Biak, (ANTARA News) - Komisi III DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua, memanggil kepala Sub divisi regional Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait dengan kualitas dan pengadaan beras 5.000 ton dari Sidrap, Sulsel, Kamis.
Rapat kerja komisi III DPRD dengan Perum Bulog dipimpin Wakil Ketua II DPRD Jan Dantje Kbarek dihadiri Asisten II Sekda Drs Obeth Burwos, Kasubdivre Perum Bulog Abu Hanifah serta pihak Karantina Tumbuhan, aparat kepolisian dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mulyono Pasande.
Wakil Ketua II DPRD Jan Dantje Kbarek mengharapkan, melalui rapat kerja pihak DPRD dapat menerima penjelasan dari aparat berwenang terkait kualitas beras kiriman 5.000 ton sehingga tidak meresahkan masyarakat.
"DPRD minta klarifikasi dengan pihak Bulog, apakah beras kiriman 5.000 ton asal Sidrap memenuhi kelayakan untuk dikonsumsi atau tidak," harap Wakil Ketua II DPRD Danje Kbarek.
Kepala Subdivre Perum Bulog Abu Hanifah mengatakan, penampakan beras Indonesia yang didatangkan 5.000 ton dari Sidrap asli karena telah sesuai standar.
"Beras pengadaan dalam negeri pengambilan sampelnya dilakukan dalam gudang Bulog," ujar Kasubdivre Perum Bulog Abu Hanifah.
Ia mengatakan, dengan tambahan beras 5.000 ton, maka stok beras bulog hingga Oktober mencapai 7.925 ton dan bisa mengantisipasi kebutuhan hingga delapan bulan ke depan.
"Perum Bulog menjalankan penugasan pemerintah untuk menjaga ketahanan stok beras di kabupaten Biak Numfor," ujarnya.
Dia berharap beras Bulog yang dinilai rusak atau berbau jika diterima warga dapat ditukar dengan catatan tidak mengurangi jumlah ukurannya.
Beras 5.000 ton kiriman Sidrap masuk gudang Bulog Biak, menurut Abu Hanifah, dalam rangka menjaga ketahanan stok nasional karena melayani kebutuhan Supiori, Nabire, Serui dan Jayawijaya serta daerah lainnya.
Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Kelas 1 Biak, Suwarno Tri Widodo mengatakan, telah melakukan pemeriksaan fisik 5.000 ton dan secara administrasi hingga pengambilan sampel sejak 5- 13 Oktober 2011.
Sampel beras telah diambil lama pengujian dua sampai tiga minggu, lanjut Suwarno, berupa cemaran mikroba dan logam berat di antara seng, merkuri, air raksa serta pengujian residu pestisida terhadap bahan makanan dan analisa kualitatif mutu terhadap sampel yang diambil.
"Hingga sekarang Karantina masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sehingga belum dapat menyebutkan, apakah layak dikonsumsi atau tidak, terkait Undang-Undang tentang Pangan," ujarnya.
Asisten II Sekda, Obeth Burwos mengatakan, beras Bulog dikonsumsi tidak hanya masyarakat miskin, PNS dan TNI/Polri sebagai makanan pokok sehari-hari.
"Pasokan beras ke Biak sangat vital dalam memenuhi kebutuhan pokok, karena itu kiriman 5.000 ton bisa menambah ketahanan stok," ujar Obeth Burwos.
Ia berharap, pihak Karantina Tumbuhan Biak bisa memberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan laboratorium supaya beras 5.000 ton kiriman Sidrap ada kepastian dapat dikonsumsi atau tidak. (Ant)
Rapat kerja komisi III DPRD dengan Perum Bulog dipimpin Wakil Ketua II DPRD Jan Dantje Kbarek dihadiri Asisten II Sekda Drs Obeth Burwos, Kasubdivre Perum Bulog Abu Hanifah serta pihak Karantina Tumbuhan, aparat kepolisian dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mulyono Pasande.
Wakil Ketua II DPRD Jan Dantje Kbarek mengharapkan, melalui rapat kerja pihak DPRD dapat menerima penjelasan dari aparat berwenang terkait kualitas beras kiriman 5.000 ton sehingga tidak meresahkan masyarakat.
"DPRD minta klarifikasi dengan pihak Bulog, apakah beras kiriman 5.000 ton asal Sidrap memenuhi kelayakan untuk dikonsumsi atau tidak," harap Wakil Ketua II DPRD Danje Kbarek.
Kepala Subdivre Perum Bulog Abu Hanifah mengatakan, penampakan beras Indonesia yang didatangkan 5.000 ton dari Sidrap asli karena telah sesuai standar.
"Beras pengadaan dalam negeri pengambilan sampelnya dilakukan dalam gudang Bulog," ujar Kasubdivre Perum Bulog Abu Hanifah.
Ia mengatakan, dengan tambahan beras 5.000 ton, maka stok beras bulog hingga Oktober mencapai 7.925 ton dan bisa mengantisipasi kebutuhan hingga delapan bulan ke depan.
"Perum Bulog menjalankan penugasan pemerintah untuk menjaga ketahanan stok beras di kabupaten Biak Numfor," ujarnya.
Dia berharap beras Bulog yang dinilai rusak atau berbau jika diterima warga dapat ditukar dengan catatan tidak mengurangi jumlah ukurannya.
Beras 5.000 ton kiriman Sidrap masuk gudang Bulog Biak, menurut Abu Hanifah, dalam rangka menjaga ketahanan stok nasional karena melayani kebutuhan Supiori, Nabire, Serui dan Jayawijaya serta daerah lainnya.
Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Kelas 1 Biak, Suwarno Tri Widodo mengatakan, telah melakukan pemeriksaan fisik 5.000 ton dan secara administrasi hingga pengambilan sampel sejak 5- 13 Oktober 2011.
Sampel beras telah diambil lama pengujian dua sampai tiga minggu, lanjut Suwarno, berupa cemaran mikroba dan logam berat di antara seng, merkuri, air raksa serta pengujian residu pestisida terhadap bahan makanan dan analisa kualitatif mutu terhadap sampel yang diambil.
"Hingga sekarang Karantina masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sehingga belum dapat menyebutkan, apakah layak dikonsumsi atau tidak, terkait Undang-Undang tentang Pangan," ujarnya.
Asisten II Sekda, Obeth Burwos mengatakan, beras Bulog dikonsumsi tidak hanya masyarakat miskin, PNS dan TNI/Polri sebagai makanan pokok sehari-hari.
"Pasokan beras ke Biak sangat vital dalam memenuhi kebutuhan pokok, karena itu kiriman 5.000 ton bisa menambah ketahanan stok," ujar Obeth Burwos.
Ia berharap, pihak Karantina Tumbuhan Biak bisa memberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan laboratorium supaya beras 5.000 ton kiriman Sidrap ada kepastian dapat dikonsumsi atau tidak. (Ant)