Makassar (Antara News) - Pangdam VII/Wirabuana Mayor Jenderal TNI Bachtiar menyatakan jika pemilihan presiden dan wakil presiden yang tinggal beberapa hari lagi ini sudah harus dimatangkan dan menyebut tingkat kewaspadaan pada level siaga satu.
"Mulai hari ini, kita nyatakan tingkat kewaspadaan pada pilpres ini berada pada level siaga satu dan semua prajurit harus waspada demi lancarnya proses demokrasi ini," jelasnya usai menggelar video conference dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jend TNI Budiman di Makodam VII/Wirabuana, Makassar, Minggu.
Ia mengatakan, status siaga satu yang ditetapkannya itu hanyalah bentuk kewaspadaan terhadap semua potensi yang kemungkinan bisa terjadi, meskipun dirinya menyatakan jika kondisi keamanan di wilayah teritorialnya itu dalam kondisi aman.
Kepastian kondisi keamanan yang disebutkannya itu didapatkan setelah dirinya mengunjungi beberapa daerah dan bertemu bawahannya, tokoh-tokoh agama, masyarakat, adat serta pemangku kepentingan lainnya.
Perwira tinggi itu juga mengaku jika dirinya sering berkoordinasi dengan semua jajarannya mulai dari tingkat Komando Regional Militer (Korem), Kodim dan Koramil untuk memastikan kondisi keamanan warga.
"Saya setiap saat selalu berkoordinasi dengan anak buah saya di seluruh jajaran sambil memberikan penekanan untuk melaporkan segala sesuatunya kepada saya supaya bisa cepat dikendalikan," katanya.
Selain itu, dalam penyiagaan itu dirinya mengerahkan 3000 personelnya untuk membantu polisi jika sewaktu-waktu polisi membutuhkan bantuan keamanan dalam pilpres itu.
"Sebanyak 3000 personel ini hanya disiagakan saja dan tidak akan turun langsung dalam pengamanan karena itu sudah diatur dan polisi sebagai penanggungjawab penuh. Kita hanya akan mengerahkan personelnya kalau ada permintaan," katanya.
Bukan cuma prajuritnya yang disiagakan, pihaknya juga menyiapkan empat unit Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) berupa tank Anoa, empat unit mobil tempur, dan puluhan unit sepeda motor yang digunakan personel untuk memantau pangamanan di lapangan.
"Seluruh personel Kodam VII/Wirabuana diterjunkan dalam pengamanan pilpres tersebut dan termasuk Korem, Kodim dan Koramil. Kita berharap pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 dalam keadaan aman dan tidak ada kendala," harapnya.
Pangdam menyebutkan, ribuan prajurit tersebut akan mengamankan di wilayah teritorial Kodam VII/Wirabuana seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
"Prajurit Kodam pada kegiatan pengamanan pilpres tersebut, sifatnya hanya membantu atau membackup pihak Polda yang bertugas. Kita yakin Polda juga mampu dalam melaksanakan tugas pengamanan Pilpres tersebut," ucapnya.
Pangdam menyatakan, mengenai daerah yang dianggap rawan dalam pilpres tersebut, juga telah diantisipasi prajurit TNI AD bekerja sama dengan kepoolisian.
Mayjen Bachtiar juga menambahkan, prajurit TNI-AD di lingkungan Kodam VII/Wirabuana tetap netral pada Pilpres 9 Juli 2014 dan seperti saat Pemilihan Umum Legislatif bulan April 2014.
"Netralitas pada Pilpres tersebut merupakan harga mati bagi prajurit dan tidak boleh dilanggar karena itu sudah menjadi kehendak rakyat maupun negara," jelasnya.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 kali ini diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Mulai hari ini, kita nyatakan tingkat kewaspadaan pada pilpres ini berada pada level siaga satu dan semua prajurit harus waspada demi lancarnya proses demokrasi ini," jelasnya usai menggelar video conference dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jend TNI Budiman di Makodam VII/Wirabuana, Makassar, Minggu.
Ia mengatakan, status siaga satu yang ditetapkannya itu hanyalah bentuk kewaspadaan terhadap semua potensi yang kemungkinan bisa terjadi, meskipun dirinya menyatakan jika kondisi keamanan di wilayah teritorialnya itu dalam kondisi aman.
Kepastian kondisi keamanan yang disebutkannya itu didapatkan setelah dirinya mengunjungi beberapa daerah dan bertemu bawahannya, tokoh-tokoh agama, masyarakat, adat serta pemangku kepentingan lainnya.
Perwira tinggi itu juga mengaku jika dirinya sering berkoordinasi dengan semua jajarannya mulai dari tingkat Komando Regional Militer (Korem), Kodim dan Koramil untuk memastikan kondisi keamanan warga.
"Saya setiap saat selalu berkoordinasi dengan anak buah saya di seluruh jajaran sambil memberikan penekanan untuk melaporkan segala sesuatunya kepada saya supaya bisa cepat dikendalikan," katanya.
Selain itu, dalam penyiagaan itu dirinya mengerahkan 3000 personelnya untuk membantu polisi jika sewaktu-waktu polisi membutuhkan bantuan keamanan dalam pilpres itu.
"Sebanyak 3000 personel ini hanya disiagakan saja dan tidak akan turun langsung dalam pengamanan karena itu sudah diatur dan polisi sebagai penanggungjawab penuh. Kita hanya akan mengerahkan personelnya kalau ada permintaan," katanya.
Bukan cuma prajuritnya yang disiagakan, pihaknya juga menyiapkan empat unit Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) berupa tank Anoa, empat unit mobil tempur, dan puluhan unit sepeda motor yang digunakan personel untuk memantau pangamanan di lapangan.
"Seluruh personel Kodam VII/Wirabuana diterjunkan dalam pengamanan pilpres tersebut dan termasuk Korem, Kodim dan Koramil. Kita berharap pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 dalam keadaan aman dan tidak ada kendala," harapnya.
Pangdam menyebutkan, ribuan prajurit tersebut akan mengamankan di wilayah teritorial Kodam VII/Wirabuana seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
"Prajurit Kodam pada kegiatan pengamanan pilpres tersebut, sifatnya hanya membantu atau membackup pihak Polda yang bertugas. Kita yakin Polda juga mampu dalam melaksanakan tugas pengamanan Pilpres tersebut," ucapnya.
Pangdam menyatakan, mengenai daerah yang dianggap rawan dalam pilpres tersebut, juga telah diantisipasi prajurit TNI AD bekerja sama dengan kepoolisian.
Mayjen Bachtiar juga menambahkan, prajurit TNI-AD di lingkungan Kodam VII/Wirabuana tetap netral pada Pilpres 9 Juli 2014 dan seperti saat Pemilihan Umum Legislatif bulan April 2014.
"Netralitas pada Pilpres tersebut merupakan harga mati bagi prajurit dan tidak boleh dilanggar karena itu sudah menjadi kehendak rakyat maupun negara," jelasnya.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 kali ini diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.