Kendari (ANTARA) - DPRD Sulawesi Tenggara didesak merekomendasikan pemecatan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Saemu Alwi kepada gubernur Sultra, karena dinilai telah gagal mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di daerah itu.
Desakan tersebut disampaikan sekitar 500-an massa mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari dalam bentuk unjuk rasa di gedung DPRD Sultra di Kendari, Senin.
"Pemerintah baru berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) awal April 2012, namun harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar tradisional sudah bergerak naik. Ini bukti kegagalan Kadis Perindag dalam mengendalikan harga berbagai kebutuhan pokok di daerah ini," kata Ketua MPM Universitas Haluoleo, Salahuddin saat menyampaikan orasinya di gedung DPRD Sultra.
Oleh karena itu, Kadis Perindag Sultra yang diberi tanggung jawab mengendalikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat di daerah ini, sudah harus diganti karena ia tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
"Kalau harga berbagai kebutuhan pokok saat ini dibiarkan terus bergerak naik, maka rakyat akan menanggung beban kenaikkan harga dua kali, karena hampir dipastikan saat harga BBM naik, para pedagang akan kembali menaikkan harga," katanya.
Massa mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari yang berjumlah sekitar 500-an orang itu mendatangi gedung DPRD Sultra dalam rangka menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah pada awal April 2012.
Menurut Salahuddin, jika pemerintah nekat menaikan harga BBM, akan semakin menjerat warga miskin karena harga sembako semakin mahal, sedangkan penghasilan sebagian besar warga tidak ikut bertambah.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di saat kesulitan ekonomi membelenggu masyarakat, sama halnya menambah penderitaan dan komponen kesengsaraan rakyat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, kata Salahuddin melalui pengeras suara.
Keterangan serupa juga disampaikan orator lainnya, Laode Sani. Menurutnya, kenaikkan harga BBM akan semakin memperburuk kehidupan masyarakat kecil sehingga harus dipertimbangkan.
"Beban rakyat sangat ini sudah cukup berat, jangan lagi ditambah dengan menaikkan harga BBM," katanya.
Ketua Komisi II DPRD Sultra, Suwandi salah seorang yang menerima para mahasiswa tersebut menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada gubernur Sultra.
"Kewenangan mengangkat dan mengganti kepala dinas, ada di tangan gubernur. Saya sebagai anggota dewan akan menyampaikan aspirasi sudara-sudara ini," katanya.
Sedangkan aspirasi menyangkut penolakkan kenaikkan harga BBM, suwandi mengatakan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat karena yang berwenang menaikkan harga BBM adalah pemerintah pusat.
"Secara pribadi, saya juga menolak kenaikan harga BBM, sedangkan secara kelembagaan harus dibicarakan dengan unsur pimpinan dewan termasuk seluruh anggota DPRD," katanya.(Ant).
Desakan tersebut disampaikan sekitar 500-an massa mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari dalam bentuk unjuk rasa di gedung DPRD Sultra di Kendari, Senin.
"Pemerintah baru berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) awal April 2012, namun harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar tradisional sudah bergerak naik. Ini bukti kegagalan Kadis Perindag dalam mengendalikan harga berbagai kebutuhan pokok di daerah ini," kata Ketua MPM Universitas Haluoleo, Salahuddin saat menyampaikan orasinya di gedung DPRD Sultra.
Oleh karena itu, Kadis Perindag Sultra yang diberi tanggung jawab mengendalikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat di daerah ini, sudah harus diganti karena ia tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
"Kalau harga berbagai kebutuhan pokok saat ini dibiarkan terus bergerak naik, maka rakyat akan menanggung beban kenaikkan harga dua kali, karena hampir dipastikan saat harga BBM naik, para pedagang akan kembali menaikkan harga," katanya.
Massa mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari yang berjumlah sekitar 500-an orang itu mendatangi gedung DPRD Sultra dalam rangka menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah pada awal April 2012.
Menurut Salahuddin, jika pemerintah nekat menaikan harga BBM, akan semakin menjerat warga miskin karena harga sembako semakin mahal, sedangkan penghasilan sebagian besar warga tidak ikut bertambah.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di saat kesulitan ekonomi membelenggu masyarakat, sama halnya menambah penderitaan dan komponen kesengsaraan rakyat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, kata Salahuddin melalui pengeras suara.
Keterangan serupa juga disampaikan orator lainnya, Laode Sani. Menurutnya, kenaikkan harga BBM akan semakin memperburuk kehidupan masyarakat kecil sehingga harus dipertimbangkan.
"Beban rakyat sangat ini sudah cukup berat, jangan lagi ditambah dengan menaikkan harga BBM," katanya.
Ketua Komisi II DPRD Sultra, Suwandi salah seorang yang menerima para mahasiswa tersebut menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada gubernur Sultra.
"Kewenangan mengangkat dan mengganti kepala dinas, ada di tangan gubernur. Saya sebagai anggota dewan akan menyampaikan aspirasi sudara-sudara ini," katanya.
Sedangkan aspirasi menyangkut penolakkan kenaikkan harga BBM, suwandi mengatakan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat karena yang berwenang menaikkan harga BBM adalah pemerintah pusat.
"Secara pribadi, saya juga menolak kenaikan harga BBM, sedangkan secara kelembagaan harus dibicarakan dengan unsur pimpinan dewan termasuk seluruh anggota DPRD," katanya.(Ant).