Kolaka (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam mengingatkan pada pejabat di daerahnya Bupati Kolaka agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, apalagi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral.
Pada acara penyerahan SK Mendagri tentang pemberhentian Bupati Kolaka, Buhari Matta dan penunjukkan Wakil Bupati Kolaka, Amir Sahaka sebagai pelaksana tugas pemerintahan daerah setempat, Rabu, Gubernur menyampaikan tahun ini pihak BPK dan KPK akan melakukan audit di bidang pertambangan secara terpadu di tiga provinsi, yakni Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.
"Jadi siap-siaplah kita untuk memberikan pelayanan kepada kedua lembaga negara itu," kata Nur Alam.
Nur Alam juga berharap agar siapapun pejabat dalam mengeluarkan kebijakan untuk tetap hati-hati karena bisa saja terjebak dan bermasalah di belakang hari.
"Saya juga sampaikan bahwa jangan sampai ada lagi isu yang berkembang di masyarakat terkait kedatangan BPK dan KPK untuk mengaudit perusahaan pertambangan di Sultra atas ulah gubernur," ujarnya.
Mengenai masalah hukum yang menimpa Bupati Kolaka, BM saat ini, Gubernur Sultra menyampaikan, secara pribadi dan unsur pemerintah memberikan dukungan moril atas proses hukum yang dihadapi orang nomor satu di Kolaka itu.
"Sebagai sesama aparatur pemerintahan kita memberikan dukungan moril dan berdoa agar diberi kesabaran dan kekuatan jiwa, di samping proses ini bisa berlangsung cepat," ujarnya.
Nur Alam juga menyampaikan, dirinya dan Bupati Kolaka, BM mempunyai hubungan yang sangat dekat, sehingga setiap momen-momen resmi di pemerintahan dan kekeluargaan selalu bertemu.
Pada acara penyerahan SK Mendagri tentang pemberhentian Bupati Kolaka, Buhari Matta dan penunjukkan Wakil Bupati Kolaka, Amir Sahaka sebagai pelaksana tugas pemerintahan daerah setempat, Rabu, Gubernur menyampaikan tahun ini pihak BPK dan KPK akan melakukan audit di bidang pertambangan secara terpadu di tiga provinsi, yakni Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.
"Jadi siap-siaplah kita untuk memberikan pelayanan kepada kedua lembaga negara itu," kata Nur Alam.
Nur Alam juga berharap agar siapapun pejabat dalam mengeluarkan kebijakan untuk tetap hati-hati karena bisa saja terjebak dan bermasalah di belakang hari.
"Saya juga sampaikan bahwa jangan sampai ada lagi isu yang berkembang di masyarakat terkait kedatangan BPK dan KPK untuk mengaudit perusahaan pertambangan di Sultra atas ulah gubernur," ujarnya.
Mengenai masalah hukum yang menimpa Bupati Kolaka, BM saat ini, Gubernur Sultra menyampaikan, secara pribadi dan unsur pemerintah memberikan dukungan moril atas proses hukum yang dihadapi orang nomor satu di Kolaka itu.
"Sebagai sesama aparatur pemerintahan kita memberikan dukungan moril dan berdoa agar diberi kesabaran dan kekuatan jiwa, di samping proses ini bisa berlangsung cepat," ujarnya.
Nur Alam juga menyampaikan, dirinya dan Bupati Kolaka, BM mempunyai hubungan yang sangat dekat, sehingga setiap momen-momen resmi di pemerintahan dan kekeluargaan selalu bertemu.