Bombana, (Antara News) - Sisa honorer Kategori Satu Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang datanya dinyatakan tidak lolos verfikasi faktual oleh Badan Kepegawaian Negara mempertanyakan kejelasan status mereka ke pemeritah daerah setempat.
Gerhana (35), salah seorang honorer sisa usulan K1 Bombana, di Bombana, Senin mengaku sangat kecewa dengan sikap Pemkab yang seolah membiarkan mereka terkatung-katung tanpa ada status yang jelas seperti halnya honorer kategori dua.
"Status kami makin tidak jelas, setelah keluarnya pengumuman lolos bagi honorer K2," kata Gerhana.
Semula, usulan honerer K1 Bombana sebanyak 348 honorer, yang pada Desember 2012 lalu diumumkan dan dinyatakan lulus dari jumlah tersebut hanya 11 orang.
April 2013, Pemkab Bombana sempat mempertanyakan tidak lulusnya 308 honorer K1 lainnya ke Kantor Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsai di Jakarta.
Oleh Sekretasis Menpan, Tasdik Kinanto, mengatakan sisa honorer yang tidak lolos itu akan diverifikasi ulang agar dapat diakomodir jadi K1.
Bahkan Tasdik menjanjikan, jika masih tersisa honorer dari verifikasi tersebut, akan diotomatiskan masuk K2.
"Janji tinggallah janji, sebab faktanya, kami tidak terakomodir di K1 maupun K2 yang baru saja diumum," tutur Fasirun (30), salah seorang honorer lainnya.
Menurut Fasirun, tidak lolosnya mereka baik di K1 maupun terakomodir untuk menjadi bagian dari K2, merupakan bentuk ketidakseriusan Pemkab Bombana memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Bombana Usman Sandiri, mengungkap sedikitnya dua anggota DPRD lainnya sedang ke Jakarta guna mengkonfrontir permasalahan tersebut.
Gerhana (35), salah seorang honorer sisa usulan K1 Bombana, di Bombana, Senin mengaku sangat kecewa dengan sikap Pemkab yang seolah membiarkan mereka terkatung-katung tanpa ada status yang jelas seperti halnya honorer kategori dua.
"Status kami makin tidak jelas, setelah keluarnya pengumuman lolos bagi honorer K2," kata Gerhana.
Semula, usulan honerer K1 Bombana sebanyak 348 honorer, yang pada Desember 2012 lalu diumumkan dan dinyatakan lulus dari jumlah tersebut hanya 11 orang.
April 2013, Pemkab Bombana sempat mempertanyakan tidak lulusnya 308 honorer K1 lainnya ke Kantor Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsai di Jakarta.
Oleh Sekretasis Menpan, Tasdik Kinanto, mengatakan sisa honorer yang tidak lolos itu akan diverifikasi ulang agar dapat diakomodir jadi K1.
Bahkan Tasdik menjanjikan, jika masih tersisa honorer dari verifikasi tersebut, akan diotomatiskan masuk K2.
"Janji tinggallah janji, sebab faktanya, kami tidak terakomodir di K1 maupun K2 yang baru saja diumum," tutur Fasirun (30), salah seorang honorer lainnya.
Menurut Fasirun, tidak lolosnya mereka baik di K1 maupun terakomodir untuk menjadi bagian dari K2, merupakan bentuk ketidakseriusan Pemkab Bombana memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Bombana Usman Sandiri, mengungkap sedikitnya dua anggota DPRD lainnya sedang ke Jakarta guna mengkonfrontir permasalahan tersebut.