Kendari (Antara News) - DPRD Kabupaten Konawe Selatan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 sebesar Rp856 miliar.
Penetapan APBD Konawe Selatan itu dalam suatu rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H.Anshari Tawulo didampingi dua wakil ketua DPRD dan dihadiri Bupati Konawe Selatan H.Imran, Wakil Bupati, H Sutuardjo Pondiu serta Sekretairs Daerah H.Sarjun Moke di Andoolo, Senin.
"APBD Konawe Selatan tahun 2014 yang baru saja disahkan mengalami peningkatan signifikan sekitar 9,17 persen atau sekitar 71 miliar," kata Imran usai rapat paripurna.
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tetap memprioritaskan tiga sektor pendidikan, kesehatan dan pembangun infrastruktur pedesaan melalui program percepatan pembangunan minapolitan pedesaan (P3MP).
Ketua DPRD Anshari Tawulo mengharapkan pemerintah Konawe Selatan bersama DPRD untuk mengawal pemanfaatan anggaran pembangunan yang efektif. "Dari tahun ke tahun anggaran pembangunan diharapkan untuk kesejahteraan rakyat Konawe Selatan. DPRD mengawasi dan rakyat pun silahkan melakukan pengawasan," kata Anshari.
Anggota Fraksi Bintang Persatuan Pembangunan Syarifuddin Pariwusi mengharapkan pemerintah mengawasi kegiatan investasi yang mengancam kerusakan lingkungan. "Pemerintah harus konsisten dan tegas menindak perusahaan yang tidak memiliki dokumen Amdal yang diterbitkan institusi berwenang," kata Syarifuddin.
Penetapan APBD Konawe Selatan itu dalam suatu rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H.Anshari Tawulo didampingi dua wakil ketua DPRD dan dihadiri Bupati Konawe Selatan H.Imran, Wakil Bupati, H Sutuardjo Pondiu serta Sekretairs Daerah H.Sarjun Moke di Andoolo, Senin.
"APBD Konawe Selatan tahun 2014 yang baru saja disahkan mengalami peningkatan signifikan sekitar 9,17 persen atau sekitar 71 miliar," kata Imran usai rapat paripurna.
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tetap memprioritaskan tiga sektor pendidikan, kesehatan dan pembangun infrastruktur pedesaan melalui program percepatan pembangunan minapolitan pedesaan (P3MP).
Ketua DPRD Anshari Tawulo mengharapkan pemerintah Konawe Selatan bersama DPRD untuk mengawal pemanfaatan anggaran pembangunan yang efektif. "Dari tahun ke tahun anggaran pembangunan diharapkan untuk kesejahteraan rakyat Konawe Selatan. DPRD mengawasi dan rakyat pun silahkan melakukan pengawasan," kata Anshari.
Anggota Fraksi Bintang Persatuan Pembangunan Syarifuddin Pariwusi mengharapkan pemerintah mengawasi kegiatan investasi yang mengancam kerusakan lingkungan. "Pemerintah harus konsisten dan tegas menindak perusahaan yang tidak memiliki dokumen Amdal yang diterbitkan institusi berwenang," kata Syarifuddin.