalam pembahasan RAPBD tahun 2015.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, setiap masukan masyarakat yang masuk di dewan akan menjadi perhatian dari seluruh anggota DPRD sebelum memutuskan dan melahirkan satu keputusan bersama.
Usai diterima, para mahasiswa HMI dengan ciri pakaian khas dan seragam topi hitam bergaris hijau dan bulan sabit itu kemudian meninggalkan ruang sekertariat DPRD dengan teratur.
Aksi para mahasiswa HMI itu diterima wakil ketua DPRD Sultra, Nusalam Lada bersama anggota komisi terkait pembangunan mesjid di ruang sekertariat DPRD Sultra, Selasa.
Koordinator aksi, Hidayat dalam orasinya mengatakan, alasan penolakan anggaran pembaangunan mesjid Al-Alam oleh HMI itu karena dianggap bukan menjadi skala prioritas dalam pengalokasian anggaran APBD di tahun 2015.
Ia mengatakan, sejak awal pemanacangan pembangunan mesjid Al-Alam di Teluk Kendari 2010, dengan anggaran yang ditaksir sekitar Rp250 miliar hingga kini telah menghabiskan dana sekitar Rp36 miliar.
"Lebih tragis lagi dalam RAPBD 2015 ini, pemerintah provinsi Sultra kembali mengusulkan anggaran pembangunan mesjid Al-Alam sebesar Rp10 miliar. Kalau ini disetujui oleh DPRD Sultra, maka total anggaran yang disedot sebesar Rp46 miliar," ujaranya.
Jumlah ini kata mahasiswa, sangat fantastis dan bentuk pemborosan untuk sebuah rencana pembangunan yang tidak begitu mendesak bagi kebutuhan masyarakat. Atas dasar tersebut HMI Kendari mendesak DPRD Sultra menolak usulan alokasi anggaran.
Disamping itu, DPRD Sultra diminta agar pihak eksekutif mempertanggungjawabkan secara transparan pungutan terhadap pegawai negeri sipil untuk menyumbangkan gajinya guna pembangunan mesjid Al-Alam.
Ia juga mengharapkan BPK-RI Perwakilan Sultra untuk melakukan audit investigasi terhadap proses pembangunan mesjid Al-Alam yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp36 miliar yang diduga sudah menyalahi prosedur.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada bersama anggota DPRD Sultra mengatakan, masukan yang diberikan dari adik-adik mahasiswa terkait pembangunan mesjid Al-Alam akan menjadi bahan kajian sekaligus pertimbanagan dalam pembahasan RAPBD tahun 2015.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, setiap masukan masyarakat yang masuk di dewan akan menjadi perhatian dari seluruh anggota DPRD sebelum memutuskan dan melahirkan satu keputusan bersama.
Usai diterima, para mahasiswa HMI dengan ciri pakaian khas dan seragam topi hitam bergaris hijau dan bulan sabit itu kemudian meninggalkan ruang sekertariat DPRD dengan teratur.