Andoolo (Antara News) - Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea yang dilaksanakan sejak tahun 2010 kini kondisi terbengkalai.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Konsel Abd Rahman K di Andoolo, Jumat, mengatakan pembangunan PPI di desa Akuni Kecamatan Tinanggea, belum dapat dilanjutkan karena tidak terdaftar atau tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Pemerintah tetap merencanakan kelanjutan PPI yang telah dibangun sejak periode pertama Bupati Konawe Selatan Imran.
Dinas Kelautan dan Perikanan bertekad menuntaskan pembangunan infrastruktur perikanan tersebut pada tahun 2015," kata Rahman.
Penuntasan pembangunan PPI Tinanggea tidak cukup dengan hanya mengandalkan APBD Konawe Selatan tetapi dibutuhkan sokongan dana APBN pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Saat kami ajukan permintaan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait PPI Tinanggea, ternyata belum masuk dalam daftar prioritas tahun 2014 dan telah dijanjikan akan dialokasikan di tahun 2015 mendatang," katanya.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea dibangun sejak tahun 2010. Miliaran rupiah dana APBD Konawe Selatan terserap untuk membangunan fasilitas tersebut, tetapi bangunan tersebut terbengkalai, bahkan kondisi bangunannya sudah mulai rusak.
Selain itu jalan yang menghubungkan PPI - Pasar Sentral lama Tinanggea kondisinya juga rusak berat, sehingga nelayan asal Bungin Permai dan dari Pulo Mandike, Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna masih menggunakan jalur selat Tinanggea yang kondisinya sangat sempit dan dangkal.
Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Konsel belum melanjutkan fasilitas pendukung lainnya dan kesannya sudah dibiarkan "mubazir".
"Waktu pertama disosialisasikan untuk pembangunan PPI, pemerintah menjanjikan, bangunan ini akan segera digunakan untuk kemudahan nelayan dalam rangka jual beli hasil laut. Tetapi kenyataannnya bangunan PPI sudah mau roboh, tapi juga belum difungsikan," kata Asdin, nelayan dari Bungin --pemukiman nelayan di tengah laut--.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Konsel Abd Rahman K di Andoolo, Jumat, mengatakan pembangunan PPI di desa Akuni Kecamatan Tinanggea, belum dapat dilanjutkan karena tidak terdaftar atau tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Pemerintah tetap merencanakan kelanjutan PPI yang telah dibangun sejak periode pertama Bupati Konawe Selatan Imran.
Dinas Kelautan dan Perikanan bertekad menuntaskan pembangunan infrastruktur perikanan tersebut pada tahun 2015," kata Rahman.
Penuntasan pembangunan PPI Tinanggea tidak cukup dengan hanya mengandalkan APBD Konawe Selatan tetapi dibutuhkan sokongan dana APBN pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Saat kami ajukan permintaan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait PPI Tinanggea, ternyata belum masuk dalam daftar prioritas tahun 2014 dan telah dijanjikan akan dialokasikan di tahun 2015 mendatang," katanya.
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea dibangun sejak tahun 2010. Miliaran rupiah dana APBD Konawe Selatan terserap untuk membangunan fasilitas tersebut, tetapi bangunan tersebut terbengkalai, bahkan kondisi bangunannya sudah mulai rusak.
Selain itu jalan yang menghubungkan PPI - Pasar Sentral lama Tinanggea kondisinya juga rusak berat, sehingga nelayan asal Bungin Permai dan dari Pulo Mandike, Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna masih menggunakan jalur selat Tinanggea yang kondisinya sangat sempit dan dangkal.
Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Konsel belum melanjutkan fasilitas pendukung lainnya dan kesannya sudah dibiarkan "mubazir".
"Waktu pertama disosialisasikan untuk pembangunan PPI, pemerintah menjanjikan, bangunan ini akan segera digunakan untuk kemudahan nelayan dalam rangka jual beli hasil laut. Tetapi kenyataannnya bangunan PPI sudah mau roboh, tapi juga belum difungsikan," kata Asdin, nelayan dari Bungin --pemukiman nelayan di tengah laut--.