Kolaka (Antara News) - Bupati Kolaka Ahmad Safei meminta kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun RKA dalam APBD tahun 2015 agar yang prioritas.
Hal itu diungkapkan Bupati saat melakukan rapat evaluasi rancangan anggaran belanja daerah (RAPBD) tahun 2015 mendatang bersama Bappeda dan pimpinan SKPD serta kepala badan diruang rapat BKD,senin.
"Kami meminta kepada SKPD agar menerima pagu yang telah ditetapkan oleh tim anggaran pemda tinggal bagaimana kita di SKPD yang mengatur anggaran itu," katanya.
Menurutnya program prioritas untuk tahun anggaran 2015 yang akan diterapkan oleh semua SKPD sesuai dengan visi misi Bupati dan wakil bupati karena merupakan janji kepada masyarakat.
Karena dari sembilan program prioritas yang ditawarkan saat pilkada lalu kata mantan sekda Kolaka itu,hanya dua program yang terkait dengan aparatur pemeritahan diantaranya tunjangan dana desa dan tunjangan pegawai negeri sipil.
"Jadi sisanya dari program priorotas itu semuanya berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai dengan janji kita saat pilkada lalu," ungkapnya.
Apalagi saat ini kata dia pemerintah pusat telah memberikan semua kewenangan kepada pemda untuk dikelola,tinggal bagaimana mengelola kewenangan itu untuk bisa menghasilkan dana bagi daerah.
"Dari semua kewenangan yang diberikan pemeritah pusat kepada daerah hanya enam kewenangan yang memang belum diberikan tinggal kita saja bagaimana mengelola kewenangan itu agar bisa menghasilkan bagi pemerintah daerah," jelas Safei meminta kepada semua SKPD agar mengetahui tupoksi masing-masing.
Begitu juga yang terkait dengan perjalanan dinas kata Safei mengharapkan agar ada hasil yang akan dipresentasikan dari perjalanan itu karena selama ini banyak perjalanan dinas yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi.
"Saya minta kepada semua kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah agar mempresentasekan hasil dari perjalanan itu," tegas ketua Kahmi Kolaka itu.
Hal itu diungkapkan Bupati saat melakukan rapat evaluasi rancangan anggaran belanja daerah (RAPBD) tahun 2015 mendatang bersama Bappeda dan pimpinan SKPD serta kepala badan diruang rapat BKD,senin.
"Kami meminta kepada SKPD agar menerima pagu yang telah ditetapkan oleh tim anggaran pemda tinggal bagaimana kita di SKPD yang mengatur anggaran itu," katanya.
Menurutnya program prioritas untuk tahun anggaran 2015 yang akan diterapkan oleh semua SKPD sesuai dengan visi misi Bupati dan wakil bupati karena merupakan janji kepada masyarakat.
Karena dari sembilan program prioritas yang ditawarkan saat pilkada lalu kata mantan sekda Kolaka itu,hanya dua program yang terkait dengan aparatur pemeritahan diantaranya tunjangan dana desa dan tunjangan pegawai negeri sipil.
"Jadi sisanya dari program priorotas itu semuanya berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai dengan janji kita saat pilkada lalu," ungkapnya.
Apalagi saat ini kata dia pemerintah pusat telah memberikan semua kewenangan kepada pemda untuk dikelola,tinggal bagaimana mengelola kewenangan itu untuk bisa menghasilkan dana bagi daerah.
"Dari semua kewenangan yang diberikan pemeritah pusat kepada daerah hanya enam kewenangan yang memang belum diberikan tinggal kita saja bagaimana mengelola kewenangan itu agar bisa menghasilkan bagi pemerintah daerah," jelas Safei meminta kepada semua SKPD agar mengetahui tupoksi masing-masing.
Begitu juga yang terkait dengan perjalanan dinas kata Safei mengharapkan agar ada hasil yang akan dipresentasikan dari perjalanan itu karena selama ini banyak perjalanan dinas yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi.
"Saya minta kepada semua kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah agar mempresentasekan hasil dari perjalanan itu," tegas ketua Kahmi Kolaka itu.