Kendari, (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara, Yaudu Salam Ajo meminta pemerintah provinsi Sultra untuk menertibkan status dan pemanfaatan aset daerah tersebut.
Yaudu Salam Ajo di Kendari, Jumat mengatakan, beberapa aset yang perlu ditertibkan dan perjelas statusnya adalah kendaraan dinas dan rumah dinas.
"Yang harus ditertibkan dalam hal ini adalah terkait DUM kendaraan dinas dan rumah dinas," katanya.
Menurut Yaudu, masih banyak pihak yang mangkir dari kewajiban mereka untuk menyelesaikan pembayaran dan pelunasan aset yang di DUM tersebut.
"Bahkan ada sebagian kendaraan dinas yang belum di DUM tetapi sudah tidak diketahui ujung rimbanya," katanya.
Untuk itu, kata Yaudu, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap penataan dan penertiban aset daerah tersebut.
"Hal ini erat kaitannya dengan opini BPK-RI. Dan hal ini akan berdampak terhadap upaya pemerintah untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK," katanya.
Dia menjelaskan, salah satu yang menjadi penghambat utama sehingga Sultra belum meraih WTP dalam pelaporan keuangan, karena masalah aset yang belum dituntaskan.
"Banyak aset yang tidak jelas statusnya, apakah sudah diserahterimakan kepada pihak lain atau belum. Banyak aset yang masih tercatat sebagai aset daerah, sementara fisiknya sudah tidak jelas," katanya.(Ant).
Yaudu Salam Ajo di Kendari, Jumat mengatakan, beberapa aset yang perlu ditertibkan dan perjelas statusnya adalah kendaraan dinas dan rumah dinas.
"Yang harus ditertibkan dalam hal ini adalah terkait DUM kendaraan dinas dan rumah dinas," katanya.
Menurut Yaudu, masih banyak pihak yang mangkir dari kewajiban mereka untuk menyelesaikan pembayaran dan pelunasan aset yang di DUM tersebut.
"Bahkan ada sebagian kendaraan dinas yang belum di DUM tetapi sudah tidak diketahui ujung rimbanya," katanya.
Untuk itu, kata Yaudu, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap penataan dan penertiban aset daerah tersebut.
"Hal ini erat kaitannya dengan opini BPK-RI. Dan hal ini akan berdampak terhadap upaya pemerintah untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK," katanya.
Dia menjelaskan, salah satu yang menjadi penghambat utama sehingga Sultra belum meraih WTP dalam pelaporan keuangan, karena masalah aset yang belum dituntaskan.
"Banyak aset yang tidak jelas statusnya, apakah sudah diserahterimakan kepada pihak lain atau belum. Banyak aset yang masih tercatat sebagai aset daerah, sementara fisiknya sudah tidak jelas," katanya.(Ant).