Palu (Antara News) - Pelukis senior Kota Palu Endeng Mursalim menggalang dukungan masyarakat di kota itu melalui aksi lukis di atas kain untuk menolak rencana DPR RI mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD.
"Sekarang saya sedang menggalang dukungan untuk seni rupa pertunjukan menolak dikembalikannya Pilkada ke DPRD. Kami akan siapkan spanduk sepanjang mungkin untuk dilukis dan ditandatangani masyarakat," katanya di Palu, Kamis.
Endeng yang kerap melontarkan kebijakan pemerintah melalui aksi lukisnya akan menggelar unjuk rasa melalui kekuatan lukisan di depan Gedung DPRD Kota Palu.
"Aksi akan kita lakukan pada 13 September. Masyarakat Kota Palu yang tidak setuju dikembalikannya pemilihan kepala daerah di tangan DPRD untuk berpartisipasi melalui tulisan atupun lukisan," katanya.
Endeng mengatakan rencana DPR RI tersebut akan menutup kran demokrasi masyarakat untuk menentukan langsung pilihannya menjadi kepala daerah.
"Kita akan kembali lagi ke Orde Baru, sedangkan kita sudah pilih anggota DPRD belum tentu mereka peduli aspirasi rakyat. Apalagi kalau bupati/wali kota hanya dipilih DPRD," katanya.
Dia menilai mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sama saja dengan "memihakketigakan" aspirasi politik masyarakat.
"Itu tidak sesuai dengan semangat reformasi karena kran-kran demokrasi rakyat ditutup kembali," katanya.
Menurut Endeng, tidak menutup kemungkinan demokrasi model Orde Baru itu akan berdampak pada sikap apatis masyarakat terhadap proses-proses demokrasi di Tanah Air yang dalam 10 tahun terakhir sudah dilibatkan langsung melalui pilkada.
"Mestinya parpol yang diperbaiki karena merekalah yang melahirkan pemimpin bijak, mengerti kondisi masyarakat dan tidak melakukan politik uang, sehingga ongkos politik semakin kecil," katanya.
"Sekarang saya sedang menggalang dukungan untuk seni rupa pertunjukan menolak dikembalikannya Pilkada ke DPRD. Kami akan siapkan spanduk sepanjang mungkin untuk dilukis dan ditandatangani masyarakat," katanya di Palu, Kamis.
Endeng yang kerap melontarkan kebijakan pemerintah melalui aksi lukisnya akan menggelar unjuk rasa melalui kekuatan lukisan di depan Gedung DPRD Kota Palu.
"Aksi akan kita lakukan pada 13 September. Masyarakat Kota Palu yang tidak setuju dikembalikannya pemilihan kepala daerah di tangan DPRD untuk berpartisipasi melalui tulisan atupun lukisan," katanya.
Endeng mengatakan rencana DPR RI tersebut akan menutup kran demokrasi masyarakat untuk menentukan langsung pilihannya menjadi kepala daerah.
"Kita akan kembali lagi ke Orde Baru, sedangkan kita sudah pilih anggota DPRD belum tentu mereka peduli aspirasi rakyat. Apalagi kalau bupati/wali kota hanya dipilih DPRD," katanya.
Dia menilai mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sama saja dengan "memihakketigakan" aspirasi politik masyarakat.
"Itu tidak sesuai dengan semangat reformasi karena kran-kran demokrasi rakyat ditutup kembali," katanya.
Menurut Endeng, tidak menutup kemungkinan demokrasi model Orde Baru itu akan berdampak pada sikap apatis masyarakat terhadap proses-proses demokrasi di Tanah Air yang dalam 10 tahun terakhir sudah dilibatkan langsung melalui pilkada.
"Mestinya parpol yang diperbaiki karena merekalah yang melahirkan pemimpin bijak, mengerti kondisi masyarakat dan tidak melakukan politik uang, sehingga ongkos politik semakin kecil," katanya.