Jayapura, (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Papua menggelar dialog interaktif dalam rangka membahas percepatan pembangunan di daerah paling timur Indonesia ini dengan melibatkan beberapa pejabat negara, yaitu Kapolri, Kasum TNI, Mendagri, Kepala BIN, Sesmenkopolhukam, Menko Kesra, dan Kepala UP4B.
Menko Kesra Agung Laksono dalam arahannya, di Jayapura, Rabu, mengatakan, kunjungan para pejabat negara ke Papua adalah untuk mengadakan silaturahmi dalam rangka percepatan pembangunan dengan mendengar langsung pendapat, pikiran, dan masukan dari masyarakat Papua secara langsung.
"Ini sebuah langkah yang sangat strategis dalam rangka mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan. Saya kira ini inti aspirasi yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk Papua," katanya.
Dia menilai, disamping program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua, program-program nasional dari pusat melalui kementrian dan lembaga yang secara khusus membangun telah berjalan.
Lanjutnya, yang diperlukan sekarang adalah program-program tersebut bagaimana dipercepat dan lebih memastikan kalau program itu telah berjalan dengan baik.
"Jadi kita tidak memberikan program yang baru tetapi bagaimana mengefektifkan yang ada, sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat dalam terciptanya kesejahteraan di Papua," ujarnya.
Untuk itu, ujarnya, dilengkapi dengan suatu badan UP4B yang tugasnya bukan mengambil alih tetapi melakukan kordinasi dan mendorong agar memastikan program kementrian bisa berlangsung dengan baik bahkan menjadi garda terdepan, sehingga pada akhirnya program-program tersebut berguna dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Papua.
"Dengan adanya badan UP4B adalah untuk mendorong dan memastikan program kementrian bisa berlangsung dengan baik, sehingga pada akhirnya berguna dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua," jelasnya.
Dikatakannya agar semuanya dapat berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama yang serius. Untuk itu, langkah pertama yang harus diambil adalah menciptakan iklim yang kondusif.
Kementrian Dalam Negeri telah memberikan dukungan dalam hal meningkatkan kemampuan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua, sehingga tercipta pemerintah yang efektif dan efisien.
Dimana Kementrian Dalam Negeri siap menerima putra-putri dari Papua untuk bekerja di Jakarta.
Selain itu, Pemerintah Pusat secara khusus memberi kesempatan kepada 167 putra-putri Papua untuk bisa masuk IPDN.
"Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ada mengatakan bahwa Kementrian Dalam Negeri siap menerima putra-putri dari Papua untuk bekerja di Jakarta dan Kampus IPDN yang ada di Papua mulai tahun ini sudah bisa di operasikan sehingga bisa meningkatkan kemampuan," ujarnya.
Dia berharap, dialog interaktif yang melibatkan Kapolri, Kepala UP4B, Kepala BIN, Mendagri, Sesmenkopolhukam, bisa mendengar langsung padangan, pikiran, dan pendapat dari masyarakat Papua.
Pada kesempatan itu juga, dilakukan penandatanganan kerjasama pengembangan peningkatan kapasitas pembangunan di Papua dan Papua Barat antara Kemendagri dengan pemerintah provinsi.
Dan penyerahan blanko e-KTP dari Mendagri kepada Wali Kota Jayapura sebanyak 3955 blako wajib KTP.(Ant)
Menko Kesra Agung Laksono dalam arahannya, di Jayapura, Rabu, mengatakan, kunjungan para pejabat negara ke Papua adalah untuk mengadakan silaturahmi dalam rangka percepatan pembangunan dengan mendengar langsung pendapat, pikiran, dan masukan dari masyarakat Papua secara langsung.
"Ini sebuah langkah yang sangat strategis dalam rangka mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan. Saya kira ini inti aspirasi yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk Papua," katanya.
Dia menilai, disamping program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua, program-program nasional dari pusat melalui kementrian dan lembaga yang secara khusus membangun telah berjalan.
Lanjutnya, yang diperlukan sekarang adalah program-program tersebut bagaimana dipercepat dan lebih memastikan kalau program itu telah berjalan dengan baik.
"Jadi kita tidak memberikan program yang baru tetapi bagaimana mengefektifkan yang ada, sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat dalam terciptanya kesejahteraan di Papua," ujarnya.
Untuk itu, ujarnya, dilengkapi dengan suatu badan UP4B yang tugasnya bukan mengambil alih tetapi melakukan kordinasi dan mendorong agar memastikan program kementrian bisa berlangsung dengan baik bahkan menjadi garda terdepan, sehingga pada akhirnya program-program tersebut berguna dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Papua.
"Dengan adanya badan UP4B adalah untuk mendorong dan memastikan program kementrian bisa berlangsung dengan baik, sehingga pada akhirnya berguna dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua," jelasnya.
Dikatakannya agar semuanya dapat berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama yang serius. Untuk itu, langkah pertama yang harus diambil adalah menciptakan iklim yang kondusif.
Kementrian Dalam Negeri telah memberikan dukungan dalam hal meningkatkan kemampuan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua, sehingga tercipta pemerintah yang efektif dan efisien.
Dimana Kementrian Dalam Negeri siap menerima putra-putri dari Papua untuk bekerja di Jakarta.
Selain itu, Pemerintah Pusat secara khusus memberi kesempatan kepada 167 putra-putri Papua untuk bisa masuk IPDN.
"Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ada mengatakan bahwa Kementrian Dalam Negeri siap menerima putra-putri dari Papua untuk bekerja di Jakarta dan Kampus IPDN yang ada di Papua mulai tahun ini sudah bisa di operasikan sehingga bisa meningkatkan kemampuan," ujarnya.
Dia berharap, dialog interaktif yang melibatkan Kapolri, Kepala UP4B, Kepala BIN, Mendagri, Sesmenkopolhukam, bisa mendengar langsung padangan, pikiran, dan pendapat dari masyarakat Papua.
Pada kesempatan itu juga, dilakukan penandatanganan kerjasama pengembangan peningkatan kapasitas pembangunan di Papua dan Papua Barat antara Kemendagri dengan pemerintah provinsi.
Dan penyerahan blanko e-KTP dari Mendagri kepada Wali Kota Jayapura sebanyak 3955 blako wajib KTP.(Ant)