Kendari (Antara News) - Legislator DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Nursalam Lada mengingatkan para peserta tes seleksi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) untuk tak tergiur iming-iming kelulusan dengan membayar sejumlah uang yang diminta oknum tertentu.
Anggota DPRD Sultra Nursalam Lada menyampaikan peringatan tersebut di Kendari, Sabtu menyusul adanya isu pembayaran kelulusan tes seleksi CPNS di Kabupaten Bombana, Provinsi Sultra yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Jangan tergiur dengan iming-iming kelulusan yang ditawarkan oleh oknum-oknum tertentu itu, karena hal itu hanya akan merugikan peserta tes seleksi CPNS sendiri," katanya.
Boleh jadi ujarnya, peserta tes yang dimintai uang pembayaran antara Rp50 juta hingga Rp125 juta itu, justeru tidak lulus seleksi dan uang yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
Sebaliknya kata dia, mereka lulus seleksi tetapi membayar uang yang diminta oknum-oknum tertentu, sebetulnya memang lulus seleksi tanpa harus menyetor uang.
"Makanya, peserta tes jangan tergiur dengan iming-iming kelulusan yang mengharuskan peserta tes seleksi CPNS itu membayar sejumlah uang, karena hal itu akan merugikan peserta tes seleksi CPNS sendiri," katanya.
Informasi yang berkembag di tengah masyarakat Bombana, rata-rata para peserta tes seleksi CPNS kategori satu (K1) diminta menyetor uang pembayaran Rp50 juta kepada oknum-oknum tertentu di Pemerintah Kabupaten Bombana, jika ingin lulus.
Sedangkan peserta tes kategori dan kategori umum, ditawari pembayaran antara Rp50 juta hingga Rp125 juta jika ingin lulus tes.
Anggota DPRD Sultra Nursalam Lada menyampaikan peringatan tersebut di Kendari, Sabtu menyusul adanya isu pembayaran kelulusan tes seleksi CPNS di Kabupaten Bombana, Provinsi Sultra yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Jangan tergiur dengan iming-iming kelulusan yang ditawarkan oleh oknum-oknum tertentu itu, karena hal itu hanya akan merugikan peserta tes seleksi CPNS sendiri," katanya.
Boleh jadi ujarnya, peserta tes yang dimintai uang pembayaran antara Rp50 juta hingga Rp125 juta itu, justeru tidak lulus seleksi dan uang yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.
Sebaliknya kata dia, mereka lulus seleksi tetapi membayar uang yang diminta oknum-oknum tertentu, sebetulnya memang lulus seleksi tanpa harus menyetor uang.
"Makanya, peserta tes jangan tergiur dengan iming-iming kelulusan yang mengharuskan peserta tes seleksi CPNS itu membayar sejumlah uang, karena hal itu akan merugikan peserta tes seleksi CPNS sendiri," katanya.
Informasi yang berkembag di tengah masyarakat Bombana, rata-rata para peserta tes seleksi CPNS kategori satu (K1) diminta menyetor uang pembayaran Rp50 juta kepada oknum-oknum tertentu di Pemerintah Kabupaten Bombana, jika ingin lulus.
Sedangkan peserta tes kategori dan kategori umum, ditawari pembayaran antara Rp50 juta hingga Rp125 juta jika ingin lulus tes.