Jakarta,  (Antara News) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, berpendapat partai politik tak seharusnya dikelola secara militer, seperti halnya Partai Gerindra karena akan disoroti masyarakat.

        "Salah Besar Prabowo jika menerapkan Parpol seperti militer. Seharusnya tidak boleh, karena akan disoroti oleh masyarakat. Gerindra harus menunjukkan bahwa dirinya bukan parpol militer," kata Siti, di Jakarta, Minggu.

        Oleh sebab itu, sebagai Ketua Dewan Pembina, Prabowo harus memimpin parpol tidak dengan cara militer. Prabowo harus menempatkan diri bahwa parpol tidak akan bisa diterapkan secara otoriter.
   "Karena kita negara demokrasi. Seharusnya Prabowo menggojlok kader-kadernya untuk bisa menjadi pemimpin negara," ucapnya.

        Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 akan menghasilkan banyak kejutan karena banyaknya caleg yang memiliki nama besar, justru tidak lolos ke Senayan. Salah satu diantaranya, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, yang kemungkinan besar gagal melaju sebagai anggota DPR periode 2014-2019.
   Perolehan suara Suhardi di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta diprediksi tidak mencukupi untuk membawanya duduk di kursi parlemen.

        Kegagalan Suhardi dinilai sebagai bukti bahwa Gerindra berada di tangan satu kendali kekuasaan yakni Prabowo, seperti halnya di dunia militer.

        Siti Zuhro melihat, kekalahan Suhardi sangatlah tidak masuk akal, mengingat jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

        "Mungkin kurang sosialisasinya. Memang sebenarnya ketum itu seharusnya Prabowo, cuma enggak mencalonkan. Saya kira Suhardi kurang pengenalannya kepada masyarakat," ujarnya

Pewarta : Syaiful Hakim
Editor :
Copyright © ANTARA 2024