Wangiwangi (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, melibatkan masyarakat adat dalam mengelola kawasan hutan di wilayah kabupaten tersebut.
"Dalam mengelola kawasan hutan, terutama menghutankan kembali lahan-lahan kritis di Wakatobi, Pemkab Wakatobi melibatkan masyarakat adat yang bermukim di sekitar kawasan hutan," kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Wakatobi, La Ode Ifi di Wangiwangi, Senin.
Menurut dia, Pemkab Wakatobi ikut melibatkan masyarakat adat dalam mengelola kawasan hutan dan pelestarian sumberdaya alam itu, selain untuk memberdayakan masyarakat lokal, juga untuk menghindari konflik di antara warga adat dan pemangku kepentingan.
"Dengan melibatkan masyarakat adat, pengelolaan kawasan hutan dan pelestarian sumber daya alam di Wakatobi, menjadi lebih terjaga dan terpelihara," katanya.
Menurut Ifi, dalam menghutankan kembali lahan-lahan yang sudah kritis, Pemkab Wakatobi melalui Dinas Kehutanan, Pertanian dan Pekertanakan, membagikan bibit tanaman pohon bernilai ekonomi seperti jati dan mahoni kepada masyarakat.
Sedangkan pada kawasan lahan-lahan kritis yang ditanami berbagai jenis pohon bernilai ekonomi tersebut dibangun embung penampung air, untuk mengairi pohon yang tumbuh saat terjadi terjadi kemarau.
Ifi mengatakan, dalam dua tahun terakhir, (tahun 2010 dan 2011), Pemkab Wakatobi telah berhasil menanami lahan-lahan kritis seluas 190 hektar.
Di tahun 2012 ini kata dia, Pemkab menargetkan penanaman pohon pada lahan-lahan kritis seluas 100 hektar.
"Target 100 hektar itu, tersebar di beberapa lokasi, yakni 80 hektar di Pulau Wangiwangi, sedangkan 20 hektar lainnya di Pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko," katanya. (ANT).
"Dalam mengelola kawasan hutan, terutama menghutankan kembali lahan-lahan kritis di Wakatobi, Pemkab Wakatobi melibatkan masyarakat adat yang bermukim di sekitar kawasan hutan," kata Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Wakatobi, La Ode Ifi di Wangiwangi, Senin.
Menurut dia, Pemkab Wakatobi ikut melibatkan masyarakat adat dalam mengelola kawasan hutan dan pelestarian sumberdaya alam itu, selain untuk memberdayakan masyarakat lokal, juga untuk menghindari konflik di antara warga adat dan pemangku kepentingan.
"Dengan melibatkan masyarakat adat, pengelolaan kawasan hutan dan pelestarian sumber daya alam di Wakatobi, menjadi lebih terjaga dan terpelihara," katanya.
Menurut Ifi, dalam menghutankan kembali lahan-lahan yang sudah kritis, Pemkab Wakatobi melalui Dinas Kehutanan, Pertanian dan Pekertanakan, membagikan bibit tanaman pohon bernilai ekonomi seperti jati dan mahoni kepada masyarakat.
Sedangkan pada kawasan lahan-lahan kritis yang ditanami berbagai jenis pohon bernilai ekonomi tersebut dibangun embung penampung air, untuk mengairi pohon yang tumbuh saat terjadi terjadi kemarau.
Ifi mengatakan, dalam dua tahun terakhir, (tahun 2010 dan 2011), Pemkab Wakatobi telah berhasil menanami lahan-lahan kritis seluas 190 hektar.
Di tahun 2012 ini kata dia, Pemkab menargetkan penanaman pohon pada lahan-lahan kritis seluas 100 hektar.
"Target 100 hektar itu, tersebar di beberapa lokasi, yakni 80 hektar di Pulau Wangiwangi, sedangkan 20 hektar lainnya di Pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko," katanya. (ANT).