Kendari (Antara News) - Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar diseminasi produk geospasial untuk wilayah Sulawesi sekaligus menyerahkan produk peta rupabumi kepada pemerintah daerah pada wilayah tersebut di Kendari, Rabu.
Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi pada acara diseminasi tersebut mengatakan, dalam tahun 2013 pihaknya telah menyelenggarakan kegiatan terpadu di Sulawesi, baik penyelenggaraan informasi geospasial dasar maupun integrasi informasi geospasial tematik dan infrastrukturnya.
Kegiatan yang disebut dengan "geospasial untuk Sulawesi ini, kata dia, meliputi pemetaan rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 untuk keseluruhan Pulau Sulawesi yang dimulai sejak tahun 2012.
"Agar hasil kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pemerintah daerah di Sulawesi, maka diadakan kegiatan diseminasi produk geospasial untuk sulawesi tersebut," ujarnya.
Menurut Karsidi, sesuai amanat UU No. 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa proses pembangunan di daerah harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pemerintah daerah harus membangun sistem informasi yang meliputi potensi sumber daya daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan, dan informasi lain terkait dengan penyelengaraan pemerintahan," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, peta rupabumi Indonesia adalah peta yang menggambarkan unsur-unsur dasar permukaan bumi untuk wilayah darat, terdiri atas garis pantai, informasi ketinggian (hipsografi), perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan.
"Peta rupabumi tersebut sebagai peta dasar yang memiliki peranan penting dalam menempatkan semua informasi pada lokasi atau posisi yang benar. Selain itu juga memiliki fungsi sebagai pemersatu berbagai program perencanaan, kebijakan, dan keputusan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam sangat mengapreasi kegiatan dan produk yang telah dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial, khususnya untuk petarupa bumi di Pulau Sulawesi.
Nur Alam berharap dengan adanya peta rupabumi ini bisa menjadi landasan dan acuan bagi pembangunan di wilayah Sulawesi, dan khususnya di Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik.
Menurut gubernur, karena keterbatasan data dan informasi tentang kewilayahan, sehingga masih sering terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pembangunan, bahkan sering timbul sengketa seperti sengketa lokasi pertambangan dan tapal batas wilayah pemerintahan.
"Kami menyadari bahwa belum semua potensi sumber daya di daerah ini terdata dengan baik, oleh karena itu, dengan produk geospasial ini bisa menjadi acuan dan dapat membantu pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan maupun dalam pengambilan kebijakan atau keputusan," ujarnya.
Gubernur menyampaikan, pihaknya juga akan mengutus aparat pemerintah di daerahnya untuk mengikuti pelatihan tentang geospasial ini agar nantinya mereka bisa menjadi tenaga ahli untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan informasi keruangan tersebut.
Kegiatan diseminasi produk geospasial yang dihadiri pada bupati/wali kota atau perwakilan dari wilayah se-Sulawesi itu, dirangkaikan dengan penyerahan peta rupabumi tiga dimensi Pulau Sulawesi berskala 1:25.000 oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi kepada Gubernur Sultra, Nur Alam.
Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi pada acara diseminasi tersebut mengatakan, dalam tahun 2013 pihaknya telah menyelenggarakan kegiatan terpadu di Sulawesi, baik penyelenggaraan informasi geospasial dasar maupun integrasi informasi geospasial tematik dan infrastrukturnya.
Kegiatan yang disebut dengan "geospasial untuk Sulawesi ini, kata dia, meliputi pemetaan rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 untuk keseluruhan Pulau Sulawesi yang dimulai sejak tahun 2012.
"Agar hasil kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pemerintah daerah di Sulawesi, maka diadakan kegiatan diseminasi produk geospasial untuk sulawesi tersebut," ujarnya.
Menurut Karsidi, sesuai amanat UU No. 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa proses pembangunan di daerah harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pemerintah daerah harus membangun sistem informasi yang meliputi potensi sumber daya daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan, dan informasi lain terkait dengan penyelengaraan pemerintahan," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, peta rupabumi Indonesia adalah peta yang menggambarkan unsur-unsur dasar permukaan bumi untuk wilayah darat, terdiri atas garis pantai, informasi ketinggian (hipsografi), perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan.
"Peta rupabumi tersebut sebagai peta dasar yang memiliki peranan penting dalam menempatkan semua informasi pada lokasi atau posisi yang benar. Selain itu juga memiliki fungsi sebagai pemersatu berbagai program perencanaan, kebijakan, dan keputusan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam sangat mengapreasi kegiatan dan produk yang telah dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial, khususnya untuk petarupa bumi di Pulau Sulawesi.
Nur Alam berharap dengan adanya peta rupabumi ini bisa menjadi landasan dan acuan bagi pembangunan di wilayah Sulawesi, dan khususnya di Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik.
Menurut gubernur, karena keterbatasan data dan informasi tentang kewilayahan, sehingga masih sering terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pembangunan, bahkan sering timbul sengketa seperti sengketa lokasi pertambangan dan tapal batas wilayah pemerintahan.
"Kami menyadari bahwa belum semua potensi sumber daya di daerah ini terdata dengan baik, oleh karena itu, dengan produk geospasial ini bisa menjadi acuan dan dapat membantu pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan maupun dalam pengambilan kebijakan atau keputusan," ujarnya.
Gubernur menyampaikan, pihaknya juga akan mengutus aparat pemerintah di daerahnya untuk mengikuti pelatihan tentang geospasial ini agar nantinya mereka bisa menjadi tenaga ahli untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan informasi keruangan tersebut.
Kegiatan diseminasi produk geospasial yang dihadiri pada bupati/wali kota atau perwakilan dari wilayah se-Sulawesi itu, dirangkaikan dengan penyerahan peta rupabumi tiga dimensi Pulau Sulawesi berskala 1:25.000 oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Asep Karsidi kepada Gubernur Sultra, Nur Alam.