Ternate (Antara News) - Ombusman perwakilan Maluku Utara (Malut), menyayangkan sikap sejumlah Kabupaten/Kota yang membuat regulasi membatasi peserta seleksi CPNS tahun 2014.
"Ombusmen menganggap regulasi yang dibuat sejumlah Kabupaten/Kota, dinilai mencederai hak-hak warga negara Indonesia untuk menjadi abdi negara," kata Ketua Ombusman Perwakilan Malut, Sofyan Ali di Ternate, Rabu.
Ia mengatakan, regulasi yang dibuat sejumlah Kabupaten/Kota di Maluku Utara untuk membatasi pelamar dari luar daerah, dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan serta mencedrai hak-hak warga negara.
"Kami sangat sayangkan sikap beberapa kabupaten/kota yang membuat regulasi untuk membatasi pihak-pihak luar. Regulasi-regulasi ini, sebenarnya mencederai nilai-nilai kebangsaan," kata Sofyan.
Menurutnya, regulasi yang dikeluarkan sejumlah Kabupaten di Maluku Utara, dianggap telah membatasi hak warga negara untuk menjadi abdi negara, hanya karena dia bukan penduduk di Kabupaten tersebut.
"Seperti di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, itu Ombusman sangat menyayangkan tindakan atau persyaratan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat terkait rekrutmen CPNS tahun ini," katanya.
Ombusmen secara institusi, berencana untuk mengambil langkah-langka dalam mencermati persoalan ini, kalau memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang, tentu kami akan menyusun rekomendasi untuk perbaikan ke depan, agar supaya tidak ada lagi Pemda yang melakukan diskriminasi dalam rekrutmen CPNS.
Dia menilai, regulasi yang dikeluarkan sejumlah kabupaten yang membatasi pelamar dari luar, merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak bangsa, padahal siapapun dia, harus diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi aparatur negara dimanapun dia berada. Ini yang kami sayangkan pada beberapa daerah.
Dia mengaku, telah menerjunkan personelnya untuk melakukan pengawasan pada beberapa kabupaten/kota dalam pelaksanaan seleksi, selain di Ternate, Ombusman juga melakukan pengawasan dan pemantauan di Sofifi dan Tidore.
Berdasarkan laporan sementara, pelaksanaan tes masih berlangsung, aman, lancar dan tertib, meski masih ada beberapa kendala tekhnis seperti verifikasi dan validasi data peserta jelang pelaksanaan seleksi.
"Ombusmen menganggap regulasi yang dibuat sejumlah Kabupaten/Kota, dinilai mencederai hak-hak warga negara Indonesia untuk menjadi abdi negara," kata Ketua Ombusman Perwakilan Malut, Sofyan Ali di Ternate, Rabu.
Ia mengatakan, regulasi yang dibuat sejumlah Kabupaten/Kota di Maluku Utara untuk membatasi pelamar dari luar daerah, dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan serta mencedrai hak-hak warga negara.
"Kami sangat sayangkan sikap beberapa kabupaten/kota yang membuat regulasi untuk membatasi pihak-pihak luar. Regulasi-regulasi ini, sebenarnya mencederai nilai-nilai kebangsaan," kata Sofyan.
Menurutnya, regulasi yang dikeluarkan sejumlah Kabupaten di Maluku Utara, dianggap telah membatasi hak warga negara untuk menjadi abdi negara, hanya karena dia bukan penduduk di Kabupaten tersebut.
"Seperti di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, itu Ombusman sangat menyayangkan tindakan atau persyaratan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat terkait rekrutmen CPNS tahun ini," katanya.
Ombusmen secara institusi, berencana untuk mengambil langkah-langka dalam mencermati persoalan ini, kalau memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang, tentu kami akan menyusun rekomendasi untuk perbaikan ke depan, agar supaya tidak ada lagi Pemda yang melakukan diskriminasi dalam rekrutmen CPNS.
Dia menilai, regulasi yang dikeluarkan sejumlah kabupaten yang membatasi pelamar dari luar, merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak bangsa, padahal siapapun dia, harus diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi aparatur negara dimanapun dia berada. Ini yang kami sayangkan pada beberapa daerah.
Dia mengaku, telah menerjunkan personelnya untuk melakukan pengawasan pada beberapa kabupaten/kota dalam pelaksanaan seleksi, selain di Ternate, Ombusman juga melakukan pengawasan dan pemantauan di Sofifi dan Tidore.
Berdasarkan laporan sementara, pelaksanaan tes masih berlangsung, aman, lancar dan tertib, meski masih ada beberapa kendala tekhnis seperti verifikasi dan validasi data peserta jelang pelaksanaan seleksi.