Kendari (Antara News) - Ratusan pegawai honorer K2 Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang gagal menjadi PNS meskipun telah lulus seleksi nasional Maret lalu, mengecam tindakan Pemda Bombana yang menggagalkan mereka melalui verifikasi yang dinilai tidak adil.
"Secara nasional kami telah dinyatakan lulus dalam seleksi. Kami memenuhi syarat `passing grade` sesuai standar BKN pusat. Tetapi Pemda Bombana malah mencoret kami melalui verifikasi yang pilih kasih, melalui verifikasi yang tidak adil," kata Miswan, pegawai honorer K2 Bombana yang didampingi sejumlah rekannya di Rumbia, Selasa.
Pemda Bombana, Senin (14/7) mengumumkan hasil verifikasi terhadap 356 honorer K2 yang dinyatakan lulus secara nasional. Hasil verifikasi mereka, hanya 122 yang memenuhi syarat sedangkan 234 dinyatakan gagal memenuhi syarat administrasi dan faktual.
Asisten III Pemda Bombana, Sulkarnaeni mengatakan, kegagalan disebabkan honorer K2 tidak dapat menunjukkan secara administrasi dan faktual mereka telah bekerja mulai 1 Januari 2005.
"Ada yang punya SK lengkap dari 2005 sampai 2013 tetapi setelah diteliti, SK-nya palsu. Ada juga yang gugur karena pimpinan instansi, seperti kepala dinas, atau kepala sekolah yang dikonfirmasi menyatakan bahwa honorer tersebut tidak pernah mengabdi, atau pernah terputus bekerja dari 2005 sampai 2013," katanya.
Hasriani, honorer K2 lainnya mengatakan, Pemda tidak adil dalam melakukan verifikasi sebab diantara 122 orang yang dinyatakan lulus, banyak yang bukan merupakan honorer yang bekerja sejak Januari 2005.
Honorer sejak 2005, hampir tidak ada lagi, sebagian besar sudah lulus menjadi PNS melalui jalur database dan jalur honorer kategori satu (K1) yang langsung diangkat menjadi PNS di tahun sebelumnya.
Para honorer K2 telah melaporkan permasalahan ini kepada DPRD Bombana, agar wakil rakyat tersebut dapat mengambil sikap. Rencananya, Jumat (18/7) DPRD akan melakukan dengar pendapat dengan BKD, Inspektorat dan Pemda Kabupaten Bombana.
Menurut Hasriani, Bombana seharusnya bisa mengikuti jejak Pemda lainnya di Sultra yang meluluskan semua honorer K2 yang telah lulus seleksi nasional sebab semuanya adalah putra-putri Bombana yang telah mengabdi kepada daerah. Tidak seharusnya Pemda mencabut rezeki putra daerah menjadi PNS.
"Daerah lainya di Sultra tidak ada riak-riak dalam masalah ini. Mereka meluluskan semua honorer yang lulus seleksi nasional. Yang susah kan lulus secara nasional. Ini adalah kebijakan daerah, apakah berpihak kepada putra daerah atau tidak. Apalagi daerah ini kekurangan pegawai," katanya.
"Secara nasional kami telah dinyatakan lulus dalam seleksi. Kami memenuhi syarat `passing grade` sesuai standar BKN pusat. Tetapi Pemda Bombana malah mencoret kami melalui verifikasi yang pilih kasih, melalui verifikasi yang tidak adil," kata Miswan, pegawai honorer K2 Bombana yang didampingi sejumlah rekannya di Rumbia, Selasa.
Pemda Bombana, Senin (14/7) mengumumkan hasil verifikasi terhadap 356 honorer K2 yang dinyatakan lulus secara nasional. Hasil verifikasi mereka, hanya 122 yang memenuhi syarat sedangkan 234 dinyatakan gagal memenuhi syarat administrasi dan faktual.
Asisten III Pemda Bombana, Sulkarnaeni mengatakan, kegagalan disebabkan honorer K2 tidak dapat menunjukkan secara administrasi dan faktual mereka telah bekerja mulai 1 Januari 2005.
"Ada yang punya SK lengkap dari 2005 sampai 2013 tetapi setelah diteliti, SK-nya palsu. Ada juga yang gugur karena pimpinan instansi, seperti kepala dinas, atau kepala sekolah yang dikonfirmasi menyatakan bahwa honorer tersebut tidak pernah mengabdi, atau pernah terputus bekerja dari 2005 sampai 2013," katanya.
Hasriani, honorer K2 lainnya mengatakan, Pemda tidak adil dalam melakukan verifikasi sebab diantara 122 orang yang dinyatakan lulus, banyak yang bukan merupakan honorer yang bekerja sejak Januari 2005.
Honorer sejak 2005, hampir tidak ada lagi, sebagian besar sudah lulus menjadi PNS melalui jalur database dan jalur honorer kategori satu (K1) yang langsung diangkat menjadi PNS di tahun sebelumnya.
Para honorer K2 telah melaporkan permasalahan ini kepada DPRD Bombana, agar wakil rakyat tersebut dapat mengambil sikap. Rencananya, Jumat (18/7) DPRD akan melakukan dengar pendapat dengan BKD, Inspektorat dan Pemda Kabupaten Bombana.
Menurut Hasriani, Bombana seharusnya bisa mengikuti jejak Pemda lainnya di Sultra yang meluluskan semua honorer K2 yang telah lulus seleksi nasional sebab semuanya adalah putra-putri Bombana yang telah mengabdi kepada daerah. Tidak seharusnya Pemda mencabut rezeki putra daerah menjadi PNS.
"Daerah lainya di Sultra tidak ada riak-riak dalam masalah ini. Mereka meluluskan semua honorer yang lulus seleksi nasional. Yang susah kan lulus secara nasional. Ini adalah kebijakan daerah, apakah berpihak kepada putra daerah atau tidak. Apalagi daerah ini kekurangan pegawai," katanya.