Kendari (ANTARA News) - Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Musliar Kasim, disambut aksi demo sekelompok mahasiswa di Kampus Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Sabtu.
"Kami minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevisi kembali berbagai kebijakan pendidikan nasional yang banyak merugikan rakyat kecil," kata Salahuddin, Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa saat menyampaikan orasinya dalam aksi demo di kampus Unhalu Kendari.
Menurut dia pemberian dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang digulirkan Kementerian Dikbud, hanya hanya dinikmati dan menguntungkan para pejabat birokrasi di daerah- daerah.
Demikian pula dengan program pendidikan gratis, tidak banyak membantu rakyat miskin karena pada kenyataan, di sekolah-sekolah masih dilakukan berbagai pungutan yang sangat memberatkan orang tua murid.
"Oleh karena itu, kami meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi berbagai program pendidikan yang tidak menguntungkan rakyat kecil itu," katanya.
Saat aksi demo tersebut berlangsung, di dalam gedung Auditorium Kampus Unhalu sedang berlangsung Seminar Pendidikan bertajuk "Membangun Peradaban Melalui Pendidikan" yang diikuti utusan dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Konvensi Kampus VIII yang dirangkaikan dengan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia XIV.
Selain memprotes program penyaluran dana BOS dan pendidikan gratis, mahasiswa juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapus kebijakan ujian nasional.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak adil dan sangat merugikan para pelajar di daerah karena fasilitas pendidikan di ibukota dan di luar ibukota sangat berbeda seperti bumi dan langit.
Selain itu tenaga pengajar di ibu kota dan di daerah-daerah terutama daerah terpencil kualitasnya sangat berbeda jauh.
"Bagaimana mungkin pelajar di daerah yang dididik di sekolah yang serba terbatas infrastrukturnya dan kualitas guru masih jauh dari memadai disamakan dengan pelajar yang menikmati pendidikan di sekolah serba lengkap dan dididik guru berkualitas, kan aneh dan tidak adil," katanya.
Oleh karena itu kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menghapus kebijakan ujian nasional tersebut sehingga antara anak-anak di daerah dan di ibukota, diuji oleh sekolah di wilayah provinsi masing-masing.
"Kalau mau tetap menyelenggarakan ujian nasional, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyamakan fasilitas di seluruh sekolah, termasuk kualitas guru," katanya.
Massa mahasiswa yang berunjuk rasa tersebut membubarkan diri sebelum Wamen Dikbud tiba di kampus tersebut karena terjadi hujan deras. (Ant).
"Kami minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevisi kembali berbagai kebijakan pendidikan nasional yang banyak merugikan rakyat kecil," kata Salahuddin, Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa saat menyampaikan orasinya dalam aksi demo di kampus Unhalu Kendari.
Menurut dia pemberian dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang digulirkan Kementerian Dikbud, hanya hanya dinikmati dan menguntungkan para pejabat birokrasi di daerah- daerah.
Demikian pula dengan program pendidikan gratis, tidak banyak membantu rakyat miskin karena pada kenyataan, di sekolah-sekolah masih dilakukan berbagai pungutan yang sangat memberatkan orang tua murid.
"Oleh karena itu, kami meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi berbagai program pendidikan yang tidak menguntungkan rakyat kecil itu," katanya.
Saat aksi demo tersebut berlangsung, di dalam gedung Auditorium Kampus Unhalu sedang berlangsung Seminar Pendidikan bertajuk "Membangun Peradaban Melalui Pendidikan" yang diikuti utusan dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Konvensi Kampus VIII yang dirangkaikan dengan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia XIV.
Selain memprotes program penyaluran dana BOS dan pendidikan gratis, mahasiswa juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapus kebijakan ujian nasional.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak adil dan sangat merugikan para pelajar di daerah karena fasilitas pendidikan di ibukota dan di luar ibukota sangat berbeda seperti bumi dan langit.
Selain itu tenaga pengajar di ibu kota dan di daerah-daerah terutama daerah terpencil kualitasnya sangat berbeda jauh.
"Bagaimana mungkin pelajar di daerah yang dididik di sekolah yang serba terbatas infrastrukturnya dan kualitas guru masih jauh dari memadai disamakan dengan pelajar yang menikmati pendidikan di sekolah serba lengkap dan dididik guru berkualitas, kan aneh dan tidak adil," katanya.
Oleh karena itu kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menghapus kebijakan ujian nasional tersebut sehingga antara anak-anak di daerah dan di ibukota, diuji oleh sekolah di wilayah provinsi masing-masing.
"Kalau mau tetap menyelenggarakan ujian nasional, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyamakan fasilitas di seluruh sekolah, termasuk kualitas guru," katanya.
Massa mahasiswa yang berunjuk rasa tersebut membubarkan diri sebelum Wamen Dikbud tiba di kampus tersebut karena terjadi hujan deras. (Ant).