Samarinda (ANTARA News) - Layanan pengadaan secara elektronik akan dilakukan di seluruh instansi di Provinsi Kalimantan Timur mulai 2013.
"Lelang barang maupun jasa dengan LPSE secara serentak akan dilakukan pada 2013. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dengan pejabat Eselon II di Pemprov Kaltim, bahkan kami juga sudah membuat surat edaran agar semua SKPD mulai kini mempersiapkan diri," kata Sekretaris Provinsi Kaltim H Irianto Lambrie di Samarinda, Sabtu.
Menurutnya, LPSE perlu dilakukan dengan tujuan untuk optimalisasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan daya serap anggaran setiap SKPD, selain juga untuk menghemat anggaran karena akan dicari penawar terendah sehingga ada sisa lebih untuk anggaran tahun berikutnya.
Terkait dengan persiapan LPSE 2013, maka dia meminta semua SKPD menyiapkan administrasi sejak November hingga Desember 2012 jika ada kontrak proyek di SKPD terkait.
Jika hal itu sudah dilakukan, maka diharapkan pada Januari 2013 sudah bisa dilakukan lelang serentak dalam jaringan atau LPSE, sehingga paling lambat pada Maret 2013 sudah bisa dilakukan penandatanganan kontrak serentak dari 53 SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Kaltim.
Perubahan sistem dari konvensional ke LPSE ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan perubahan kedua Perpres Nomor 70/2010, yakni menganjurkan setiap SKPD menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada website LPSE atau website pemerintah daerah.
Kegiatan ini juga untuk menerapkan UU Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga setiap informasi publik yang bersifat terbuka harus dapat diakses setiap pengguna informasi publik.
Dia juga mengatakan bahwa dalam APBD Perubahan 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kaltim memberikan informasi 90 daftar lelang atau RUP kepada masyarakat melalui LPSE Pemprov Kaltim. Informasi lelang ini dapat diakses di www.lpse.kaltimprov.go.id.
Lelang yang akan dilakukan Dinas PU Kaltim merupakan satu contoh mengenai informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat, apalagi lelang itu berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk kesejahteraan masyarakat.
Sebanyak 90 paket yang tendernya melalui LPSE itu terdiri dari Bidang Bina Marga dilelang sebanyak 74 paket, Bidang Sumber Daya Air dilelang 8 paket, dan Bidang Cipta Karya terdapat 8 paket yang dilelang.
"Lelang barang maupun jasa dengan LPSE secara serentak akan dilakukan pada 2013. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dengan pejabat Eselon II di Pemprov Kaltim, bahkan kami juga sudah membuat surat edaran agar semua SKPD mulai kini mempersiapkan diri," kata Sekretaris Provinsi Kaltim H Irianto Lambrie di Samarinda, Sabtu.
Menurutnya, LPSE perlu dilakukan dengan tujuan untuk optimalisasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan daya serap anggaran setiap SKPD, selain juga untuk menghemat anggaran karena akan dicari penawar terendah sehingga ada sisa lebih untuk anggaran tahun berikutnya.
Terkait dengan persiapan LPSE 2013, maka dia meminta semua SKPD menyiapkan administrasi sejak November hingga Desember 2012 jika ada kontrak proyek di SKPD terkait.
Jika hal itu sudah dilakukan, maka diharapkan pada Januari 2013 sudah bisa dilakukan lelang serentak dalam jaringan atau LPSE, sehingga paling lambat pada Maret 2013 sudah bisa dilakukan penandatanganan kontrak serentak dari 53 SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Kaltim.
Perubahan sistem dari konvensional ke LPSE ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54/2010 dan perubahan kedua Perpres Nomor 70/2010, yakni menganjurkan setiap SKPD menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada website LPSE atau website pemerintah daerah.
Kegiatan ini juga untuk menerapkan UU Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga setiap informasi publik yang bersifat terbuka harus dapat diakses setiap pengguna informasi publik.
Dia juga mengatakan bahwa dalam APBD Perubahan 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kaltim memberikan informasi 90 daftar lelang atau RUP kepada masyarakat melalui LPSE Pemprov Kaltim. Informasi lelang ini dapat diakses di www.lpse.kaltimprov.go.id.
Lelang yang akan dilakukan Dinas PU Kaltim merupakan satu contoh mengenai informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat, apalagi lelang itu berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk kesejahteraan masyarakat.
Sebanyak 90 paket yang tendernya melalui LPSE itu terdiri dari Bidang Bina Marga dilelang sebanyak 74 paket, Bidang Sumber Daya Air dilelang 8 paket, dan Bidang Cipta Karya terdapat 8 paket yang dilelang.