Kendari (Antara News) - Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, mendirikan sarana layanan aduan masyarakat sebagai upaya mewujudkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan di kabupaten tersebut.
Kepala Bagian Protokeler dan Humas Sekretariat Pemkab Wakatobi La Ode Ifi melalui email yang dikirimkan kepada `Antara` Kamis mengatakan sarana layanan pengaduan masyarakat tersebut diresmikan Sekretaris Daerah Kabpaten Wakkatobi, Sudjiton, Kamis pagi.
"Pemkan Wakatobi mendirikan sarana layanan aduan masyarakat ini bekerjasama dengan Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan Uni Eropa dalam program bantuan teknis Peningkatan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik melalui Pembentukan Sistim Penanganan Pengaduan Masyarakat," katanya.
Diharapkan ujarnya, melalui layanan pengaduan masyarakat ini, masyarakat Wakatobi dapat menyampaikan kritikan atau keluhan mengenai baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Setiap pengaduan dari masyarakat, baik kritikan maupun keluhan masyarakat katanya, akan menjadi masukan berharga bagi Pemkab Wakatobi dalam upaya memperbaiki pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Masyarakat jangan ragu-ragu memanfaatkan layanan pengaduan ini. Setiap pengaduan, baik kritikan maupun keluhan masyarakat terhadap berbagai kebijakan perintah, akan diproses dan ditanggapi serius oleh Pemkab Wakatobi," katanya.
Menurut dia, dalam dua tahun terakhir, Pemkab Wakatobi telah menjadikan reformasi birokrasi sebagai bagian dari visi misi membangun Wakatobi.
Reformasi birokrasi ala Wakatobi yang digulirkan Bupati Wakatobi, Hugua kata dia, setiap aparat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), harus lebih dahulu melihat kondisi ril masyarakat baru menentukan program pembangunan yang digulirkan.
"Dengan pola ini, setiap program pembangunan yang digulirkan Pemkab Wakatobi, benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat," katanya.
Selain itu kata dia, dalam mengelola pembangunan kemasyarakatan, Pemkab Wakatobi ikut melibatkan pengelola lembaga adat yang memahami betul kearifan bidaya lokal mayarakat Wakatobi.
"Dengan melibatkan pengelola lembaga adat, setiap program pembangunan yang diluncurkan pemerintah daerah, selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat," katanya.
Kepala Bagian Protokeler dan Humas Sekretariat Pemkab Wakatobi La Ode Ifi melalui email yang dikirimkan kepada `Antara` Kamis mengatakan sarana layanan pengaduan masyarakat tersebut diresmikan Sekretaris Daerah Kabpaten Wakkatobi, Sudjiton, Kamis pagi.
"Pemkan Wakatobi mendirikan sarana layanan aduan masyarakat ini bekerjasama dengan Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan Uni Eropa dalam program bantuan teknis Peningkatan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik melalui Pembentukan Sistim Penanganan Pengaduan Masyarakat," katanya.
Diharapkan ujarnya, melalui layanan pengaduan masyarakat ini, masyarakat Wakatobi dapat menyampaikan kritikan atau keluhan mengenai baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Setiap pengaduan dari masyarakat, baik kritikan maupun keluhan masyarakat katanya, akan menjadi masukan berharga bagi Pemkab Wakatobi dalam upaya memperbaiki pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Masyarakat jangan ragu-ragu memanfaatkan layanan pengaduan ini. Setiap pengaduan, baik kritikan maupun keluhan masyarakat terhadap berbagai kebijakan perintah, akan diproses dan ditanggapi serius oleh Pemkab Wakatobi," katanya.
Menurut dia, dalam dua tahun terakhir, Pemkab Wakatobi telah menjadikan reformasi birokrasi sebagai bagian dari visi misi membangun Wakatobi.
Reformasi birokrasi ala Wakatobi yang digulirkan Bupati Wakatobi, Hugua kata dia, setiap aparat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), harus lebih dahulu melihat kondisi ril masyarakat baru menentukan program pembangunan yang digulirkan.
"Dengan pola ini, setiap program pembangunan yang digulirkan Pemkab Wakatobi, benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat," katanya.
Selain itu kata dia, dalam mengelola pembangunan kemasyarakatan, Pemkab Wakatobi ikut melibatkan pengelola lembaga adat yang memahami betul kearifan bidaya lokal mayarakat Wakatobi.
"Dengan melibatkan pengelola lembaga adat, setiap program pembangunan yang diluncurkan pemerintah daerah, selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat," katanya.