Kendari (ANTARA News) - Indeks demokrasi Indonesia yang dirangkum dari berbagai daerah, sangat diperlukan dalam rangka penyusunan program pembangunan bidang politik, terutama dalam kehidupan berdemokrasi.
"Dengan mengetahui indeks demokrasi masing-masing wilayah provinsi di Indonesia, pemerintah akan mudah menentukan strategi yang tepat dalam membangun kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang baik," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara (Sultra), Wahyuddin saat menutup acara Forum Groups Discusion (FGD) Indonesian Democracy Index (IDI) di Kendari, Rabu.
Diharapkan hasil diskusi yang berlangsung selama dua hari itu, bisa memberikan gambaran bagi pemerintah dalam menyempurnakan penyusunan pembangunan bidang politik pada setiap tahunnya.
Ia mengatakan, selain menyerap informasi dari forum diskusi itu, pihak BPS bekerjasama Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri dan UNDP juga akan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa responden, mengenai kebebasan sipil dan hak-hak sipil.
"Kami juga mengumpulkan informasi kebabasan sipil dalam berpendapat dan pemenuhan hak-hak sipil melalui berita surat kabar," katanya.
Menurut Wahyuddin, BPS Sultra bekerjasama Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri dan UNDP, sudah tiga kali menyelenggarakan FGD IDI, yakni sejak tahun 2009.
FGD IDI yang diselenggarakan kali ini kata dia, untuk mengukur indeks demokrasi Indonesia tahun 2011, sedangkan indeks demokrasi tahun 2012 baru akan dirangkum tahun 2013.
"Kita harapkan, indeks demokrasi yang kita rangkum ini, bisa menggambarkan kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sesungguhnya di negara ini," katanya.
Dalam diskusi yang dipandu Koordinator FGD IDI Sultra, Dani Jaelani, terungkap masih banyak kebijakan pemerintah maupun pejabat negara yang menimbulkan ancaman kekerasan terhadap hak-hak warga sipil.
Selain itu, juga masih banyaknya keputusan-keputusan hukum oleh hakim di pengadilan negeri yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dan tidak memberikan rasa keadilan hukum.
"Kita minta hasil diskusi ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga kekerasan terhadap hak-hak sipil, kebebasan berdemokrasi dan penegakan hukum dapat berjalan sesuai harapan mayoritas rakyat negara ini," kata DR Ansir yang menjadi peserta dalam diskusi itu. (Ant).
"Dengan mengetahui indeks demokrasi masing-masing wilayah provinsi di Indonesia, pemerintah akan mudah menentukan strategi yang tepat dalam membangun kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang baik," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara (Sultra), Wahyuddin saat menutup acara Forum Groups Discusion (FGD) Indonesian Democracy Index (IDI) di Kendari, Rabu.
Diharapkan hasil diskusi yang berlangsung selama dua hari itu, bisa memberikan gambaran bagi pemerintah dalam menyempurnakan penyusunan pembangunan bidang politik pada setiap tahunnya.
Ia mengatakan, selain menyerap informasi dari forum diskusi itu, pihak BPS bekerjasama Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri dan UNDP juga akan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa responden, mengenai kebebasan sipil dan hak-hak sipil.
"Kami juga mengumpulkan informasi kebabasan sipil dalam berpendapat dan pemenuhan hak-hak sipil melalui berita surat kabar," katanya.
Menurut Wahyuddin, BPS Sultra bekerjasama Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri dan UNDP, sudah tiga kali menyelenggarakan FGD IDI, yakni sejak tahun 2009.
FGD IDI yang diselenggarakan kali ini kata dia, untuk mengukur indeks demokrasi Indonesia tahun 2011, sedangkan indeks demokrasi tahun 2012 baru akan dirangkum tahun 2013.
"Kita harapkan, indeks demokrasi yang kita rangkum ini, bisa menggambarkan kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sesungguhnya di negara ini," katanya.
Dalam diskusi yang dipandu Koordinator FGD IDI Sultra, Dani Jaelani, terungkap masih banyak kebijakan pemerintah maupun pejabat negara yang menimbulkan ancaman kekerasan terhadap hak-hak warga sipil.
Selain itu, juga masih banyaknya keputusan-keputusan hukum oleh hakim di pengadilan negeri yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dan tidak memberikan rasa keadilan hukum.
"Kita minta hasil diskusi ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga kekerasan terhadap hak-hak sipil, kebebasan berdemokrasi dan penegakan hukum dapat berjalan sesuai harapan mayoritas rakyat negara ini," kata DR Ansir yang menjadi peserta dalam diskusi itu. (Ant).