Kendari, (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra) merupakan salah satu wilayah dengan pelaksanaan pelayanan e-KTP terbaik dan tercepat selesai.
"Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang ke empat, entri pelayanan e-KTP dianggap sudah selesai, walaupun masih ada data penduduk yang belum semuanya terkaper dalam pelayanan," kata Mendagri saat memberi penghargaan kepada Gubernur Sultra, ketua DPRD provinsi dan seluruh bupati/wali kota se-Sultra di Kendari, Minggu.
Tanpa menyebut provinsi mana saja yang sudah dinyatakan selesai melakukan entri penduduk dengan menggunakan e-KTP, namun menurut Menteri bahwa bentuk pelayan e-KTP tercepat dan terbaik adalah kabupaten Bombana yang sebelum Oktober 2012 sudah selesai melakukan program e-KTP.
Hal ini menunjukkan bahwa program e-KTP di Sultra sudah dinyatakan berhasil, walaupun pemerintah masih memberi kesempatan bila masih ada wara yang belum terdata dan masuk dalam program e-KTP nasional itu masih diberi waktu hingga Juli 2013.
"Kesempatan bagi seluruh warga Indonesia terutama yang bermukim di bukit-bukti pegunungan jauh, dipesisr pantai dan pelosok desa, agar di pertengahan tahun ini semuanya sudah terdata," katanya.
Oleh kiarena itu, kata Mendagri, tugas para camat, lurah dan kepala desa untuk mengarahkan seluruh tenaga, pikiran dan kekuatan untuk mendata warganya yang hingga saat ini belum terdata.
Sebab data untuk melengkapi jumlah penduduk 170 juta jiwa yang wajib e-KTP dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 244 juta jiwa lebih itu harus memiliki e-KTP untuk melengkapai proses pemilihan legislatif di tahun 2014 mendaang.
"Kalau sebelumnya ada warga Indonesia yang memiliki ganda empat atau lima KTP per orang, maka dengan program e-KTP sudah tidak ada lagi, karena dari sidik jari dan mata akan ketahuan bila yang bersangkutan sudah memiliki beberapa KTP," kata Mendagri.
Kahadiran Mendagri di Kota "lulo" Kendari, dalam rangka untuk melantik dan mengambil sumpah dan jabatan gubernur dan wakil gubernur Sultra terpilih periode 2013-2018, pasangan H Nur Alam/HM Saleh Lasata pada tanggal 18 Februari 2013.
Dalam pengarahan tersebut Mendagri Gamawan Fauzi yang didampingi sejumlah pejabat eselon I Mendagri itu, juga memperagakan beberapa kasus di daerah yang ketahuan ada warganya yang mengurus e-KTP berulang kali dengan cara mengubah identitas.
Namun warga tersebut, walaupun telah merubah identitas nama, tempat tanggal lahir maupun bentuk wajahnya tetap akan ketahuan karena sidik jari dan kelopak dua mata itu akan ketahuan di layar monitor bila yang bersangkutan sudah memiliki e-KTP.
"Sekali lagi saya berpesan dan berharap kepada para bupati/walikota serta camat dan kepala desa/lurah, untuk mensukseskan program pendataan e-KTP secara baik dan tepat waktu," ujar Mendagri menambahkan.(Ant).
"Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang ke empat, entri pelayanan e-KTP dianggap sudah selesai, walaupun masih ada data penduduk yang belum semuanya terkaper dalam pelayanan," kata Mendagri saat memberi penghargaan kepada Gubernur Sultra, ketua DPRD provinsi dan seluruh bupati/wali kota se-Sultra di Kendari, Minggu.
Tanpa menyebut provinsi mana saja yang sudah dinyatakan selesai melakukan entri penduduk dengan menggunakan e-KTP, namun menurut Menteri bahwa bentuk pelayan e-KTP tercepat dan terbaik adalah kabupaten Bombana yang sebelum Oktober 2012 sudah selesai melakukan program e-KTP.
Hal ini menunjukkan bahwa program e-KTP di Sultra sudah dinyatakan berhasil, walaupun pemerintah masih memberi kesempatan bila masih ada wara yang belum terdata dan masuk dalam program e-KTP nasional itu masih diberi waktu hingga Juli 2013.
"Kesempatan bagi seluruh warga Indonesia terutama yang bermukim di bukit-bukti pegunungan jauh, dipesisr pantai dan pelosok desa, agar di pertengahan tahun ini semuanya sudah terdata," katanya.
Oleh kiarena itu, kata Mendagri, tugas para camat, lurah dan kepala desa untuk mengarahkan seluruh tenaga, pikiran dan kekuatan untuk mendata warganya yang hingga saat ini belum terdata.
Sebab data untuk melengkapi jumlah penduduk 170 juta jiwa yang wajib e-KTP dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 244 juta jiwa lebih itu harus memiliki e-KTP untuk melengkapai proses pemilihan legislatif di tahun 2014 mendaang.
"Kalau sebelumnya ada warga Indonesia yang memiliki ganda empat atau lima KTP per orang, maka dengan program e-KTP sudah tidak ada lagi, karena dari sidik jari dan mata akan ketahuan bila yang bersangkutan sudah memiliki beberapa KTP," kata Mendagri.
Kahadiran Mendagri di Kota "lulo" Kendari, dalam rangka untuk melantik dan mengambil sumpah dan jabatan gubernur dan wakil gubernur Sultra terpilih periode 2013-2018, pasangan H Nur Alam/HM Saleh Lasata pada tanggal 18 Februari 2013.
Dalam pengarahan tersebut Mendagri Gamawan Fauzi yang didampingi sejumlah pejabat eselon I Mendagri itu, juga memperagakan beberapa kasus di daerah yang ketahuan ada warganya yang mengurus e-KTP berulang kali dengan cara mengubah identitas.
Namun warga tersebut, walaupun telah merubah identitas nama, tempat tanggal lahir maupun bentuk wajahnya tetap akan ketahuan karena sidik jari dan kelopak dua mata itu akan ketahuan di layar monitor bila yang bersangkutan sudah memiliki e-KTP.
"Sekali lagi saya berpesan dan berharap kepada para bupati/walikota serta camat dan kepala desa/lurah, untuk mensukseskan program pendataan e-KTP secara baik dan tepat waktu," ujar Mendagri menambahkan.(Ant).