Makassar, (Antara News) - Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan DR Rizal Djalil memberikan apresiasi pada Pemprov Sulsel yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.
"Ini merupakan prestasi yang luar biasa, karena tiga tahun berturut-turut mampu menjaga predikat opini WTP dari hasil pemeriksaan keuangan," kata Rizal pada Rakor dalam rangka Analisis Implikasi Pencapaian Opini WTP - DPP Pemprov Sulsel di Makassar, Senin.
Menurut dia, penilaian dari laporan keuangan itu sejalan dengan perkembangan ekonomi Sulsel. Pada 2012 tercatat pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 8,3 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,3 persen.
Sedang indikator lainnya, lanjut dia, angka kemiskinan Sulsel yang hanya delapan persen atau jauh di bawah angka kemiskinan nasional yakni 11,2 persen.
"Kualitas pertumbuhan ekonomi Sulsel jauh di atas rata-rata nasional dan pertumbuhan ekonomi Sulsel itu terkait langsung dengan masyarakat," katanya.
Sebagai gambaran, sektor UKM dan komoditi ekspor Sulsel bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara mengenai permasalahan Pemda secara umum untuk mendapatkan opini WTP, diakui biasanya terkendala pada persoalan aset.
Karena itu, dia mengimbau agar BPKP provinsi untuk membantu pemkab/pemkot dalam hal aset.
"Ini merupakan prestasi yang luar biasa, karena tiga tahun berturut-turut mampu menjaga predikat opini WTP dari hasil pemeriksaan keuangan," kata Rizal pada Rakor dalam rangka Analisis Implikasi Pencapaian Opini WTP - DPP Pemprov Sulsel di Makassar, Senin.
Menurut dia, penilaian dari laporan keuangan itu sejalan dengan perkembangan ekonomi Sulsel. Pada 2012 tercatat pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 8,3 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,3 persen.
Sedang indikator lainnya, lanjut dia, angka kemiskinan Sulsel yang hanya delapan persen atau jauh di bawah angka kemiskinan nasional yakni 11,2 persen.
"Kualitas pertumbuhan ekonomi Sulsel jauh di atas rata-rata nasional dan pertumbuhan ekonomi Sulsel itu terkait langsung dengan masyarakat," katanya.
Sebagai gambaran, sektor UKM dan komoditi ekspor Sulsel bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara mengenai permasalahan Pemda secara umum untuk mendapatkan opini WTP, diakui biasanya terkendala pada persoalan aset.
Karena itu, dia mengimbau agar BPKP provinsi untuk membantu pemkab/pemkot dalam hal aset.