Andoolo (Antara News) - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menyatakan menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 yang dibacakan oleh Bupati Konawe Selatan Drs. H. Imran, M.Si.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Ansyari Tawulo yang dihadiri seluruh anggota fraksi DPRD Konawe Selatan, Rabu.
Fraksi menyarankan kepada bupati agar kepala SKPD mengelolah keuangan tepat sasaran, tepat waktu dan efisien sehingga tidak ada temuan oleh BPK.
"DPRD mendorong kinerja SKPD agar BPK memberikan opini lebih baik dari opini Wajib Dengan Pengeculian (WDP) yang baru-baru ini diumumkan," katanya.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat I Ketut Winarso, Fraksi Golkar melalui Haeruddin, PKS melalui Tri Haryono, PKNI melalui Awaluddin, Fraksi BPN melalui Andil Halik dan Fraksi PAN melalui Abdul Hasan Mangidi berpendapat bahwa dari LKPD bupati tahun 2013, masih banyaknya ditemukan penggunaan uang yang tidak maksimal.
Bahkan ada juga kebocoran, seperti temuan BPK terkait pajak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi catatan yang harus diingat untuk mendapat perhatian pada pelaksanaan anggaran tahun 2014.
"Fraksi Golkar menerima LKPD Bupati tahun 2013 ini dengan catatan, penggunaan anggaran tahun 2014 ini lebih maksimal lagi dan Konawe Selatan sudah dapat menerima oponi WTP dari BPK," ujar Haeruddin.
Diterimanya LKPD Bupati Tahun 2013 tersebut, Ketua DPRD Konsel yang memimpin sidang Paripurna pemandangan akhir fraksi langsung menyimpulkan bahwa LKPD Bupati tahun 2013 ditetakan menjadi Peraturan Daerah tentang LKPD.
"Hari ini LKPD Bupati Konawe Selatan Tahun 2013 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Konawe Selatan, setelah seluruh Fraksi menerima dan mensahkan KLPD tersebut," kata Ansyari Tawulo.
Namun, sidang paripurna pengambilan keputusan tersebut, dari 30 anggota DPRD Konsel hanya dihadiri 14 anggota dan dua unsur ketua, atau ada 13 anggota DPRD yang tidak hadir.
Ke 13 anggota yang tidak hadir tersebut tidak ada keterangannya, mengingat tidak ada agenda lainnya DPRD Konawe Selatan seperti perjalanan dinas.
"Jadwal reses baru dimulai besok untuk seleuh anggota DPRD. Kalau mereka tidak mengikuti paripuna diluar pengetahuan lembaga DPRd," kata Kabag Umum Sekwan Konawe Selatan Djaya Suharianto.
Untuk diketahui Wakil Rakyat yang hadir di sidang peripurna pemandangan akhir fraksi tentang LKPD Bupati tahun 2013 masing-masing Ketua DPRD Ansyari Tawulo (Demokrat) Wakil Ketua Irham Kalenggo (Golkar) Wakil Ketua I Gusti Putu Wibawa (PAN), I Ketut Winarso Nasruddin Bende, Hj Ismiati Iskandar dan Ratnawati (Demokrat).
Juga Rasyid, Tri Hariono, Andi Mansyur (PKS), Haeruddin, Tasbin Tadjuddin, H Bahasmi (Golkar), Abd Malik (PDIP) Syukri, Awaluddin (Hanura), Andul Halik (PBB) dan Andi Achmad (PPI).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Ansyari Tawulo yang dihadiri seluruh anggota fraksi DPRD Konawe Selatan, Rabu.
Fraksi menyarankan kepada bupati agar kepala SKPD mengelolah keuangan tepat sasaran, tepat waktu dan efisien sehingga tidak ada temuan oleh BPK.
"DPRD mendorong kinerja SKPD agar BPK memberikan opini lebih baik dari opini Wajib Dengan Pengeculian (WDP) yang baru-baru ini diumumkan," katanya.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat I Ketut Winarso, Fraksi Golkar melalui Haeruddin, PKS melalui Tri Haryono, PKNI melalui Awaluddin, Fraksi BPN melalui Andil Halik dan Fraksi PAN melalui Abdul Hasan Mangidi berpendapat bahwa dari LKPD bupati tahun 2013, masih banyaknya ditemukan penggunaan uang yang tidak maksimal.
Bahkan ada juga kebocoran, seperti temuan BPK terkait pajak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi catatan yang harus diingat untuk mendapat perhatian pada pelaksanaan anggaran tahun 2014.
"Fraksi Golkar menerima LKPD Bupati tahun 2013 ini dengan catatan, penggunaan anggaran tahun 2014 ini lebih maksimal lagi dan Konawe Selatan sudah dapat menerima oponi WTP dari BPK," ujar Haeruddin.
Diterimanya LKPD Bupati Tahun 2013 tersebut, Ketua DPRD Konsel yang memimpin sidang Paripurna pemandangan akhir fraksi langsung menyimpulkan bahwa LKPD Bupati tahun 2013 ditetakan menjadi Peraturan Daerah tentang LKPD.
"Hari ini LKPD Bupati Konawe Selatan Tahun 2013 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD Konawe Selatan, setelah seluruh Fraksi menerima dan mensahkan KLPD tersebut," kata Ansyari Tawulo.
Namun, sidang paripurna pengambilan keputusan tersebut, dari 30 anggota DPRD Konsel hanya dihadiri 14 anggota dan dua unsur ketua, atau ada 13 anggota DPRD yang tidak hadir.
Ke 13 anggota yang tidak hadir tersebut tidak ada keterangannya, mengingat tidak ada agenda lainnya DPRD Konawe Selatan seperti perjalanan dinas.
"Jadwal reses baru dimulai besok untuk seleuh anggota DPRD. Kalau mereka tidak mengikuti paripuna diluar pengetahuan lembaga DPRd," kata Kabag Umum Sekwan Konawe Selatan Djaya Suharianto.
Untuk diketahui Wakil Rakyat yang hadir di sidang peripurna pemandangan akhir fraksi tentang LKPD Bupati tahun 2013 masing-masing Ketua DPRD Ansyari Tawulo (Demokrat) Wakil Ketua Irham Kalenggo (Golkar) Wakil Ketua I Gusti Putu Wibawa (PAN), I Ketut Winarso Nasruddin Bende, Hj Ismiati Iskandar dan Ratnawati (Demokrat).
Juga Rasyid, Tri Hariono, Andi Mansyur (PKS), Haeruddin, Tasbin Tadjuddin, H Bahasmi (Golkar), Abd Malik (PDIP) Syukri, Awaluddin (Hanura), Andul Halik (PBB) dan Andi Achmad (PPI).