Kendari, (Antara News) - Jajaran Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengantisipasi fenomena konflik sosial menjelang Pemilihan Umum legislatif.
Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto di Kendari, Jumat mengatakan, kepolisian telah mengantisipasi potensi konflik sosial dengan melakukan pendekatan persuasif.
Tiga fenomena konflik sosial yang membayangi Pemilu 9 April 2014 adalah polemik pemekaran Buton Selatan, unjuk rasa kelompok serikat pekerja tambang dan forum lintas partai politik yang mengancam boikot Pemilu.
"Polisi terus berupaya menjamin keamanan dan ketenteraman masyarakat. Seluruh elemen diharapkan ikut berperan mewujudkan suasana kondusif," kata Sunarto.
Kapolres Buton AKBP Fahrurozzi mengatakan keamanan di daerahnya menjelang Pemilu 9 April aman dan kondusif.
Aspirasi menuntut pemekaran Buton Selatan sempat memanas namun sudah kembali normal dan terkendali.
Aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Buton Selatan menyebabkan puluhan orang luka-luka, termasuk anggota polisi.
Kepolisian mengimbau pimpinan partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi simpatisan.
Kepala daerah atau pejabat publik yang merangkap pimpinan partai politik agar memberi ruang yang sama kepada partai politik lainnya.
Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto di Kendari, Jumat mengatakan, kepolisian telah mengantisipasi potensi konflik sosial dengan melakukan pendekatan persuasif.
Tiga fenomena konflik sosial yang membayangi Pemilu 9 April 2014 adalah polemik pemekaran Buton Selatan, unjuk rasa kelompok serikat pekerja tambang dan forum lintas partai politik yang mengancam boikot Pemilu.
"Polisi terus berupaya menjamin keamanan dan ketenteraman masyarakat. Seluruh elemen diharapkan ikut berperan mewujudkan suasana kondusif," kata Sunarto.
Kapolres Buton AKBP Fahrurozzi mengatakan keamanan di daerahnya menjelang Pemilu 9 April aman dan kondusif.
Aspirasi menuntut pemekaran Buton Selatan sempat memanas namun sudah kembali normal dan terkendali.
Aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Buton Selatan menyebabkan puluhan orang luka-luka, termasuk anggota polisi.
Kepolisian mengimbau pimpinan partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi simpatisan.
Kepala daerah atau pejabat publik yang merangkap pimpinan partai politik agar memberi ruang yang sama kepada partai politik lainnya.