Kendari (Antara News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyatakan Kota Kendari memiliki dua kelurahan tangguh bencana yakni Kelurahan Kampung Salo dan Kelurahan Lepo-lepo.
Kepala Bidang Mitigasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kendari, Riyanti Djalante di Kendari, Selasa, mengatakan dengan adanya dua wilayah Kelurahan tangguh bencana tersebut, diharapkan menjadi bagian dari usaha pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
"Masyarakat memiliki peran penting untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko bencana, sehingga mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri," ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan dua Kelurahan yang ada di Kota Kendari Tersebut, dilakukan untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana.
Selain itu, Kepala Bidang Mitigasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kendari itu, dengan adanya kelurahan tangguh bencana tersebut juga dapat meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai pihak yang merasakan dampak dari bencana.
Menurut dia, dengan terlibat langsung masyarakat dapat lebih aktif dalam menganalisis, menangani, memantau, mengevaluh asi dan mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya, terutama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang mereka miliki.
"Contohnya di Kampung Salo dan Lepo-lepo masyarakatnya sudah memenuhi kriteria kelurahan tangguh bencana, bahkan di sana masyarakatnya juga sudah menyiapkan tempat evakuasi apabila bencana terjadi," ujarnya.
Ia menambahkan pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan desa/kelurahan yang dikelompokkan dalam enam aspek yakni legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, peningkatan kapasitas serta pelaksanaan penanggulangan bencana.
Hal Senada juga dikatakan Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Kota Kendari, Tokhfa Ismail, bahwa untuk membentuk kelurahan tangguh bencana diperlukan integrasi, sinergitas dan sinkronisasi penguatan serta pengembangan dari program-program pemberdayaan di desa/kelurahan.
"Dibutuhkan kerja sama semua elemen untuk menciptakan masyarakat yang sadar terhadap bencana, agar dapat mengurangi resiko bencana bagi diri mereka," ujarnya.
Kepala Bidang Mitigasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kendari, Riyanti Djalante di Kendari, Selasa, mengatakan dengan adanya dua wilayah Kelurahan tangguh bencana tersebut, diharapkan menjadi bagian dari usaha pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
"Masyarakat memiliki peran penting untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko bencana, sehingga mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri," ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan dua Kelurahan yang ada di Kota Kendari Tersebut, dilakukan untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana.
Selain itu, Kepala Bidang Mitigasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kendari itu, dengan adanya kelurahan tangguh bencana tersebut juga dapat meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai pihak yang merasakan dampak dari bencana.
Menurut dia, dengan terlibat langsung masyarakat dapat lebih aktif dalam menganalisis, menangani, memantau, mengevaluh asi dan mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya, terutama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang mereka miliki.
"Contohnya di Kampung Salo dan Lepo-lepo masyarakatnya sudah memenuhi kriteria kelurahan tangguh bencana, bahkan di sana masyarakatnya juga sudah menyiapkan tempat evakuasi apabila bencana terjadi," ujarnya.
Ia menambahkan pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan desa/kelurahan yang dikelompokkan dalam enam aspek yakni legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, peningkatan kapasitas serta pelaksanaan penanggulangan bencana.
Hal Senada juga dikatakan Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Kota Kendari, Tokhfa Ismail, bahwa untuk membentuk kelurahan tangguh bencana diperlukan integrasi, sinergitas dan sinkronisasi penguatan serta pengembangan dari program-program pemberdayaan di desa/kelurahan.
"Dibutuhkan kerja sama semua elemen untuk menciptakan masyarakat yang sadar terhadap bencana, agar dapat mengurangi resiko bencana bagi diri mereka," ujarnya.