Jakarta (Antara News) - Pemerintah tampaknya lebih menekankan aspek ekonomi dalam pembentukan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, jika dilihat dari kementerian-kementerian di bawah koordinasinya.
Kementerian yang di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman itu sendiri dibentuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi guna mengawal potensi maritim di seluruh Tanah Air, yang sangat memungkinkan membuat Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.
Presiden Jokowi menunjuk Indroyono Soesilo sebagai Menteri koordinator bidang Kemaritiman di Kabinet Kerja. Ia sebelumnya Direktur Sumber Daya Perikanan dan Akuakultur Organisasi Pertanian dan Pangan (FAO) PBB, dan seorang doktor yang kaya pengalaman bidang kelautan.
Potensi kelautan Indonesia dikabarkan sangat besar, yakni diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp12.000 triliun per tahun, sementara kinerja pembangunan kelautan masih memberikan kontribusi minim bagi negara.
Kongres Maritim Indonesia pada September lalu mencatat kinerja pembangunan kelautan masih memberikan kontribusi minim bagi negara, yakni baru mencapai 20,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, yang terdiri atas 4,5 persen PDB dari sektor perikanan dan sisanya berasal dari sektor minyak dan pertambangan.
Diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM), modernisasi teknologi dan permodalan dalam mengelola sumber daya kelautan agar bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pemerintah juga perlu memperbaiki rantai pasok sistem logistik yang berdaya saing, membangun konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berdasarkan "eco-marine-concept".
Juga diperlukan pengembangan pelabuhan transportasi laut, mendorong kegiatan industri maritim serta memanfaatkan potensi sumber energi baru terbarukan dari laut, seperti arus laut, energi pasang surut, dan biofuel.
Potensi ekonomi
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri mengatakan nilai total ekonomi sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp12.000 triliun per tahun. Sedangkan, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar 40 juta orang.
Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, yang ditaburi oleh 13.466 pulau pada luasan laut 5,8 juta km2 termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dan dikelilingi oleh 95.181 km garis pantai, Indonesia diberkahi dengan kekayaan laut yang sangat besar dan beranekaragam.
Kekayaan itu baik berupa sumberdaya alam yang dapat pulih seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi; dan sumber daya alam yang tak dapat pulih seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya.
Selain itu, energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan "Ocean Thermal Energy Conversion" (OTEC); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.
Potensi produksi lestari ikan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton/tahun, sekitar 8 persen dari total potensi produksi lestari ikan laut dunia (90 juta ton/ tahun).
Kurang lebih 24 juta hektare (ha) perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budi daya laut (mariculture) ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi, dengan potensi produksi sekitar 42 juta ton/tahun.
Namun, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2012, Indonesia baru memanfaatkan potensi budi daya laut ini sebesar 4,6 juta ton (10,95 persen).
Lahan pesisir (coastal land) yang sesuai untuk usaha budi daya tambak udang, bandeng, kerapu, nila, kepiting, rajungan, rumput laut, dan biota perairan lainnya diperkirakan lebih dari 1,2 juta ha dengan potensi produksi sekitar 10 juta ton/tahun.
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut pada tingkatan genetik, spesies maupun ekosistem tertinggi di dunia. Karenanya, Indonesia dikenal di dunia sebagai "mega-marine biodiversity".
Secara potensial, nilai ekonomi total dari produk perikanan dan produk bioteknologi kelautan Indonesia diperkirakan sekitar 82 miliar dolar AS per tahun.
Meski belum ada perhitungan tentang potensi ekonomi pariwisata bahari. Namun, jika dibandingkan dengan negara bagian Queensland, Australia, dengan panjang garis pantai hanya sekitar 9.800 km tapi mampu menghasilkan devisa pariwisata bahari sebesar 2 miliar dolar AS per tahun. Maka sebenarnya potensi ekonomi parwisata bahari Indonesia sangatlah besar.
Potensi migas
Sementara itu, menurut Rokhmin, hampir 70 persen produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut.
Berdasarkan data geologi diketahui Indonesia memiliki 60 cekungan potensi yang mengandung minyak dan gas bumi. Dari 60 cekungan tersebut, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 berada di daerah transisi daratan dan lautan (pesisir) dan hanya 6 saja yang berada di daratan.
Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan mempunyai potensi sebesar 11,3 miliar barel yang terdiri atas 5,5 miliar barel cadangan potensial dan 5,8 miliar barel berupa cadangan terbukti.
Selain itu, diperkirakan cadangan gas bumi adalah 101,7 triliun kaki kubik yang terdiri dari cadangan terbukti 64,4 triliun dan cadangan potensial sebesar 37,3 triliun kaki kubik.
Belum lagi, potensi ekonomi bisnis jasa perhubungan laut diperkirakan sekitar 14 miliar dolar AS per tahun.
Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir Indonesia mengeluarkan devisa sekitar 14 miliar dolar AS untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 97 persen dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50 persen dari total barang yang dikapalkan antar-pulau di wilayah Indonesia.
Sementara di sektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut untuk kapal niaga, kapal pesiar dan pelayaran rakyat, potensi ekonominya pun luar biasa besarnya.
Potensi ekonomi ini akan menjadi lebih bermakna dan bernilai strategis, seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad-20 sebenarnya telah bergeser dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik.
Hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia-Pasifik. Lebih dari 75 persen dari barang-barang yang diperdagangkannya di transportasikan melalui laut, terutama Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitar 1.300 triliun AS setiap tahunnya.
Sementara itu, kata Rokhmin, dengan adanya kebutuhan manusia akan pembangunan jaringan kabel bawah samudera, industri kelautan akan ikut pula berkembang.
Antara lain industri survei topografi dasar lautan, industri geofisika dan geologi kelautan yang mendukung dengan data lapisan tanah dari dasar lautan yang akan dipakai sebagai lintasan kabel bawah laut tadi.
Demikian pula industri teknik kelautan, yang akan sibuk menjalankan kapal-kapal canggih untuk merawat dan memonitor jaringan kabel yang bercentang-perenang di antara kepulauan Nusantara.
Mengenai perhubungan laut, menurut Rokhmin, sesungguhnya tinggal mengimplementasikan Inpres No.5/2005 tentang Pelayaran Nasional secara serius.
Masa depan pembangunan Indonesia berbasis sumber daya kelautan akan berpulang pada sejauh mana keputusan politik pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung paradigma tersebut.
Dukungan ini diwujudkan dalam kebijakan seperti RUU Kelautan, perencanan yang komprehensif dan terintegrasi, untuk secara penuh terus mengawal dan mendorong pembangunan kelautan melalui seluruh instrumen kebijakan dan aparatur pemerintah serta keterlibatan aktif rakyat dalam setiap program pembangunan kelautan.
Kementerian yang di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman itu sendiri dibentuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi guna mengawal potensi maritim di seluruh Tanah Air, yang sangat memungkinkan membuat Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.
Presiden Jokowi menunjuk Indroyono Soesilo sebagai Menteri koordinator bidang Kemaritiman di Kabinet Kerja. Ia sebelumnya Direktur Sumber Daya Perikanan dan Akuakultur Organisasi Pertanian dan Pangan (FAO) PBB, dan seorang doktor yang kaya pengalaman bidang kelautan.
Potensi kelautan Indonesia dikabarkan sangat besar, yakni diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp12.000 triliun per tahun, sementara kinerja pembangunan kelautan masih memberikan kontribusi minim bagi negara.
Kongres Maritim Indonesia pada September lalu mencatat kinerja pembangunan kelautan masih memberikan kontribusi minim bagi negara, yakni baru mencapai 20,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, yang terdiri atas 4,5 persen PDB dari sektor perikanan dan sisanya berasal dari sektor minyak dan pertambangan.
Diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM), modernisasi teknologi dan permodalan dalam mengelola sumber daya kelautan agar bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pemerintah juga perlu memperbaiki rantai pasok sistem logistik yang berdaya saing, membangun konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berdasarkan "eco-marine-concept".
Juga diperlukan pengembangan pelabuhan transportasi laut, mendorong kegiatan industri maritim serta memanfaatkan potensi sumber energi baru terbarukan dari laut, seperti arus laut, energi pasang surut, dan biofuel.
Potensi ekonomi
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri mengatakan nilai total ekonomi sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp12.000 triliun per tahun. Sedangkan, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar 40 juta orang.
Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, yang ditaburi oleh 13.466 pulau pada luasan laut 5,8 juta km2 termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dan dikelilingi oleh 95.181 km garis pantai, Indonesia diberkahi dengan kekayaan laut yang sangat besar dan beranekaragam.
Kekayaan itu baik berupa sumberdaya alam yang dapat pulih seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi; dan sumber daya alam yang tak dapat pulih seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya.
Selain itu, energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan "Ocean Thermal Energy Conversion" (OTEC); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.
Potensi produksi lestari ikan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton/tahun, sekitar 8 persen dari total potensi produksi lestari ikan laut dunia (90 juta ton/ tahun).
Kurang lebih 24 juta hektare (ha) perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budi daya laut (mariculture) ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi, dengan potensi produksi sekitar 42 juta ton/tahun.
Namun, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2012, Indonesia baru memanfaatkan potensi budi daya laut ini sebesar 4,6 juta ton (10,95 persen).
Lahan pesisir (coastal land) yang sesuai untuk usaha budi daya tambak udang, bandeng, kerapu, nila, kepiting, rajungan, rumput laut, dan biota perairan lainnya diperkirakan lebih dari 1,2 juta ha dengan potensi produksi sekitar 10 juta ton/tahun.
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut pada tingkatan genetik, spesies maupun ekosistem tertinggi di dunia. Karenanya, Indonesia dikenal di dunia sebagai "mega-marine biodiversity".
Secara potensial, nilai ekonomi total dari produk perikanan dan produk bioteknologi kelautan Indonesia diperkirakan sekitar 82 miliar dolar AS per tahun.
Meski belum ada perhitungan tentang potensi ekonomi pariwisata bahari. Namun, jika dibandingkan dengan negara bagian Queensland, Australia, dengan panjang garis pantai hanya sekitar 9.800 km tapi mampu menghasilkan devisa pariwisata bahari sebesar 2 miliar dolar AS per tahun. Maka sebenarnya potensi ekonomi parwisata bahari Indonesia sangatlah besar.
Potensi migas
Sementara itu, menurut Rokhmin, hampir 70 persen produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut.
Berdasarkan data geologi diketahui Indonesia memiliki 60 cekungan potensi yang mengandung minyak dan gas bumi. Dari 60 cekungan tersebut, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 berada di daerah transisi daratan dan lautan (pesisir) dan hanya 6 saja yang berada di daratan.
Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan mempunyai potensi sebesar 11,3 miliar barel yang terdiri atas 5,5 miliar barel cadangan potensial dan 5,8 miliar barel berupa cadangan terbukti.
Selain itu, diperkirakan cadangan gas bumi adalah 101,7 triliun kaki kubik yang terdiri dari cadangan terbukti 64,4 triliun dan cadangan potensial sebesar 37,3 triliun kaki kubik.
Belum lagi, potensi ekonomi bisnis jasa perhubungan laut diperkirakan sekitar 14 miliar dolar AS per tahun.
Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir Indonesia mengeluarkan devisa sekitar 14 miliar dolar AS untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 97 persen dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50 persen dari total barang yang dikapalkan antar-pulau di wilayah Indonesia.
Sementara di sektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut untuk kapal niaga, kapal pesiar dan pelayaran rakyat, potensi ekonominya pun luar biasa besarnya.
Potensi ekonomi ini akan menjadi lebih bermakna dan bernilai strategis, seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad-20 sebenarnya telah bergeser dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik.
Hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia-Pasifik. Lebih dari 75 persen dari barang-barang yang diperdagangkannya di transportasikan melalui laut, terutama Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitar 1.300 triliun AS setiap tahunnya.
Sementara itu, kata Rokhmin, dengan adanya kebutuhan manusia akan pembangunan jaringan kabel bawah samudera, industri kelautan akan ikut pula berkembang.
Antara lain industri survei topografi dasar lautan, industri geofisika dan geologi kelautan yang mendukung dengan data lapisan tanah dari dasar lautan yang akan dipakai sebagai lintasan kabel bawah laut tadi.
Demikian pula industri teknik kelautan, yang akan sibuk menjalankan kapal-kapal canggih untuk merawat dan memonitor jaringan kabel yang bercentang-perenang di antara kepulauan Nusantara.
Mengenai perhubungan laut, menurut Rokhmin, sesungguhnya tinggal mengimplementasikan Inpres No.5/2005 tentang Pelayaran Nasional secara serius.
Masa depan pembangunan Indonesia berbasis sumber daya kelautan akan berpulang pada sejauh mana keputusan politik pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung paradigma tersebut.
Dukungan ini diwujudkan dalam kebijakan seperti RUU Kelautan, perencanan yang komprehensif dan terintegrasi, untuk secara penuh terus mengawal dan mendorong pembangunan kelautan melalui seluruh instrumen kebijakan dan aparatur pemerintah serta keterlibatan aktif rakyat dalam setiap program pembangunan kelautan.