Ambon, (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan semua pihak tidak perlu membuat kegaduhan politik terkait rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan atau reshafel Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua dalam waktu dekat ini.
"Presiden SBY saat ini tinggal menunggu hari pelaksanaan 'reshuffle' dan beliau sedang mematangkan formasi yang lebih segar dari KIB ke-II," katanya di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Rabu.
Anas bersama sejumlah pengurus DPP dan anggota DPR-RI asal Demokrat seperti Kadir, mantan aktris dan pelawak ini berkunjung ke Kabupaten Buru untuk berkampanye bagi pasangan calon Bupati/Wabub Bakrie Lumbessy-Eta Hentihu (Beta) yang diusung partai tersebut.
"Jadi kita tunggu saja formasi macam apa yang disusun oleh Presiden. Tapi yang pasti adalah 'reshuffle' ini konteksnya untuk peningkatan kinerja, dan basis rumus politiknya adalah hak prerogatif Presiden sehingga tak perlu diributkan," ujarnya.
Ia juga mengimbau semua pihak untuk kembali pada sistem pemerintahan yang presidensil, dimana Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri, termasuk mengatur formasi kabinet baru yang lebih segar, jadi siapa yang digeserkan dan orang lain ditunjuk merupakan hak prerogatif kepala negara.
Hak Prsiden untuk mengangkat atau memberhentikan seseorang dari jabatan menteri. Koalisi, pakta integritas maupun kontrak politik atau apa pun statusnya tidak bisa mengatasi hak Presiden.
"Kami sesungguhnya mendukung penuh sistem pemerintahan presidensil, karena itu Partai Demokrat juga mendukung apa pun keputusan Presiden soal 'reshuffle' karena yang mengerti persis para menteri harus diberi tugas apa, dan apa kepentingannya tentu di tangan Presiden. Kepala negara pasti akan memilih yang paling tepat dan terbaik agar tiga tahun ke depan kinerja Presiden dan para menteri secara keseluruhan bisa mendukung misi pemerintahan," katanya.
Misi utama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, jadi tak perlu dibikin gaduh dan kontroversi tapi diserahkan kepada Prsiden yang akan menyusun formasi terbaik. (Ant)
"Presiden SBY saat ini tinggal menunggu hari pelaksanaan 'reshuffle' dan beliau sedang mematangkan formasi yang lebih segar dari KIB ke-II," katanya di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Rabu.
Anas bersama sejumlah pengurus DPP dan anggota DPR-RI asal Demokrat seperti Kadir, mantan aktris dan pelawak ini berkunjung ke Kabupaten Buru untuk berkampanye bagi pasangan calon Bupati/Wabub Bakrie Lumbessy-Eta Hentihu (Beta) yang diusung partai tersebut.
"Jadi kita tunggu saja formasi macam apa yang disusun oleh Presiden. Tapi yang pasti adalah 'reshuffle' ini konteksnya untuk peningkatan kinerja, dan basis rumus politiknya adalah hak prerogatif Presiden sehingga tak perlu diributkan," ujarnya.
Ia juga mengimbau semua pihak untuk kembali pada sistem pemerintahan yang presidensil, dimana Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri, termasuk mengatur formasi kabinet baru yang lebih segar, jadi siapa yang digeserkan dan orang lain ditunjuk merupakan hak prerogatif kepala negara.
Hak Prsiden untuk mengangkat atau memberhentikan seseorang dari jabatan menteri. Koalisi, pakta integritas maupun kontrak politik atau apa pun statusnya tidak bisa mengatasi hak Presiden.
"Kami sesungguhnya mendukung penuh sistem pemerintahan presidensil, karena itu Partai Demokrat juga mendukung apa pun keputusan Presiden soal 'reshuffle' karena yang mengerti persis para menteri harus diberi tugas apa, dan apa kepentingannya tentu di tangan Presiden. Kepala negara pasti akan memilih yang paling tepat dan terbaik agar tiga tahun ke depan kinerja Presiden dan para menteri secara keseluruhan bisa mendukung misi pemerintahan," katanya.
Misi utama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, jadi tak perlu dibikin gaduh dan kontroversi tapi diserahkan kepada Prsiden yang akan menyusun formasi terbaik. (Ant)