Kupang (Antara News) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan masyarakat setempat masih sangat membutuhkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sehingga presiden terpilih melanjutkannya.
"Sekitar 4,9 juta penduduk yang mendiami daerah berbasis kepulauan ini masih sangat merindukan program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi agar bisa keluar dari tingkat kemiskinan yang secara nasional masih menduduki peringkat 32 dari 33 provinsi di Tanah Air," katanya di Kupang, Kamis.
Menurut Gubernur, program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi ini meskipun baru berjalan dua tahun penuh dan baru beberapa hari memasuki tahun tiga tahun itu, namun dampaknya sangat dirasakan penduduk setempat misalnya percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor riil dan ekonomi, pariwisata dan lainnya.
Pembangunan infrastuktur itu antara lain seperti jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan air dan semua diprioritaskan dengan menitikberatkan tidak dianggarkan APBN.
"Jadi ada ketersambungan antardaerah baik dalam koridor maupun dalam provinsi itu sendiri, sehingga manfaatnya sangat terasa. Karena itu pilihan untuk melanjutkan program ini merupakan sikap dan kebijakan yang tepat," katanya.
Gubernur yang sudah memimpin NTT periode ke dua (2008-2018) itu mengatakan program tersebut termasuk proyek luar biasa untuk pemerataan pembangunan ekonomi Bangsa Indonesia.
Apalagi secara nasional Pemerintah Pusat menargetkan pada 2025 sudah tidak ada lagi daerah yang tertinggal, setelah adanya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Di NTT misalnya pembangunan infrastruktur berupa pengembangan jalan sepanjang 16.010 Km yang terdiri atas jalan negara 8,79 persen, jalan provinsi 10,85 persen, dan jalan kabupaten 80,36 persen.
Untuk sektor pelabuhan laut, katanya, NTT butuh pengembangan satu pelabuhan utama, sembilan terminal pengumpul, dan 32 unit pelabuhan pengumpan.
Sementara untuk bandar udara, daerah ini butuh satu bandara pengumpul sekunder, empat stasiun pengumpul tersier, dan sembilan unit terminal pengumpan.
Selain itu terminal ada 20 buah, yang terdiri atas satu terminal tipe A, 15 terminal tipe B dan empat terminal tipe C, plus sektor lainnya yang membutuhkan anggaran mencapai Rp2,5 triliun.
"Dana sebesar itu diperoleh dari sharing antara BUMN, swasta dan pemerintah, dan telah diserap bahkan fisiknya telah selesai dan tengah dimanfaatkan masyarakat umum di lapangan," katanya
Sehingga menurut dia, pembangunan program MP3EI yang diluncurkan dua tahun lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono luar biasa, karena melibatkan swasta dan BUMN untuk mengkebut pembangunan infrastuktur guna meningkatkan perekonomian bangsa dan daerah ini yang tidak didanai anggaran pemerintah dengan realisasi yang baik.
Gubernur Lebu Raya menyebut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan realisasi proyek infrastruktur dan sektor riil yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia hingga triwulan I-2014 mencapai Rp838,8 triliun.
Realisasi tersebut berasal dari 'groundbreaking' pembangunan infrastruktur sebesar Rp397,73 triliun dan sektor riil Rp441,2 triliun.
Dari total "groundbreaking" infrastruktur tersebut sebanyak Rp131,67 triliun berasal dari APBN, Rp153,23 triliun dari BUMN, Rp53,89 triliun dari swasta dan Rp89,17 triliun dari campuran BUMN serta swasta.
Ia menyebutkan total realisasi tersebut terbagi atas wilayah Sumatera Rp55,6 triliun, Jawa Rp217,7 triliun, Kalimantan Rp57,2 triliun, Sulawesi Rp22,4 triliun, Bali dan Nusa Tenggara (Timur dan Barat) Rp17,5 triliun serta Papua dan Maluku Rp27,15 triliun.
"Dari 204 proyek infrastruktur tersebut, sebanyak 47 proyek berada di Kalimantan, 40 proyek di Sumatera, 33 proyek di Papua dan Maluku, 32 proyek di Jawa, 28 proyek di Bali dan Nusa Tenggara serta 24 proyek di Sulawesi," katanya.
Bahkan luar biasanya program itu adalah porsi dan alokasi anggaran MP3EI itu untuk Pulau Jawa mulai menyusut, sekarang selebihnya sudah terdorong luar Pulau Jawa dan dipastikan investasi infrastruktur akan terdorong di luar Jawa, dan porsinya akan sangat besar.
Sementara, masih menurut data dari Kemenkoperekonomian, dari realisasi sektor riil sebanyak Rp563 miliar berasal dari APBN, Rp67,62 triliun berasal dari BUMN, Rp294,1 triliun dari swasta, dan sisanya sebesar Rp78,97 triliun berasal investasi campuran BUMN serta swasta.
Total realisasi tersebut terbagi atas wilayah Sumatera Rp77,52 triliun, Jawa Rp78,63 triliun, Kalimantan Rp120,13 triliun, Sulawesi Rp47,37 triliun, Bali dan Nusa Tenggara Rp36,3 triliun serta Papua dan Maluku Rp81,2 triliun.
Sedangkan dari 174 proyek sektor riil, sebanyak 67 proyek berada di Jawa, 47 proyek di Kalimantan, 26 proyek di Sulawesi, 24 proyek di Sumatera, lima proyek di Bali dan Nusa Tenggara serta lima proyek di Papua dan Maluku.
"Dari sebaran proyek terlihat porsi Jawa untuk sektor riil kecil sekali hanya Rp78 triliun terhadap Rp441 triliun. Ini menunjukkan bahwa sebaran industri yang kita dorong ke arah luar Jawa tercapai," katanya.
"Sekitar 4,9 juta penduduk yang mendiami daerah berbasis kepulauan ini masih sangat merindukan program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi agar bisa keluar dari tingkat kemiskinan yang secara nasional masih menduduki peringkat 32 dari 33 provinsi di Tanah Air," katanya di Kupang, Kamis.
Menurut Gubernur, program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi ini meskipun baru berjalan dua tahun penuh dan baru beberapa hari memasuki tahun tiga tahun itu, namun dampaknya sangat dirasakan penduduk setempat misalnya percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor riil dan ekonomi, pariwisata dan lainnya.
Pembangunan infrastuktur itu antara lain seperti jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan air dan semua diprioritaskan dengan menitikberatkan tidak dianggarkan APBN.
"Jadi ada ketersambungan antardaerah baik dalam koridor maupun dalam provinsi itu sendiri, sehingga manfaatnya sangat terasa. Karena itu pilihan untuk melanjutkan program ini merupakan sikap dan kebijakan yang tepat," katanya.
Gubernur yang sudah memimpin NTT periode ke dua (2008-2018) itu mengatakan program tersebut termasuk proyek luar biasa untuk pemerataan pembangunan ekonomi Bangsa Indonesia.
Apalagi secara nasional Pemerintah Pusat menargetkan pada 2025 sudah tidak ada lagi daerah yang tertinggal, setelah adanya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Di NTT misalnya pembangunan infrastruktur berupa pengembangan jalan sepanjang 16.010 Km yang terdiri atas jalan negara 8,79 persen, jalan provinsi 10,85 persen, dan jalan kabupaten 80,36 persen.
Untuk sektor pelabuhan laut, katanya, NTT butuh pengembangan satu pelabuhan utama, sembilan terminal pengumpul, dan 32 unit pelabuhan pengumpan.
Sementara untuk bandar udara, daerah ini butuh satu bandara pengumpul sekunder, empat stasiun pengumpul tersier, dan sembilan unit terminal pengumpan.
Selain itu terminal ada 20 buah, yang terdiri atas satu terminal tipe A, 15 terminal tipe B dan empat terminal tipe C, plus sektor lainnya yang membutuhkan anggaran mencapai Rp2,5 triliun.
"Dana sebesar itu diperoleh dari sharing antara BUMN, swasta dan pemerintah, dan telah diserap bahkan fisiknya telah selesai dan tengah dimanfaatkan masyarakat umum di lapangan," katanya
Sehingga menurut dia, pembangunan program MP3EI yang diluncurkan dua tahun lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono luar biasa, karena melibatkan swasta dan BUMN untuk mengkebut pembangunan infrastuktur guna meningkatkan perekonomian bangsa dan daerah ini yang tidak didanai anggaran pemerintah dengan realisasi yang baik.
Gubernur Lebu Raya menyebut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan realisasi proyek infrastruktur dan sektor riil yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia hingga triwulan I-2014 mencapai Rp838,8 triliun.
Realisasi tersebut berasal dari 'groundbreaking' pembangunan infrastruktur sebesar Rp397,73 triliun dan sektor riil Rp441,2 triliun.
Dari total "groundbreaking" infrastruktur tersebut sebanyak Rp131,67 triliun berasal dari APBN, Rp153,23 triliun dari BUMN, Rp53,89 triliun dari swasta dan Rp89,17 triliun dari campuran BUMN serta swasta.
Ia menyebutkan total realisasi tersebut terbagi atas wilayah Sumatera Rp55,6 triliun, Jawa Rp217,7 triliun, Kalimantan Rp57,2 triliun, Sulawesi Rp22,4 triliun, Bali dan Nusa Tenggara (Timur dan Barat) Rp17,5 triliun serta Papua dan Maluku Rp27,15 triliun.
"Dari 204 proyek infrastruktur tersebut, sebanyak 47 proyek berada di Kalimantan, 40 proyek di Sumatera, 33 proyek di Papua dan Maluku, 32 proyek di Jawa, 28 proyek di Bali dan Nusa Tenggara serta 24 proyek di Sulawesi," katanya.
Bahkan luar biasanya program itu adalah porsi dan alokasi anggaran MP3EI itu untuk Pulau Jawa mulai menyusut, sekarang selebihnya sudah terdorong luar Pulau Jawa dan dipastikan investasi infrastruktur akan terdorong di luar Jawa, dan porsinya akan sangat besar.
Sementara, masih menurut data dari Kemenkoperekonomian, dari realisasi sektor riil sebanyak Rp563 miliar berasal dari APBN, Rp67,62 triliun berasal dari BUMN, Rp294,1 triliun dari swasta, dan sisanya sebesar Rp78,97 triliun berasal investasi campuran BUMN serta swasta.
Total realisasi tersebut terbagi atas wilayah Sumatera Rp77,52 triliun, Jawa Rp78,63 triliun, Kalimantan Rp120,13 triliun, Sulawesi Rp47,37 triliun, Bali dan Nusa Tenggara Rp36,3 triliun serta Papua dan Maluku Rp81,2 triliun.
Sedangkan dari 174 proyek sektor riil, sebanyak 67 proyek berada di Jawa, 47 proyek di Kalimantan, 26 proyek di Sulawesi, 24 proyek di Sumatera, lima proyek di Bali dan Nusa Tenggara serta lima proyek di Papua dan Maluku.
"Dari sebaran proyek terlihat porsi Jawa untuk sektor riil kecil sekali hanya Rp78 triliun terhadap Rp441 triliun. Ini menunjukkan bahwa sebaran industri yang kita dorong ke arah luar Jawa tercapai," katanya.