Jakarta (Antara News) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran untuk para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala lembaga pemerintah untuk menjaga suasana kondusif menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dan berakhirnya masa kerja kabinet.
"Surat edaran sesuai dengan arahan Presiden dalam sidang kabinet mengenai mencegah (dikeluarkannya-red) kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Ini ditujukan kepada menteri, Jaksa Agung, Kapolri, pemimpin lembaga negara dan kementerian," kata Dipo Alam dalam keterangan pers di Kantor Seskab, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam beberapa kali sidang kabinet itu, maka melalui surat edaran (SE) nomor 05 tersebut, Seskab mengingatkan pada jajaran menteri dan pimpinan lembaga untuk berperan aktif menjaga suasana kondusif, menjaga kehidupan sosial dan keamanan menjelang pelaksanaan pemilihan presiden.
"Para menteri dan Kepala Lembaga, (diingatkan-red) tidak mengambil kebijakan atau program yang memiliki implikasi luas menjelang pilpres dan hingga akhir masa bakti pemerintahan," katanya.
Dipo mengatakan, bila ada kebijakan yang telah terlanjut diambil dan membuat adanya perbedaan pandangan, maka menteri atau kepala lembaga segera memberikan penjelasan pada masyarakat sehingga masalah itu tidak berlanjut.
"Surat edaran sesuai dengan arahan Presiden dalam sidang kabinet mengenai mencegah (dikeluarkannya-red) kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Ini ditujukan kepada menteri, Jaksa Agung, Kapolri, pemimpin lembaga negara dan kementerian," kata Dipo Alam dalam keterangan pers di Kantor Seskab, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam beberapa kali sidang kabinet itu, maka melalui surat edaran (SE) nomor 05 tersebut, Seskab mengingatkan pada jajaran menteri dan pimpinan lembaga untuk berperan aktif menjaga suasana kondusif, menjaga kehidupan sosial dan keamanan menjelang pelaksanaan pemilihan presiden.
"Para menteri dan Kepala Lembaga, (diingatkan-red) tidak mengambil kebijakan atau program yang memiliki implikasi luas menjelang pilpres dan hingga akhir masa bakti pemerintahan," katanya.
Dipo mengatakan, bila ada kebijakan yang telah terlanjut diambil dan membuat adanya perbedaan pandangan, maka menteri atau kepala lembaga segera memberikan penjelasan pada masyarakat sehingga masalah itu tidak berlanjut.