Semerang, (Antara News) - Deputi Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim memprediksikan pada 2014 akan terjadi inflasi 4,5 persen karena dipengaruhi beberapa faktor di antaranya tekanan kebijakan strategis dari Pemerintah, pasokan bahan pangan, dan ekspektasi inflasi terkendali.
"Prediksi besarnya inflasi tersebut masih tetap lebih rendah dibandingkan nasional yang diprediksikan berada di angka 4,9 persen," ujarnya di Semarang, Senin.
Menurutnya kebijakan strategis oleh Pemerintah misalnya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga elpiji 12 kg namun demikian kondisi tersebut diharapkan tetap mengendalikan ekspektasi inflasi.
Resiko lain yang harus disikapi oleh Pemerintah di antaranya mundurkan masa panen beras di daerah bencana dan ancaman badai el nino terhadap hasil pertanian.
"Selain itu untuk kenaikan elpiji 12 kg yang direncanakan mulai 1 Juli mendatang yaitu dari Rp 1.000/kg menjadi Rp 6.944/kg juga bisa berakibat pada besaran inflasi," jelasnya.
Menurutnya kenaikan tersebut diperkirakan meningkatkan inflasi bulanan sebesar 0,1 hingga 0,3 persen, selain itu bersamaan dengan Idul Fitri akan mempengaruhi preferensi atas elpiji 3 kg.
Pihaknya mengatakan upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam waktu dekat ini di antaranya memantau pasokan kebutuhan jelang lebaran, mengantisipasi adanya penimbunan BBM maupun elpiji oleh oknum tertentu, integrasi pertanian sebagai upaya peningkatan produksi pangan misal beras dan daging.
Sementara itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap beberapa daerah yang belum membentuk TPID segera melaksanakannya agar inflasi bisa terkendali.
"Hal lain yang perlu diperhatikan adalah badai el nino yang berakibat pada kemarau panjang harus dihitung betul, selama ini Jateng sebagai pemasok beras harus dipertahankan," ujarnya.
Ganjar juga menekankan masalah pupuk yang agak bergejolak diharapkan segera ditangani oleh komisi pupuk sehingga distribusi dari hulu bisa dikoordinasikan dengan baik.
"Untuk hilir diharapkan setiap kabupaten/kota melaporkan kondisi komoditas di masing-masing daerah, yang menjadi pemicu inflasi diredam mulai sekarang," tandasnya.
"Prediksi besarnya inflasi tersebut masih tetap lebih rendah dibandingkan nasional yang diprediksikan berada di angka 4,9 persen," ujarnya di Semarang, Senin.
Menurutnya kebijakan strategis oleh Pemerintah misalnya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga elpiji 12 kg namun demikian kondisi tersebut diharapkan tetap mengendalikan ekspektasi inflasi.
Resiko lain yang harus disikapi oleh Pemerintah di antaranya mundurkan masa panen beras di daerah bencana dan ancaman badai el nino terhadap hasil pertanian.
"Selain itu untuk kenaikan elpiji 12 kg yang direncanakan mulai 1 Juli mendatang yaitu dari Rp 1.000/kg menjadi Rp 6.944/kg juga bisa berakibat pada besaran inflasi," jelasnya.
Menurutnya kenaikan tersebut diperkirakan meningkatkan inflasi bulanan sebesar 0,1 hingga 0,3 persen, selain itu bersamaan dengan Idul Fitri akan mempengaruhi preferensi atas elpiji 3 kg.
Pihaknya mengatakan upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam waktu dekat ini di antaranya memantau pasokan kebutuhan jelang lebaran, mengantisipasi adanya penimbunan BBM maupun elpiji oleh oknum tertentu, integrasi pertanian sebagai upaya peningkatan produksi pangan misal beras dan daging.
Sementara itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap beberapa daerah yang belum membentuk TPID segera melaksanakannya agar inflasi bisa terkendali.
"Hal lain yang perlu diperhatikan adalah badai el nino yang berakibat pada kemarau panjang harus dihitung betul, selama ini Jateng sebagai pemasok beras harus dipertahankan," ujarnya.
Ganjar juga menekankan masalah pupuk yang agak bergejolak diharapkan segera ditangani oleh komisi pupuk sehingga distribusi dari hulu bisa dikoordinasikan dengan baik.
"Untuk hilir diharapkan setiap kabupaten/kota melaporkan kondisi komoditas di masing-masing daerah, yang menjadi pemicu inflasi diredam mulai sekarang," tandasnya.