Kendari (Antara News) - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menduduki peringkat pertama secara nasional dalam penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013.
Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sultra, Tiarta Sebayang di Kendari, Rabu, menjelaskan, prestasi yang diraih Provinsi Sultra mulai mencerminkan perilaku tertib pengelolaan anggaran, meski pada semester pertama tahun 2013 ada sejumlah Satuan Kerja (Satker) masih kesulitan untuk mencairkan anggaran.
Ia mengatakan, laporan pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Sultra menyebutkan, serapan dana APBN di Sultra mencapai 97,7 persen dari Rp5,3 triliun.
Sedangkan peringkat kedua diraih Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), disusul Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
Tiarta mengatakan, meningkatnya penyerapan APBN Sultra itu disebabkan karena rencana pengajuan anggaran lebih besar dari dana yang seharusnya akan dicairkan. Rata-rata selisih anggaran tersebut mencapai Rp8 miliar. "Kami dari perbendaharaan negara selalu mengingatkan kepada satuan kerja agar menyiapkan pengajuan pencairan anggaran dengan perencanaan yang baik, sehingga tidak ada kekosongan anggaran," katanya.
Puncak pencairan anggaran tahun 2013 terjadi pada November 2013 lalu. Saat itu, masih ada dana sekitar Rp1 triliun yang belum dicairkan. Hal ini disebabkan karena ada sejumlah Satker yang sudah selesai melaksanakan kegiatan, namun belum mencairkan anggaran di DJPBN.
Menurut dia, ada kemungkinan Satker tersebut tidak mau repot dan ingin menarik anggaran tersebut sekaligus. Padahal anggaran sudah bisa dicairkan meski kegiatan baru terlaksana 30 persen.
Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sultra, Tiarta Sebayang di Kendari, Rabu, menjelaskan, prestasi yang diraih Provinsi Sultra mulai mencerminkan perilaku tertib pengelolaan anggaran, meski pada semester pertama tahun 2013 ada sejumlah Satuan Kerja (Satker) masih kesulitan untuk mencairkan anggaran.
Ia mengatakan, laporan pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Sultra menyebutkan, serapan dana APBN di Sultra mencapai 97,7 persen dari Rp5,3 triliun.
Sedangkan peringkat kedua diraih Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), disusul Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
Tiarta mengatakan, meningkatnya penyerapan APBN Sultra itu disebabkan karena rencana pengajuan anggaran lebih besar dari dana yang seharusnya akan dicairkan. Rata-rata selisih anggaran tersebut mencapai Rp8 miliar. "Kami dari perbendaharaan negara selalu mengingatkan kepada satuan kerja agar menyiapkan pengajuan pencairan anggaran dengan perencanaan yang baik, sehingga tidak ada kekosongan anggaran," katanya.
Puncak pencairan anggaran tahun 2013 terjadi pada November 2013 lalu. Saat itu, masih ada dana sekitar Rp1 triliun yang belum dicairkan. Hal ini disebabkan karena ada sejumlah Satker yang sudah selesai melaksanakan kegiatan, namun belum mencairkan anggaran di DJPBN.
Menurut dia, ada kemungkinan Satker tersebut tidak mau repot dan ingin menarik anggaran tersebut sekaligus. Padahal anggaran sudah bisa dicairkan meski kegiatan baru terlaksana 30 persen.