Kendari, (Antara News) - Ratusan pedagang pasar mall Mandonga Kendari, Rabu, melakukan aksi unjukrasa di Kantor Wali kota Kendari, Sulawesi Tenggara meminta pengelola pasar segera dicopot.
Aksi demo para pedagang yang mayoritas eks korban kebakaran pada Juli 2013 itu meminta pemerintah kota, untuk tidak lagi memperpanjang izin pengelolaan pasar yang nota bene dikelola swasta (pribadi) itu.
Salah seorang pedagang, Daeng Abu, mengatakan, pengelola pasar menaikkan tarif senaaknya tanpa melihat kondisi dan kemampuan pedagang.
Ia mengatakan, sewa kios setiap pedagang selama tahun 2013 ini sudah beberapa kali dinaikkan oleh pengelola pasar.
Sebagai contoh, sewa kios saat ini naik menjadi Rp875.000 per kios per bulan, atau naik Rp25.000 per bulan yang sebelumnya Rp850.000 per kios. Dan sewa lapak-lapak dan tenda naik masing-masing dari Rp230.000 menjadi Rp250.000 dan pedagang tenda dari Rp75.000 per bulan menjadi Rp100.000 per bulan.
Para pedagang, juga mengancam bila pemerintah kota tidak mencopot pengelola pasar dan tarif tetap dinaikkan, maka mereka akan memaksa untuk menjual di bahu jalan pasar itu.
Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Sekot Kendari, Indra Muhammad, saat menerima akasi unjukrasa para pedagang pasar mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk melakukan mediasi kepada pengelola dan pemilik pasar.
"Kalau untuk mengganti pengelola pasar, mungkin bukan wewenang kami karena pasar yang ditempati para pedagangh itu bukan pemerintah yang mengelola, tetapi milik swasta/pribadi," katanya.
Namun demikian, kata Indra, pemerintah tetap bersikap tegas kepada pengelola pasar agar tidak seenaknya menaikkan tarif sepihak tanpa melakukan negosiasi dengan para pedagang yang ada di pasar itu.
Keterangan yang dihimpun menyebutkan bahwa jumlah pedagang eks pasar yang terbakar di samping Korem 143/Haluoleo (pasar basah mall Mandonga), berjumlah kurang lebih 1.000 pedagang, terdiri dari 800 pedagang kios, 200 pedagang lapak dan 100 pedagang yang memasang tenda di luar.
Setelah diterima asisten II Kota Kendari, para pedagang yang menyampaikan aspirasi itu langsung membubarkan diri, walaupun nampak perasaan sedikit kecewa karena belum adanya keputusan final yang diambil pemerintah kota.
Aksi demo para pedagang yang mayoritas eks korban kebakaran pada Juli 2013 itu meminta pemerintah kota, untuk tidak lagi memperpanjang izin pengelolaan pasar yang nota bene dikelola swasta (pribadi) itu.
Salah seorang pedagang, Daeng Abu, mengatakan, pengelola pasar menaikkan tarif senaaknya tanpa melihat kondisi dan kemampuan pedagang.
Ia mengatakan, sewa kios setiap pedagang selama tahun 2013 ini sudah beberapa kali dinaikkan oleh pengelola pasar.
Sebagai contoh, sewa kios saat ini naik menjadi Rp875.000 per kios per bulan, atau naik Rp25.000 per bulan yang sebelumnya Rp850.000 per kios. Dan sewa lapak-lapak dan tenda naik masing-masing dari Rp230.000 menjadi Rp250.000 dan pedagang tenda dari Rp75.000 per bulan menjadi Rp100.000 per bulan.
Para pedagang, juga mengancam bila pemerintah kota tidak mencopot pengelola pasar dan tarif tetap dinaikkan, maka mereka akan memaksa untuk menjual di bahu jalan pasar itu.
Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Sekot Kendari, Indra Muhammad, saat menerima akasi unjukrasa para pedagang pasar mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk melakukan mediasi kepada pengelola dan pemilik pasar.
"Kalau untuk mengganti pengelola pasar, mungkin bukan wewenang kami karena pasar yang ditempati para pedagangh itu bukan pemerintah yang mengelola, tetapi milik swasta/pribadi," katanya.
Namun demikian, kata Indra, pemerintah tetap bersikap tegas kepada pengelola pasar agar tidak seenaknya menaikkan tarif sepihak tanpa melakukan negosiasi dengan para pedagang yang ada di pasar itu.
Keterangan yang dihimpun menyebutkan bahwa jumlah pedagang eks pasar yang terbakar di samping Korem 143/Haluoleo (pasar basah mall Mandonga), berjumlah kurang lebih 1.000 pedagang, terdiri dari 800 pedagang kios, 200 pedagang lapak dan 100 pedagang yang memasang tenda di luar.
Setelah diterima asisten II Kota Kendari, para pedagang yang menyampaikan aspirasi itu langsung membubarkan diri, walaupun nampak perasaan sedikit kecewa karena belum adanya keputusan final yang diambil pemerintah kota.