Jakarta (Antara News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta LKBN ANTARA untuk terus menjaga objektivitas dan keseimbangan dalam pemberitaan sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
"Saya wajib memberikan apresiasi khusus pada ANTARA karena ingin terus menjunjung tinggi kode etik jurnalisme, terus berupaya untuk berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Presiden saat menghadiri acara penyerahan penghargaan Antara dan peluncuran tampilan baru Antaranews di Jakarta, Senin.
Presiden mengatakan upaya ANTARA untuk menjaga objektivitas pemberitaan harus diapresiasi karena tidak mudah melakukan hal itu.
"Mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan juga berupaya untuk menjaga independensi pers yang bertanggungjawab. Menjaga pemberitaan yang objektif dan bertanggungjawab, juga fair dan tanggungjawab. Tidak partisan atau tidak terlalu partisan," katanya.
LKBN ANTARA, kata Presiden, telah berkiprah memberikan informasi dan memberitakan peristiwa sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini termasuk dalam sejumlah periode penting sejarah Indonesia salah satunya saat reformasi.
"Saya terimakasih pada ANTARA. Ini lahir di era pra-kemerdekaan berkiprah dalam momen sejarah yaitu era kemerdekaan dan setelah itu. Maka kultur antara adalah pejuang, aktif dan membangun bangsa. ANTARA berjuang sekian lamanya," tegas Presiden.
Ditambahkan Kepala Negara,"bahkan setelah kita punya tonggak baru pada 1998, ANTARA juga bersama-sama media lain mensukseskan transformasi di negeri ini bukan hanya reformasi dan demokrasi tetap terus menjadi negara maju. Juga terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya dalam mengawal pemilu sehingga berlangsung damai."
Dalam acara yang dihadiri oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono itu, juga disampaikan sejumlah penghargaan kepada perorangan maupun perusahaan yang dinilai memiliki kepedulian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi dan pendidikan anak Indonesia dari Perum LKBN Antara.
Penghargaan "Antaranews CSR Award" diberikan pada PT Semen Padang Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Astra Internasional.
Selain itu, juga menerima penghargaan Dato Sri Prof Dr Tahir sebagai tokoh filantropi dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima penghargaan sebagai tokoh peduli peningkatan kecerdasan anak Indonesia 2014.
Ibu Negara dinilai penggagas Rumah Pintar sejak 2005 hingga 2014 telah terealisasi 511 Rumah Pintar di seluruh Indonesia.
Mendampingi Presiden dalam acara itu Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam dan Direktur Perum LKBN Antara Syaiful Hadi.
Dengan Bijak
Pada kesempatan itu juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kekuasaan dan kebebasan hendaknya bisa digunakan dengan bijak sehingga tidak berlawanan dengan kebebasan itu sendiri.
"Banyak godaan atas penggunaan kekuasaan. Bangsa Indonesia tengah diuji apakah kita pandai dan arif dalam menggunakan kekuasaan. Siapapun memegang kekuasaan apakah pemerintah, parlemen, pers, penegak hukum agar hati-hati dalam menggunakan kekuasaan itu. Jangan disalah gunakan. Kekuasaan cenderung disalahgunakan kekuasaan absolut bisa disalahgunakan secara absolut pula," kata Presiden.
Presiden mengatakan Indonesia saat ini sebenarnya mengalami surplus kebebasan.
"Kebebasan bisa disalahgunakan kebebasan absolut juga penyalahgunaannya juga dahsyat. Kita sebenarnya surplus kebebasan mari kita gunakan dengan bijak karena tujuan akhir freedom adalah kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Khusus bagi pers Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pers dan media massa terus memegang teguh jati diri dan sikap dasar serta kulturnya sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Presiden mengatakan, "Rakyat kritis, kekuatan yang diam, tapi dahsyat, masyarakat kritis terhadap media yang partisan dan tidak berimbang dan juga yang tidak 'fair' dan 'balance', wasitnya adalah rakyat dan mereka lebih kuat dibandingkan pemerintah dan negara kalau rakyat berkehendak maka jadilah, dengan izin Allah SWT".
Ia mengharapkan pers bisa mempertahankan jati diri dan menjaga kultur sebagai salah satu pilar demokrasi.
"Saya wajib memberikan apresiasi khusus pada ANTARA karena ingin terus menjunjung tinggi kode etik jurnalisme, terus berupaya untuk berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Presiden saat menghadiri acara penyerahan penghargaan Antara dan peluncuran tampilan baru Antaranews di Jakarta, Senin.
Presiden mengatakan upaya ANTARA untuk menjaga objektivitas pemberitaan harus diapresiasi karena tidak mudah melakukan hal itu.
"Mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan juga berupaya untuk menjaga independensi pers yang bertanggungjawab. Menjaga pemberitaan yang objektif dan bertanggungjawab, juga fair dan tanggungjawab. Tidak partisan atau tidak terlalu partisan," katanya.
LKBN ANTARA, kata Presiden, telah berkiprah memberikan informasi dan memberitakan peristiwa sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini termasuk dalam sejumlah periode penting sejarah Indonesia salah satunya saat reformasi.
"Saya terimakasih pada ANTARA. Ini lahir di era pra-kemerdekaan berkiprah dalam momen sejarah yaitu era kemerdekaan dan setelah itu. Maka kultur antara adalah pejuang, aktif dan membangun bangsa. ANTARA berjuang sekian lamanya," tegas Presiden.
Ditambahkan Kepala Negara,"bahkan setelah kita punya tonggak baru pada 1998, ANTARA juga bersama-sama media lain mensukseskan transformasi di negeri ini bukan hanya reformasi dan demokrasi tetap terus menjadi negara maju. Juga terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya dalam mengawal pemilu sehingga berlangsung damai."
Dalam acara yang dihadiri oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono itu, juga disampaikan sejumlah penghargaan kepada perorangan maupun perusahaan yang dinilai memiliki kepedulian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi dan pendidikan anak Indonesia dari Perum LKBN Antara.
Penghargaan "Antaranews CSR Award" diberikan pada PT Semen Padang Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Astra Internasional.
Selain itu, juga menerima penghargaan Dato Sri Prof Dr Tahir sebagai tokoh filantropi dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima penghargaan sebagai tokoh peduli peningkatan kecerdasan anak Indonesia 2014.
Ibu Negara dinilai penggagas Rumah Pintar sejak 2005 hingga 2014 telah terealisasi 511 Rumah Pintar di seluruh Indonesia.
Mendampingi Presiden dalam acara itu Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam dan Direktur Perum LKBN Antara Syaiful Hadi.
Dengan Bijak
Pada kesempatan itu juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kekuasaan dan kebebasan hendaknya bisa digunakan dengan bijak sehingga tidak berlawanan dengan kebebasan itu sendiri.
"Banyak godaan atas penggunaan kekuasaan. Bangsa Indonesia tengah diuji apakah kita pandai dan arif dalam menggunakan kekuasaan. Siapapun memegang kekuasaan apakah pemerintah, parlemen, pers, penegak hukum agar hati-hati dalam menggunakan kekuasaan itu. Jangan disalah gunakan. Kekuasaan cenderung disalahgunakan kekuasaan absolut bisa disalahgunakan secara absolut pula," kata Presiden.
Presiden mengatakan Indonesia saat ini sebenarnya mengalami surplus kebebasan.
"Kebebasan bisa disalahgunakan kebebasan absolut juga penyalahgunaannya juga dahsyat. Kita sebenarnya surplus kebebasan mari kita gunakan dengan bijak karena tujuan akhir freedom adalah kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Khusus bagi pers Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pers dan media massa terus memegang teguh jati diri dan sikap dasar serta kulturnya sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Presiden mengatakan, "Rakyat kritis, kekuatan yang diam, tapi dahsyat, masyarakat kritis terhadap media yang partisan dan tidak berimbang dan juga yang tidak 'fair' dan 'balance', wasitnya adalah rakyat dan mereka lebih kuat dibandingkan pemerintah dan negara kalau rakyat berkehendak maka jadilah, dengan izin Allah SWT".
Ia mengharapkan pers bisa mempertahankan jati diri dan menjaga kultur sebagai salah satu pilar demokrasi.