Kendari (ANTARA News) - Dana Bagi Hasil Pusat (DBHP) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2011 melampaui target.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Konawe Selatan, Sahlul di Kendari, Rabu, mengatakan target DBHP tahun 2011 sebesar Rp29 miliar namun terealisasi sebesar Rp30 miliar.
"Berkat kerja keras dan kekompakan seluruh jajaran pemerintah daerah maka pendapatan yang bersumber dari DBHP surplus satu miliar rupiah," kata Sahlul.
Capaian target DBHP menggambarkan sirkulasi keuangan pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan cukup sehat sehingga akan berdampak positif pada penganggaran tahun berikutnya.
"Kalau target pendapatan tercapai dipastikan menambah kepercayaan diri dalam mengelola keuangan daerah," katanya.
Anggota DPRD Konawe Selatan Sukri (49) mengatakan tata kelola keuangan daerah berjalan baik sehingga dibutuhkan tanggungjawab untuk dipertahankan, bahkan ditingkatkan di masa mendatang.
"Semua kegiatan proyek pembangunan di Konawe Selatan terbayarkan tepat waktu. Ini menunjukan sirkulasi keuangan daerah berjalan sehat," kata politisi Partai Hanura tersebut.
Namun demikian, ia menilai beberapa pimpinan lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menjalankan tanggungjawab tata kelola keuangan secara maksimal.
"Penilaian miring dari badan pemeriksa bukan semata-mata terjadi penyelewengan keuangan negara tetapi ada pula karena tidak tertib administrasi," katanya.(Ant).
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Konawe Selatan, Sahlul di Kendari, Rabu, mengatakan target DBHP tahun 2011 sebesar Rp29 miliar namun terealisasi sebesar Rp30 miliar.
"Berkat kerja keras dan kekompakan seluruh jajaran pemerintah daerah maka pendapatan yang bersumber dari DBHP surplus satu miliar rupiah," kata Sahlul.
Capaian target DBHP menggambarkan sirkulasi keuangan pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan cukup sehat sehingga akan berdampak positif pada penganggaran tahun berikutnya.
"Kalau target pendapatan tercapai dipastikan menambah kepercayaan diri dalam mengelola keuangan daerah," katanya.
Anggota DPRD Konawe Selatan Sukri (49) mengatakan tata kelola keuangan daerah berjalan baik sehingga dibutuhkan tanggungjawab untuk dipertahankan, bahkan ditingkatkan di masa mendatang.
"Semua kegiatan proyek pembangunan di Konawe Selatan terbayarkan tepat waktu. Ini menunjukan sirkulasi keuangan daerah berjalan sehat," kata politisi Partai Hanura tersebut.
Namun demikian, ia menilai beberapa pimpinan lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menjalankan tanggungjawab tata kelola keuangan secara maksimal.
"Penilaian miring dari badan pemeriksa bukan semata-mata terjadi penyelewengan keuangan negara tetapi ada pula karena tidak tertib administrasi," katanya.(Ant).