Kendari (ANTARA News) - Sejumlah guru penerima tunjangan dana sertifikasi di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempertanyakan tunjangan profesi yang pembayarannya dinilai tidak adil karena ada yang dibayarkan sembilan bulan dan ada hanya dua bulan.
"Kami tidak paham mengapa Dinas Pendidikan Kota Baubau diskriminatif dalam membayar tunjangan profesi guru. Ada guru yang sudah menerima tunjangan dari Januari hingga September dan ada yang baru menerima tunjangan Januari hingga Feberuari 2011," kata Heriayanto, salah seorang guru di Kecamatan Sorawolio melalui telepon dari Baubau, Selasa.
Heriyanto mengatakan, para guru yang mendapatkan masalah tersebut sudah mengadukan kepada pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Baubau, yang selanjutkan disampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaa Kota Baubau.
"Hasil pertemuan pengurus PGRI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, guru yang baru menerima tunjangan profesi bulan Januari dibayarkan satu bulan lagi sehingga menjadi dua bulan, yakni Januari dan Februari," katanya.
Menurut dia, sejak tiga tahun terakhir, hak-hak guru sering diabaikan oleh Pemeirntah Kota Baubau, di antaranya uang transpor sebesar Rp150 ribu hingga saat ini belum diterima mereka.
"Sejak tiga tahun terakhir, uang transportasi guru-guru tidak lagi diberikan oleh Pemerintah Kota," ujarnya.
Selain meniadakan uang transprtasi guru jelas Heriyanto, Pemeirntah Kota juga menghilangkan dana pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah.
"Sebelumnya, setiap hari Sabtu anak-anak sekolah makan siang di sekolah bersama guru, namun sejak tiga tahun terakhir, program itu tidak jalan lagi," katanya.
Sebelumnya Wali Kota Baubau, Amirul Tamin mengatakan, penghentian program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah karena dianggap tumpang tinddih dengan program pendidikan yang digulirkan pemerintah provinsi Sultra dan pemerintah pusat.
"Program makanan anak sekolah kami hentikan karena sudah ada program pendidikan gratis dari pemerintah provinsi Sultra dan pemerintah pusat yang diharapkan bisa mengurangi beban orang tua murid, sehingga kalangan keluarga miskin juga menyediakan gizi yang baik bagi anaknya," ujarnya.
Pemerintah Kota Baubau menghentikan program makanan tambahan anak sekolah itu, kata Tamin, dengan harapan dana program itu dialihkan ke program lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau.(Ant).
"Kami tidak paham mengapa Dinas Pendidikan Kota Baubau diskriminatif dalam membayar tunjangan profesi guru. Ada guru yang sudah menerima tunjangan dari Januari hingga September dan ada yang baru menerima tunjangan Januari hingga Feberuari 2011," kata Heriayanto, salah seorang guru di Kecamatan Sorawolio melalui telepon dari Baubau, Selasa.
Heriyanto mengatakan, para guru yang mendapatkan masalah tersebut sudah mengadukan kepada pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Baubau, yang selanjutkan disampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaa Kota Baubau.
"Hasil pertemuan pengurus PGRI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, guru yang baru menerima tunjangan profesi bulan Januari dibayarkan satu bulan lagi sehingga menjadi dua bulan, yakni Januari dan Februari," katanya.
Menurut dia, sejak tiga tahun terakhir, hak-hak guru sering diabaikan oleh Pemeirntah Kota Baubau, di antaranya uang transpor sebesar Rp150 ribu hingga saat ini belum diterima mereka.
"Sejak tiga tahun terakhir, uang transportasi guru-guru tidak lagi diberikan oleh Pemerintah Kota," ujarnya.
Selain meniadakan uang transprtasi guru jelas Heriyanto, Pemeirntah Kota juga menghilangkan dana pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah.
"Sebelumnya, setiap hari Sabtu anak-anak sekolah makan siang di sekolah bersama guru, namun sejak tiga tahun terakhir, program itu tidak jalan lagi," katanya.
Sebelumnya Wali Kota Baubau, Amirul Tamin mengatakan, penghentian program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah karena dianggap tumpang tinddih dengan program pendidikan yang digulirkan pemerintah provinsi Sultra dan pemerintah pusat.
"Program makanan anak sekolah kami hentikan karena sudah ada program pendidikan gratis dari pemerintah provinsi Sultra dan pemerintah pusat yang diharapkan bisa mengurangi beban orang tua murid, sehingga kalangan keluarga miskin juga menyediakan gizi yang baik bagi anaknya," ujarnya.
Pemerintah Kota Baubau menghentikan program makanan tambahan anak sekolah itu, kata Tamin, dengan harapan dana program itu dialihkan ke program lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau.(Ant).