Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengatakan secara umum, pencapaian kinerja di hampir seluruh kabupaten kota di Sultra hingga saat ini tergolong masih rendah.
"Untuk penyerapan anggaran baik melalui APBN, APBD Provinsi maupun dana perbantuan ke seluruh daerah kabupaten kota penyerapannya masih dibawa rata-rata, padahal sudah masuk pada semester III di tahun 2014," kata gubernur saat menyampaaikan sambutan sekaligus arahan pada Rapat koordinasi dalam rangka evaluasi dan pengendalian pembangunan Semester I tahun 2014 tingkat provinsi di Kendari, Selasa.
Rakor evaluasi kinerja yang dihadir seluruh bupati dan wali kota se-Sultra kecuali bupati Konawe Selatan dan Konawe Utara yang hanya diwakili Sekertaris Daerah itu berlangsung sehari dengan masing-masih kepala daerah diberi kesempatann oleh gubernur untuk memprosentasikan capaian kinerja dan keuangan selama tahun 2014.
Rendahnya penyerapan anggaran oleh hampir seluruh daerah di Sultra itu, setelah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Ny Marni Musniar memaparkan realisasi penyerapan anggaran APBN 2014 disetiap kabupaten kota se-Sultra.
Ia mencontohkan, dana tugas pembantuan yang dikelola Pemprov senilai Rp203,093 miliar yang terealisasi baru Rp113,871 miliar atau mencapai 56 persen, atau berada pada kategori sedang sementara dua kabupaten (Wakatobi dan Kolaka Utara) capaiannya baru 16-17 persen.
Menurut gubernur, rakor evaluasi yang saat ini sudah melewati semester dua atau memasuki triwulan ketiga di tahun 2014 bertujuan untuk menyamakan persepsi sejauhmana capaian dan serapan anggaran yang sudah digunakan masing-masing daerah.
"Esensi dari rapat koordinasi ini adalah untuk mengetahui apa saja capaian kinerja dan penyaman persepsi," ujaranya.
Gubernur Nur Alam juga mengatakan bahwa icon unggulan Presiden terpilih Joko Widodo/Jusuf Kalla dengan program Kartu Sehat dan Kartu Indoensia Pintar, bagi pemerintahan Sultra sejak 5-6 tahun terakhir program itu sudah tersosialisasi dan diterapkan.
Ia juga mengatakan bahwa terkait penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sultra berada dangking ke 27 seluruh Indonesia atau dengan kategori sedang.
Sementara hasil penilaian LPPD untuk 14 kabupaten kota se-Sultra, dua kabupaten (Muna dan Kolaka Utara) dengan penilaian tinggi, sembilan kabupaten dan dua kota (Kolaka, Kota Kendari, Konawe Selatan, Bombana, Buton, Kota Baubau dan Wakatobi) masuk dalam kategori sedang dan tiga kabupaten (Konawe Utara, Konawe dan Buton Utara) LPPD nya dalam penilaian rendah
"Untuk penyerapan anggaran baik melalui APBN, APBD Provinsi maupun dana perbantuan ke seluruh daerah kabupaten kota penyerapannya masih dibawa rata-rata, padahal sudah masuk pada semester III di tahun 2014," kata gubernur saat menyampaaikan sambutan sekaligus arahan pada Rapat koordinasi dalam rangka evaluasi dan pengendalian pembangunan Semester I tahun 2014 tingkat provinsi di Kendari, Selasa.
Rakor evaluasi kinerja yang dihadir seluruh bupati dan wali kota se-Sultra kecuali bupati Konawe Selatan dan Konawe Utara yang hanya diwakili Sekertaris Daerah itu berlangsung sehari dengan masing-masih kepala daerah diberi kesempatann oleh gubernur untuk memprosentasikan capaian kinerja dan keuangan selama tahun 2014.
Rendahnya penyerapan anggaran oleh hampir seluruh daerah di Sultra itu, setelah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Ny Marni Musniar memaparkan realisasi penyerapan anggaran APBN 2014 disetiap kabupaten kota se-Sultra.
Ia mencontohkan, dana tugas pembantuan yang dikelola Pemprov senilai Rp203,093 miliar yang terealisasi baru Rp113,871 miliar atau mencapai 56 persen, atau berada pada kategori sedang sementara dua kabupaten (Wakatobi dan Kolaka Utara) capaiannya baru 16-17 persen.
Menurut gubernur, rakor evaluasi yang saat ini sudah melewati semester dua atau memasuki triwulan ketiga di tahun 2014 bertujuan untuk menyamakan persepsi sejauhmana capaian dan serapan anggaran yang sudah digunakan masing-masing daerah.
"Esensi dari rapat koordinasi ini adalah untuk mengetahui apa saja capaian kinerja dan penyaman persepsi," ujaranya.
Gubernur Nur Alam juga mengatakan bahwa icon unggulan Presiden terpilih Joko Widodo/Jusuf Kalla dengan program Kartu Sehat dan Kartu Indoensia Pintar, bagi pemerintahan Sultra sejak 5-6 tahun terakhir program itu sudah tersosialisasi dan diterapkan.
Ia juga mengatakan bahwa terkait penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sultra berada dangking ke 27 seluruh Indonesia atau dengan kategori sedang.
Sementara hasil penilaian LPPD untuk 14 kabupaten kota se-Sultra, dua kabupaten (Muna dan Kolaka Utara) dengan penilaian tinggi, sembilan kabupaten dan dua kota (Kolaka, Kota Kendari, Konawe Selatan, Bombana, Buton, Kota Baubau dan Wakatobi) masuk dalam kategori sedang dan tiga kabupaten (Konawe Utara, Konawe dan Buton Utara) LPPD nya dalam penilaian rendah