Raha (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam berpendapat, program penyaluran dana block grant (hibah) sebesar Rp100 juta per desa/kelurahan dan kecamatan per tahun yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sultra merupakan solusi percepatan pembangunan desa.
"Dana block grant ini bukanlah sebuah hadiah dari saya untuk seluruh desa, kelurahan dan camat, melainkan lahir secara terencana dengan memaksimalkan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah," kata Nur Alam, saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepala Desa, Lurah dan Camat se-Sultra, di Raha Kamis.
Ia mengatakan, dana "block grant" jangan dilihat secara parsial, melainkan hendaknya secara keseluruhan dana yang sudah disalurkan kepada desa, kelurahan dan camat selama ini.
"Selama kurang lebih empat tahun saya memimpin Sultra yang bersamaan dilahirkannya program bantuan desa tersebut, sudah Rp200 miliar lebih uang yang dikucurkan kepada desa dan kelurahan," katanya.
Menurutnya, semenjak daerah ini terbentuk, baru di masa kepemimpinannya ada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dibagi merata kepada seluruh desa dan kelurahan.
Gubernur mengatakan, kelak jika bukan dirinya yang memimpin Sultra sebagai gubernur, program itu akan tetap berjalan dengan cara mengikatnya dalam bantuk peraturan daerah.
"Tetapi kalau masih saya yang dipercaya untuk memimpin Sultra lima tahun ke depan, bukan hanya dipertahankan, tetapi ditingkatkan jumlahnya," katanya.
Nur Alam berharap, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, camat, lurah/desa merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
"Yang berbeda hanya lingkupnya, sehingga diharapkan ada keselarasan, koordinasi program demi kemajuan pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Peserta Rakornis tersebut terdiri dari 1.908 kepala desa dan lurah serta sekitar 200 camat se-Sultra.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Muna Baharuddin, Wali Kota Baubau Amirul Tamim, Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah, Bupati Buton Nasruan, Wakil Bupati Konawe Utara Ruksamin, Wakil Bupati Muna Malik Ditu, Wakil Bupati Wakatobi Arhawi, dan Wakil Bupati Konawe Selatan Sutoardjo Pondiu. (Ant).
"Dana block grant ini bukanlah sebuah hadiah dari saya untuk seluruh desa, kelurahan dan camat, melainkan lahir secara terencana dengan memaksimalkan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah," kata Nur Alam, saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepala Desa, Lurah dan Camat se-Sultra, di Raha Kamis.
Ia mengatakan, dana "block grant" jangan dilihat secara parsial, melainkan hendaknya secara keseluruhan dana yang sudah disalurkan kepada desa, kelurahan dan camat selama ini.
"Selama kurang lebih empat tahun saya memimpin Sultra yang bersamaan dilahirkannya program bantuan desa tersebut, sudah Rp200 miliar lebih uang yang dikucurkan kepada desa dan kelurahan," katanya.
Menurutnya, semenjak daerah ini terbentuk, baru di masa kepemimpinannya ada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dibagi merata kepada seluruh desa dan kelurahan.
Gubernur mengatakan, kelak jika bukan dirinya yang memimpin Sultra sebagai gubernur, program itu akan tetap berjalan dengan cara mengikatnya dalam bantuk peraturan daerah.
"Tetapi kalau masih saya yang dipercaya untuk memimpin Sultra lima tahun ke depan, bukan hanya dipertahankan, tetapi ditingkatkan jumlahnya," katanya.
Nur Alam berharap, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, camat, lurah/desa merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
"Yang berbeda hanya lingkupnya, sehingga diharapkan ada keselarasan, koordinasi program demi kemajuan pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Peserta Rakornis tersebut terdiri dari 1.908 kepala desa dan lurah serta sekitar 200 camat se-Sultra.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Muna Baharuddin, Wali Kota Baubau Amirul Tamim, Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah, Bupati Buton Nasruan, Wakil Bupati Konawe Utara Ruksamin, Wakil Bupati Muna Malik Ditu, Wakil Bupati Wakatobi Arhawi, dan Wakil Bupati Konawe Selatan Sutoardjo Pondiu. (Ant).